KPK Bakal Dikebiri!

Jakarta – KabarNet: DPR RI berencana membuat lembaga baru yang akan mengawasi kerja KPK. Pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi itu salah satu wacana yang akan dibahas oleh Komisi III DPR dalam merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pengaturan dewan pengawas sudah masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang KPK dari Sekretariat Jenderal DPR Biro Perundangan. Draf itu sudah diterima Komisi III.

Dalam draf itu, tugas dewan pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK, serta mengevaluasi kerja pimpinan KPK secara berkala, yakni satu kali setahun.

Tugas lain yakni menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK serta membuat laporan pelaksanaan tugas dan dilaporkan ke secara berkala kepada Presiden dan DPR. Ada pun anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang. Satu di antaranya ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan rapat anggota dewan pengawas.

Lima anggota dewan pengawas itu dipilih oleh DPR atas usul dari Presiden. Calon dari Presiden dipilih melalui mekanisme yang hampir sama ketika memilih calon pimpinan KPK, yakni melalui tim seleksi.

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy beralasan, wacana yang berkembang di Komisi III bahwa kerja KPK perlu diawasi seperti institusi penegak hukum lain. ”Kejaksaan ada pengawasnya, kepolisian ada pengawasnya. Mahkamah Agung yang wakil Tuhan saja ada pengawasnya. Yang enggak boleh diawasi itu Allah,” katanya. Namun sayangnya, wacana komisi III ini bukan untuk memperkuat KPK, tapi justru malah sebaliknya.

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan besar bakal melucuti ‘senjata’ komisi antikorupsi tersebut. Niat ini terlihat dari wacana anggota dewan menghilangkan kewenangan penuntutan dan memperketat aturan penyadapan.

Komisi III sekarang tidak mungkin memperkuat KPK. DPR lebih pada bagaimana melemahkan KPK, maka yang akan diserang itu adalah titik kekuatan KPK di penyadapan dan penindakan. KPK hanya boleh menangani kasus megakorupsi yang struktural, bukan individual. KPK harus fokus pada bidang pencegahan. Kasus di luar megakorupsi, penanganannya harus diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan.

Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 itu, dewan seharusnya memperkuat kewenangan KPK. Penguatan itu dapat dilakukan dengan mengatur penyidik independen dan membuat kantor perwakilan KPK di sejumlah provinsi. Anehnya, KPK tidak boleh menyidik, tapi hanya penyelidikan, tidak boleh menyadap, jadi tidak ada lagi tangkap tangan. Kalau itu dilucuti, KPK akan menjadi macan ompong.

Dalam draf revisi UU KPK, kewenangan penuntutan bakal dihilangkan dalam revisi pasal 6 huruf c. KPK juga dibatasi untuk menangani perkara dengan nilai minimal korupsi Rp 5 miliar. Draf juga memasukan pasal baru yakni Dewan Pengawas KPK.

Wacana itu muncul di tengah terus terjeratnya para politisi busuk DPR oleh KPK. Tak sedikit politisi di Komisi III menuding KPK hanya mengincar Dewan. Tudingan itu dilontarkan secara terbuka kepada pimpinan KPK dalam rapat kerja mau pun di luar itu, terutama ketika kepemimpinan Busyro Muqoddas.

Masih ingat kata Benny, ia pernah menyebut KPK bagai teroris yang membuat kerja Dewan tak tenang. “Rasanya ini terorisme baru bagi anggota Dewan. Anggota Dewan hidup dalam suasana ketakutan yang sangat mendalam. Tapi kalau benar, kenapa mesti takut,” kata Benny saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan KPK, pada hari Senin tanggal, 3 Oktober 2011.

Wacana yang berkembang dalam merevisi UU KPK menuai kritik. Publik langsung mengecap DPR hendak mengebiri KPK untuk menghilangkan ancaman ke depannya. Salah satu contoh, hingga saat ini Polri hanya mampu menjerat satu penyuap terpidana Gayus Halomoan Tambunan, mantan pegawai pajak, yakni Roberto Santonius. Konsultan pajak itu menyuap Gayus senilai Rp 925 juta. Dari mana harta Gayus sekitar Rp 90 miliar lainnya? Tak jelas!

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Nasional juga tak jelas penanganannya. Padahal, sudah dua tahun di tangan Polri. Ketika dipertanyakan, pernyataan akan ada tersangka selalu terucap sejak Kepala Bareskrim Polri dijabat Komjen (Purn) Ito Sumardi hingga beralih ke Komjen Sutarman.

Belum lagi rekam jejak terkatungnya penanganan kasus di tahap penyidikan. Contoh teranyar, kasus tersangka Zainal Arifin Hosein terkait dugaan pemalsuan surat penjelasan keputusan Mahkamah Konstitusi. Kepolisian menyebut belum cukup bukti sehingga kasusnya mandek. Jika demikian, apa dasar penetapan tersangka Zainal?

Alhasil, wacana di DPR, KPK hanya menangani kasus megakorupsi struktural, bukan individual, agar KPK tak lagi menyentuh anggota Dewan. Ketika penindakannya diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan, penanganannya akan mudah diintervensi. Bayangkan, KPK hanya boleh tangani kasus minimal Rp 5 miliar, nanti korupsinya di bawah itu. Tapi dicicil, terus-menerus. Lalu nanti di kepolisian dan kejaksaan masih bisa di-cincay.

Jelas sudah, rencana revisi UU KPK, wewenang penindakan dan penuntutan lembaga ini akan dikebiri. Jika itu benar terjadi, maka kita ucapkan selamat tinggal KPK. [KbrNet/DTC/Kmps]