NEGERI SOGOK-MENYOGOK

SOGOK-MENYOGOK dalam berbisnis sudah lazim di negeri ini. Pengusaha yang ingin mendapatkan proyek harus menyogok penyelenggara negara. Publik pun sudah mengenal tabiat tidak terpuji itu. Bahkan, kelakuan buruk itu ternyata juga dibawa pengusaha kita ke luar negeri saat berbisnis di mancanegara. Hasil survei terbaru Transparansi Internasional tentang kecenderungan pebisnis menyuap menunjukkan pebisnis Indonesia masuk peringkat keempat terburuk di dunia.

Dalam survei yang melibatkan 28 negara ekonomi besar dunia dan meneliti secara fokus perilaku pengusaha saat berbisnis di luar negeri itu, Indonesia masuk peringkat atas bersama Rusia, China, dan Meksiko.

Penelitian itu secara gamblang juga memaparkan penyebab dari praktik tidak terpuji itu. Faktor yang penting ialah akibat rendahnya reformasi antisuap di negara masing-masing.

Tingginya tingkat penyuapan yang dilakukan pengusaha dari satu negara dilaporkan berbanding lurus dengan rendahnya reformasi antisuap yang dijalankan di negara asal.

Hasil survei itu mencemaskan sekaligus memalukan. Mencemaskan, karena semakin terbukti program pemberantasan korupsi yang dijalankan dengan hiruk-pikuk di negeri ini telah gagal. Korupsi yang telah menjadi penyakit kronis semakin sulit disembuhkan, bahkan bertambah parah. Memalukan karena dalam urusan yang buruk-buruk, Indonesia selalu masuk peringkat atas dunia. Sebaliknya untuk urusan yang baik-baik, kita selalu tercecer di daftar paling dasar.

Tentu tidak adil untuk menggeneralisasi hasil survei itu dengan menarik kesimpulan bahwa seluruh pengusaha kita gemar menyuap, apalagi di luar negeri. Kita percaya masih ada pengusaha Indonesia yang jujur dan menjalankan bisnis berdasarkan prinsip clean and good corporate governance.

Akan tetapi, di negeri yang tergolong terkorup di dunia ini, orang jujur dan bersih merupakan pengecualian. Tidak aneh bila perilaku minus itu juga dibawa ke luar negeri yang akan semakin memerosotkan kepercayaan internasional terhadap bangsa ini.

Adalah perlu untuk menggarisbawahi penyebab perilaku busuk itu, yaitu rendahnya reformasi antisuap yang merupakan produk pemerintah dan DPR. Pengusaha di Indonesia terpaksa menyuap karena sistem yang ada mengharuskan mereka menyuap agar memperoleh proyek.

Bahkan, suap-menyuap dan korupsi justru semakin ganas terjadi di masa presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat serta di era ketika DPR memiliki kekuasaan yang besar sekarang ini. EDITORIAL MI