Rezim SBY Ketakutan Kasus Pajaknya Terbongkar

Ketua BPK Hadi Purnomo

Banyak pihak menilai masuk anginnya audit forensik BPK karena ketuanya, Hadi Purnomo mulai ditakut-takuti bahwa kasus pajaknya akan dibongkar. Memang, Hadi Purnomo, tersandera kasus penggelapan pajak yang menyeret namanya saat menjabat Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Kasusnya kini di Kejaksaan Agung.

Demikian disampaikan Aliansi Pemuda Indonesia (API) Anti Korupsi, Ade Adriansyah Utama, kepada LICOM. “Itu sinyal SBY dan rezimnya ketakutan kalau kasus Century dibongkar,” tegas Ade.

Ini adalah politik barter. Dengan tangan kekuasaan yang ada di lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, menurut Ade, bahwa SBY mulai membarter kasus.

Soal audit BPK tersebut, Ade menilai ini seperti mangga yang belum matang tapi terus dikarbit. “Busuk enggak mateng enggak. Enak diilhat tapi anyep. Jadi, ya wassalam,” lanjutnya.

Masih katanya, sebenarnya ada cara yang harus dilakukan agar audit Century ini tidak karbitan. “Audit dilanjutkan bisa, harus digabung dengan indepenten. Bisa dari swasta, yang tidak bebas dari konflik kepentingan,” demikian Ade.

Ada Skenario di Balik BPK Tak Bisa Telusuri Aliran Dana

Hasil audit forensik Bank Century yang diserahkan BPK ke DPR RI, ternyata berbuntut kekecewaan berat di kalangan anggota dewan.

Tim Pengawas (Timwas) Century termasuk yang paling kecewa. Salah satu fungsinaris Timwas Century Hendrawan Supratikno, menyebut laporan BPK ini hanya pengetikan ulang. Tentunya, dari laporan audit investigasi BPK terdahulu, yang diserahkan ke DPR sebelum kasus Century heboh. ‘’Ada yang bilang BPK sudah terbeli. Pantas, BPK ingin bermain aman, tidak ingin kasus Bank Century terungkap. Ada kesan, petinggi-petinggi BPK ingin menghindari dari Century,’’ kata Hendrawan di Gedung DPR RI Senayan.

Politisi ini menilai, laporan audit forensik BPK, tidak ada pendalaman dari laporan BPK sebelumnya. Harapan Timwas terhadap kasus Century seperti sirna. Timwas Century menyesal, kenapa dulu menyerahkan masalah itu kepada BPK, kenapa tidak ke lembaga akuntan internasional independen, sehingga hasilnya tidak seperti sekarang.

Ia mempertanyakan profesionalisme orang-orang BPK, kenapa tidak dapat menelusuri aliran dana. BPK seharusnya punya divisi khusus yang menangani kejahatan tingkat tinggi, dengan pengamanan berlapis dan teknologinya canggih. ‘’Lembaga negara yang tercantum dalam konstitusi gampang sakit. Saya pikir, orang-orang BPK perlu di-training ulang supaya bisa mengerjakan masalah korupsi yang rumit dan akut,’’ tegas Hendrawan.

Politis PDIP ini mengaku curiga ada skenario di balik BPK dari awal. Sebab, BPK terkesan selalu mengulur-ngulur waktu. Faktanya, BPK menjanjikan laporan diserahkan 10 Desember. Tapi, diundur 23 Desember 2011, saat para anggota Dewan tidak lengkap, karena menjalani masa reses. ‘’Sepertinya ada sponsornya. Sehingga diserahkan siang jelang salat Jumat supaya waktunya mepet,’’ katanya.

Anggota Timwas Century lainnya, Bambang Soesatyo dari fraksi Golkar yang disapa akrab Bamsoet juga menyatakan kecewa mencermati laporan audit forensic BPK. Bamsoet menilai hasil ini jauh dari harapan DPR. ‘’Laporan ini tak beda dengan laporan audit investigasi BPK yang pertama, tidak ada yang baru, hanya copy paste. Tidak ada pengungkapan aliran dana yang detil sesuai yang kita harapkan,’’ kata Bamsoet.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Hanura, Akbar Faizal hanya berkomentar singkat. Kata dia, DPR sudah memberi mandat, kenapa BPK tak mampu mengungkap aliran dana Century dengan alasan lucu, yakni tidak memperoleh akses untuk penelusuran.

Akbar mengaku teringat ketika Timwas Century mau menyerahkan audit forensik Century ke lembaga akuntan internasional independen. Para petinggi BPK menyindir, apakah lembaga yang dipimpinnya tidak mampu lakukan tugas itu, sehingga akhirnya DPR menyerahkan tugas itu kepada BPK. ‘’Tapi, kok gini jadinya? BPK benar-benar terkooptasi kekuasaan dan saya miris jadinya. Apakah ini sikap lembaga atau sikap orang-orang BPK,’’ kata Akbar Faizal. Lensa Indonesia