Komnas HAM: Korban Tewas Insiden Bima Tiga Orang

Jakarta – KabarNet: Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim menyebut sebanyak tiga orang korban tewas dalam peristiwa bentrokan di Kecamatan Lambu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu, 24 Desember lalu.

Salah satu korban tewas tertembak "Insiden Bima" dengan aparat kepolisian.

Ketiganya bernama Arif Rahman, 19 tahun, Syaiful, 17 tahun, dan Arifuddin. “Itu informasi sementara yang kami peroleh,” kata Ifdal Kasim saat konferensi pers di kantor Komnas HAM, Senin, (26/12/2011). Hadir juga anggota Komisi, Ridha Saleh dan Nurcholis.

Nurcholis mengatakan Arif Rahman menderita luka tembak di lengan kanan yang tembus ke ketiaknya. Adapun Syaiful tertembak di dada tembus ke belakang. Sedangkan Arifuddin belum diketahui tertembak di bagian mana.

Ifdal Kasim juga menyinggung adanya pihak yang mulai mengaburkan persoalan di Bima. Misalnya dengan mengatakan bahwa aksi pendudukan di Pelabuhan Sape tidak terkait dengan perusahaan tambang mangan.

Namun hal ini langung ditepis oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasu Manusia (Komnas HAM). Dengan tegas, Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, memastikan bahwa unjuk rasa di Pelabuhan Sape sangat terkait erat dengan pertambangan. “Aksi kemarin itu karena masalah dengan perusahaan tambang karena tambang itu mengganggu ekologi mereka. Dengan kehadiran perusahaan itu, arealnya luas memasuki pemukiman warga, dan itu sampai ke sungai tempat irigasi,” kata Ifdhal.

Ifdhal juga mengatakan, bila ada pihak yang menilai tidak ada keterkaitan antara aksi unjuk rasa dengan perusahaan tambang, maka pihak tersebut memungkiri fakta sebenarnya.

Pelanggaran HAM
Di Bima benar-benar telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Namun belum bisa dipastikan, apakah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat atau tidak. “Kami menunggu hasil investigasi. Kami tidak mau mendahului fakta. Nanti kita pastikan apa yang terjadi, ada dugaan pelanggaran HAM seperti apa,” kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta (Senin, 26/12).

Di luar itu, lanjut Ifdhal, Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk membentuk Komite Penyelesaian masalah agraria. Karena persoalan yang diakibatkan masalah agraria ini terus bermunculan, termasuk aksi jahit mulut yang dilakukan warga Pulau Padang di depan gedung DPR dan di depan Istana Negara. “Jangan sampai menunggu ada warga yang ditembak lagi,” tegas Ifdhal. [KbrNet/Rmol/Tmp]