Pemerintah Harus Cerdas dalam Kelola APBN

Oleh: Husin Ali

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada 1 April 2012,  ternyata gagal. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia menolak kebijakkan tersebut. Mengapa demikian?, bisa jadi akibat pemerintah ceroboh dan tidak jeli melihat situasi dan kondisi masyarakat. Saya yakin, pada dasarnya rakyat tidak keberatan jika harga BBM dinaikkan, namun bukan untuk saat ini, sebab masih banyak hal yang lebih penting untuk diefisienkan, seperti hutang-hutang pemerintah yang seharusnya tidak perlu terjadi jika penyerapan anggaran di kementerian tidak pernah lebih dari 90%, sehingga APBN bisa dihemat dari beban bunga hutang.

Pemerintah harusnya lebih hati-hati dalam menentukan mana kebijakan yang berdampak negatif buat rakyat, itulah kebijakan yang dievaluasi, dalam hal ini sebenarnya pemerintah punya waktu yang cukup banyak.

Jika saat ini harga BBM dipaksa naik, maka yang akan terkena imbasnya adalah golongan menegah ke bawah, tidak ada hasil dari UMR untuk para buruh yang beberapa waktu lalu dinaikkan, kalau pada akhirnya hanya bisa dirasakan dua bulan saja, setelah itu upah mereka tidak lagi cukup untuk membeli kebutuhan-kebutuhan bahan pokok akibat kenaikan harga yang mengiringi kenaikan harga BBM.

Kebijakan–kebijakan seperti inilah yang sering terjadi di negeri ini. Bagi golongan menengah keatas, berapa pun harga BBM dinaikkan, mereka masih mampu membeli. Andai saja nati harga BBM naik menjadi Rp. 6.000,- tidak akan ada pengaruhnya untuk golongan menengah keatas karena daya beli mereka yang tinggi.

Negeri ini tidak sedramatis seperti yang dikatakan oleh Presiden SBY kemarin saat jumpa pers, bahwa jika harga BBM tidak dinaikan maka ekonomi akan mandeg dan jalan ditempat. Banyak sekali formula–formula untuk menyederhanakan APBN jika cuma membutuhkan tambahan 40 Trilyun, karena masih banyak kesempatan panjang untuk mencari jalan keluar, asalkan pemerintah benar-benar mau bekerja keras untuk rakyatnya.

Yang paling penting untuk pemerintah, jangan membodohi rakyat awam terkait permasalahan subsidi yang masih debatable, jangan membodohi rakyat lagi dengan mengatakan, “harga BBM di Indonesia masih sangat murah jika dibandingkan dengan negara-negara lain”. Bahkan tanpa memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang produksi minyak yang dimiliki oleh negara-negara pembanding, juga informasi mengenai daya beli masyarakatnya.

Alhasil, target pemerintah adalah merubah total cara penyusunan APBN yang dikatakan berimbang, saat ini rakyat sudah mulai muak dengan APBN yang dikatakan berimbang akan tetapi dalam posturnya masih ada pos penerimaan yang dihasilkan dari hutang, baik hutang domestik maupun hutang luar negeri, pemerintah harus cerdas dalam mengelola ini.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa bertambahnya devisa negara ini banyak dihasilkan dari hutang yang didalamnya ada unsur beban bunga yang harus ditanggung, sehingga surplus APBN yang dikatakan pemerintah adalah semu. rakyat sudah tidak mempunyai kebanggaan lagi, jika pemerintah mengumumkan cadangan devisa naik karena rakyat sudah mengetahui bahwa naiknya cadangan devisa banyak dihasilkan oleh hutang.

Dalam ulasan ini, sedikit pun saya tidak ada niatan untuk menyudutkan pemerintah, tak lain hanya kritik yang bersifat membangun kepada kebijakan pemerintahan SBY, karena sudah sejak delapan tahun yang lalu, saya mengikuti problem–problem lama dan belum ada solusi berarti untuk rakyat. Delapan tahun adalah waktu yang lebih dari cukup untuk merubah problem masalah hutang, postur APBN, dan melihat peluang untuk pos-pos pendapatan baru dan masih banyak solusi yang bisa dikerjakan.

Negara ini adalah negara kaya raya dan makmur dengan segala sumber daya, baik yang di perut bumi, maupun diatas bumi Indonesia. Ironisnya justru negara ini terjepit hutang serta mengalami masalah perekonomian hingga akhirnya harus kembali mencekik rakyatnya agar dapat menjalankan roda pemerintahan. [KbrNet/Slm]