Marzuki Alie: Tragedi Berdarah di Bima dan Mesuji, Jangan Salahkan Kapolri!

Jakarta – KabarNet: Bukan Marzuki Alie kalau komentar dan sepak terjangnya tidak penuh dengan kontroversi. Masyarakat tentu masih ingat, saat orang ramai membicarakan biaya perkawinan glamour putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang diprediksi memakan biaya miliaran rupiah, Marzuki membela dan mengatakan itu perkawinan sederhana dengan biaya hanya Rp10 juta. Saat rakyat mengecam habis rencana pembangunan gedung baru DPR yang memakan biaya Trilunan rupiah, Marzuki juga mati-matian membela wacana pembangunan gedung kontroversial itu. Dan masih banyak lagi. Kali ini giliran kasus tragedi berdarah di Bima dan Mesuji yang dikomentari oleh Marzuki.

Setelah institusi Polri dikecam habis-habisan oleh berbagai kalangan lantaran kasus bentrokan berdarah di Bima yang mengakibatkan dua orang warga tewas. Disamping juga tragedi penyembelihan warga Mesuji yang membuat merah rapor kepolisian. Bahkan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo pun sampai di desak untuk mundur oleh berbagai kalangan masyarakat dan politisi DPR. Namun kini Kapolri dan kepolisian boleh bernapas agak lega. Karena tiba-tiba datang angin segar berupa pembelaan dari gedung DPR-RI Senayan, dan tak tanggung-tanggung, pembelaan itu datang dari Ketua DPR-RI Marzuki Alie.

Di hadapan kerumunan wartawan, Marzuki secara berterang mengungkapkan pembelaannya, bahwa masyarakat janganlah langsung menyalahkan Kapolri. “Kita tidak boleh menjustifikasi bahwa itu kesalahan Kapolri,” ujar Marzuki kepada wartawan, pada hari Rabu malam (28/12/2011) kemarin.

Alasannya, hampir setiap daerah mempunyai kasus perkara agraria yang sama, disamping juga berbagai masalah yang masih belum terungkap ke permukaan. Menurut Marzuki, kasus-kasus agraria akan tetap ada selama tidak dilakukan reformasi agraria. “Kasus-kasus ini sudah lama terjadi dan kebetulan saja meledaknya sekarang. Bisa saja di beberapa tahun yang akan datang masalahnya akan muncul lagi kalau tidak dilakukan reformasi agraria,” kata petinggi Partai Demokrat ini.

Masih belum adanya tindakan reformasi dalam bidang agraria mengakibatkan munculnya kasus-kasus kepemilikan tanah oleh perusahaan-perusahaan dan pihak-pihak swasta secara berlebihan.

“Sinar Mas Grup itu berada di suatu kabupaten. Itu hampir satu juta hektar. Itu keterlaluan secara terbuka. Ini seharusnya dievaluasi kembali, jangan sampai keadilan itu tidak dipertimbangkan sehingga memberikan hak-hak seperti itu,” papar Marzuki menjelaskan. [KbrNet/adl]