SBY Diprediksi Tumbang Sebelum 2014

Jakarta – KabarNet: Seandainya saat ini dilakukan survei tentang siapa presiden RI yang paling ditunggu kejatuhannya, maka kemungkinan besar pilihan responden akan jatuh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Betapa tidak, belakangan ini tiada hari terlewatkan tanpa media memberitakan prediksi-prediksi dari berbagai kalangan tentang kejatuhan SBY. Skandal mega korupsi Bank Century telah menjadi ibarat bola panas yang terus menggelinding kesana kemari, dan diramalkan akan semakin dahsyat di tahun 2012 nanti. Bola panas liar tersebut diramalkan sewaktu-waktu bisa meledak yang mengakibatkan tumbangnya rezim SBY.

“Hasil audit forensik BPK yang diserahkan ke DPR tak ada yang baru dan akan lebih mendorong kepada Hak Menyatakan Pendapat. Presiden SBY tidak akan dapat menyelesaikan masa tugasnya hingga 2014,” tandas politisi Golkar anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, dalam sebuah forum diskusi di Cikini, Jakarta, Senin (26/12/2011).

Presiden SBY tidak akan dapat menyelesaikan masa tugasnya hingga 2014,” tandas politisi Golkar anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo.

Bambang menyatakan, pada tahun depan SBY tidak akan memiliki ruang untuk menciptakan situasi hukum yang kondusif. Hal itu, menurut Bambang, adalah akibat dari politik sandera yang diterapkan oleh Presiden SBY sendiri sejak tahun 2009 saat dirinya berkuasa untuk kedua kalinya. ”Itu karena politik sandera yang diterapkan oleh SBY sendiri sejak 2009 dan akan terus mewarnai hingga tahun depan. Tarik menarik kepentingan akan terus terjadi dan penegakan hukum tidak berjalan. Kasus korupsi besar tak akan terselesaikan dengan baik,” cetus Bambang.

Kasus-kasus besar mega korupsi misal Bank Century, kasus suap Cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI, mafia pajak, korupsi Wisma Atlet, pemalsuan surat MK, pengetatan remisi, kasus Mesuji dan terakhir penembakan terhadap warga oleh polisi di Bima, NTB, yang terjadi di tahun 2011 akan terus menjadi batu sandungan bagi Presiden SBY untuk melanjutkan kepemimpinannya. Masalahnya, kasus-kasus tersebut sudah terlanjur bergulir dan menimbulkan reaksi keras baik di DPR maupun di kalangan masyarakat. ”Kasus-kasus itu akan terus menghantui dan merongrong SBY selama 2012 mendatang,” ujar Bambang Soesatyo.

Sementara itu Tokoh nasional Rizal Ramli PhD menyatakan bahwa duet Presiden SBY dan Wapres Boediono sudah tidak mampu memimpin bangsa ini. Hal itu terlihat jelas dari maraknya berbagai kasus kekerasan, korupsi dan kekacauan yang terus menerus melanda Indonesia akhir-akhir ini. ”Pemilu harus dipercepat 2012, rezim korup SBY-Boediono harus diakhiri, dan rakyat ingin pemilu dipercepat 2012,” tandas Rizal dalam wawancara di Metro TV, yang dipantau langsung oleh Redaktur KabarNet pada Senin malam (26/12/2011).

”Pemilu harus dipercepat 2012, rezim korup SBY-Boediono harus diakhiri, dan rakyat ingin pemilu dipercepat 2012,” tandas Rizal Ramli.

Menurut penilaian Rizal Ramli, aparat pemerintah yang seharusnya loyal kepada negara kini malah bergeser menjadi loyal kepada kaum pemodal, dan membunuh rakyat dengan cara yang keji. ”Aparat harusnya melindungi rakyat, bukan malah membunuh rakyat demi kepentingan pemodal,” ujarnya.

Mantan Menko Ekuin itu juga menilai bahwa bola panas skandal mega korupsi Bank Century diprediksi akan semakin dahsyat di tahun 2012. Bola liar tersebut juga bisa meledak sewaktu-waktu yang berakibat lumpuhnya pemerintahan SBY-Boediono.

Dalam wawancara itu Rizal Ramli menekankan keinginannya agar keadilan dan kebenaran ditegakkan, dan seluruh elite pemimpin (aparat) yang terlibat dalam kasus kekerasan yang terjadi di Bima, Mesuji dan Papua harus diproses secara hukum.

Presiden SBY, dinilai oleh Rizal sebagai tidak bijaksana dalam menyikapi insiden kekerasan yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Nampak jelas dan gamblang bahwa SBY tidak ada upaya dan inisiatif untuk meminimalisir konflik berdarah antar warga, maupun antar warga dengan aparat keamanan. ”SBY sudah gagal dalam mengatasi korupsi dan kekerasan serta gagal menyikapi konflik berdarah yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini, baik di Papua, Mesuji, dan terakhir di Bima,” tegasnya.

Lebih lanjut lagi Rizal Ramli melontarkan kritiknya, menurut Doktor pakar ekonomi ini, Presiden tidak boleh lepas tangan karena alasan otonomi daerah. Justru sebaliknya Presiden harus proaktif berkomunikasi dengan kepala-kepala daerah yang menjadi penguasa di lokasi peristiwa berdarah itu. [KbrNet/adl]