Freeport Setor Uang ke Polri Sejak Lama
Posted by KabarNet pada 31/10/2011
Jakarta – Uang pengamanan PT Freeport kepada Polri sebesar 14 juta dolar AS bukan hal yang baru. Praktek uang pengamanan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
Pimpinan DPR RI mendesak aparat Kepolisian mempertanggungjawabkan uang pengamanan PT Freeport sebesar 14 juta dolar AS. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak Polri agar transparan terkait dana pengamanan yang diberikan Freeport. Menurutnya, karena dana tersebut sudah terbuka, maka Polri perlu menjelaskan secara terbuka. “Maka perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jangan sampai ini ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri,” kata Pram di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/10/2011).
Dalam hal ini, Pram meminta agar Komisi III sebagai mitra kerja Polri dapat menyelidiki peruntukan uang pengamanan tersebut. Pasalnya, disinyalir uang tersebut sebagai pemicu konflik antara aparat kepolisian dan masyarakat Papua. “Tentunya karena ini sudah domain publik, ini bagian yang akan dipertanyakan kepada Kapolri,” tegasnya.
Pram juga tidak heran dengan uang pengamanan tersebut. Menurutnya, praktek pemberian upeti dari Freeport kepada Polri sudah berlangsung sejak dulu kala. “Sebenarnya ini bukan praktek baru, sejak dulu sudah ada,” jelas Pram, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (31/10/2011).
Oleh sebab itu, ia mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengusut aliran uang tersebut. Dikatakannya, Polri sebagai institusi pemerintah, BPK akan mudah untuk menyelidiki aliran uang pengamanan tersebut. “Kepolisian ini kan institusi pemerintah, jadi begitu mudah untuk diaudit,” kata Politisi PDIP itu.
Sebagaimana diketahui, Kapolri Timur Pradopo mengakui adanya uang pengamanan dari Freeport kepada aparat Kepolisian. Menurutnya, uang tersebut untuk pembiayaan makan Kepolisian yang berjaga di sekitar Freeport. INILAH.COM
temonsoejadi berkata
http://temonsoejadi.wordpress.com/2011/10/31/kamu-kenal-umurmu/
taUbat berkata
KITA TUH LAGI DIJAJAH GAN!!! VOC GAYA BARU NIH
Dijajah kembali..
Deposit emas di perut bumi Papua diakui sebagai kandungan terbesar di dunia. Amerika, melalui
Freeport, menikmati bagian sangat besar dari keuntungannya. Siapa saja yang berminat mencicipi kue
legit Papua?
Akhir tahun 1949, Kerajaan Belanda rela menyerahkan semua bekas jajahannya ke Indonesia. Tapi tidak Papua. Baru di tahun 1962, melalui perundingan di New York dengan Amerika sebagai penengah, Belanda menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Buntutnya, tahun 1967, Pemerintah Indonesia memberikan kontrak penambangan tembaga dan emas di Papua, selama 30 tahun. Amerika benar, karena hampir tidak ada satu pun jenis kekayaan alam yang tidak ada di perut bumi Papua.
Masih menurut sejarah, kandungan sumber daya mineral dan energi di perut bumi Papua sudah dikenal luas
sebelum perang dunia kedua. Saat itu, tentu saja minyak bumi adalah komoditas yang paling diburu untuk
dieksploitasi.
Alkisah, pada tahun 1936, dalam ekspedisi pencarian minyak bumi, seorang geolog Belanda bernama J.J. Dozy, menemukan sebuah bukit yang kaya akan unsur tembaga. Sampel dari pegunungan itu pun dibawanya untuk diteliti di Universitas Leiden Belanda.
Hasilnya? Alamak, luar biasa menakjubkan. Di situ ditemukan kandungan tembaga sebanyak 13 juta ton di
atas permukaan tanah dan 14 juta ton di perut bumi. Tak berlebihan bila Dozy menamai gunung temuannya itu Erstberg alias gunung bijih.
Entah bagaimana ceritanya, pada tahun 1960, publikasi Dozy dibaca oleh Fobes Wilson dari Freeport Sulphur Corporation. Sebuah perusaahan pertambangaan yang berdiri tahun 1912 di Amerika Serikat. Awalnya, Freeport adalah penambang belerang yang -pada tahun 1940- mengembangkan sayapnya dengan membuka pertambangan Nikel di Kuba. Namun selanjutnya, pemimpin Kuba Fidel Castro, mengambil paksa tambang nikel di negaranya dari tangan Freeport.
Sejak itu, hasil dari berbagai tambang Freeport terus saja mengalami penurunan. Eh, ndilalah, di tengah
kelesuan begitu, Fobes Wilson membaca catatan peneliti Belanda tadi. Tak pikir panjang, Wilson pun langsung menelusuri tanah Papua.
Di saat yang sama, masih terjadi sengketa wilayah Papua Barat di mana Kerajaan Belanda belum mau
menyerahkannya kepada NKRI. Di sinilah mulai muncul peran Amerika Serikat yang secara politik,
berkepentingan agar Indonesia berganti haluan menjadi negara lebih pro-Barat, ketimbang pro Uni Soviet
dengan paham komunisme mereka.
Lewat diplomat AS, Elsworth Bunker, akhirnya terselenggara Perjanjian New York, pada 15 Agustus
1962, yang menetapkan kesediaan Kerajaan Belanda per 1 Oktober 1962, menyerahkan wilayah Papua Barat kepada NKRI.
Tak lama setelah itu, gejolak politik dalam negeri Indonesia pun berjalan seiring dengan keinginan
Amerika Serikat. Komunisme, yang sempat mengukuhkan peran politiknya di Indonesia era Soekarno, lenyap
seketika. Soekarno jatuh. Soeharto menjadi pemimpin Indonesia generasi berikutnya.
Tak lama berkuasa, Presiden Soeharto langsung menerbitkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing, sebagai jalan yang dianggap paling cepat guna menumbuhkan pembangunan ekonomi. Gayung pun bersambut. Pada tanggal 7 April 1967, Freeport mempunyai hak eksklusif kontrak karya penambangan batubara seluas 10 ribu hektare di sekitar Gunung Eistberg dan Grasberg, selama 30 tahun, dengan kemungkinan diperpanjang minimal 2 kali 10 tahun.
Saat itu, Freeport yang berkomitmen untuk menyalurkan dana investasi tambangnya sebesar 25 miliar dollar AS, mulai melakukan pengeboran sebagai bagian dari studi kelayakan. Dalam rentang 1969-1972, produksi Freeport baru mencapai 8.000 ton bijih per hari, kemudian meningkat menjadi 18 ribu ton bijih per hari.
Tahun 1988, Freeport menemukan adanya cebakan endapan tembaga dan emas dengan cadangan lebih dari 400 metrik ton. Dengan alasan membutuhkan tambahan dana investasi yang kelewat besar, Freeport mulai mengurus perpanjangan kontrak karya untuk 30 tahun kedua.
Namun, pada tahun 1991, pemerintah lewat Ginandjar Kartasasmita, menteri pertambangan dan energi saat
itu, terlebih dulu merevisi kontrak karya pertama. Sepintas ada angin segar dalam revisi kali itu. Dalam kontraknya, Freeport diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada pihak Indonesia secara bertahap, hingga
mencapai 51 persen.
Celakanya, pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 yang isinya bertolak belakang dengan isi revisi kontrak tadi. Yakni, PMA tidak diwajibkan untuk mendivestasi sahamnya kepada pihak Indonesia.
Maka, Freeport pun berlindung dibalik PP tersebut untuk tidak menjual saham kepemilikannya kepada
Indonesia. Pada saat itu, PT Irja Eastern Minerals Corporation, yang tidak lain anak perusahaan Freeport,
juga mengantungi kontrak karya selama 30 tahun atas lahan eksplorasi seluas satu juta hektare di kawasan
Teluk Etna, hulu sungai Tariku, dan sungai Kembau.
Penguasaan Freeport atas tambang emas dan tembaga di Papua kian moncer menyusul disepakatinya perpanjangan kontrak kerja untuk 30 tahun kedua, tahun 1996. Bahkan, Freeport kembali mendapat lahan ekplorasi tambahan menjadi dua blok. Blok A di wilayah Gunung Grasberg dan Erstberg seluas 10 ribu hektare, serta Blok B mencakup seluruh dataran tinggi hingga perbatasan Papua Niugini, seluas dua juta hektare.
Freeport Akuisisi Mc Moran Oil and Gas
Dari hasil tambangnya di Papua, Freeport—yang sempat menurun—akhirnya berhasil mengakuisisi Mc Moran Oil and Gas. Namanya pun berubah menjadi Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation.
Celakanya, komposisi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia, tidak ada yang berubah. Yakni 81,27 persen milik Freeport Mc Moran, 9,36 persen milik pemerintah Indonesia dan 9,37persen milik PT Indocopper
Investama Corporation sebagai swasta Indonesia. Sementara komposisi saham Indocopper, terdiri dari
50,48 persen milik PT Nusamba Mineral Industri, 49 persen dikuasai Freeport Mc Moran dan 0,52 persen
milik publik.
Asal tahu, Nusamba Mineral Industri adalah anak perusahaan Nusamba Group—kelompok usaha yang dikenal sebagai milik pengusaha Bob Hassan. Padahal, Bob Hassan hanya memiliki 10 persen saham di Nusamba. Selebihnya, dikuasai sejumlah Yayasan milik Cendana. Penguasaan Nusamba atas Indocopper berawal dari tahun 1995, ketika Kelompok Bakrie melepas sahamnya di Indocopper lewat Bursa Efek Surabaya.
Yang pasti, pilihan Freeport atas Papua sangat tepat. Betapa tidak. Deposit emas di perut bumi Papua, diakui
sebagai kandungan terbesar di dunia. Gunung Grasberg saja, mengandung 2,8 miliar metrik ton bijih emas.
Dari situ, gunung Grasberg berpotensi menghasilkan uang sedikitnya 250 triliun. Jangan heran, bila
keuntungan bersih Freeport bisa mencapai 463 juta dolar AS setiap tahunnya.
Ke mana dana Freeport mengalir?
Tidak ada kejelasan seberapa besar dana Freeport yang diserahkan kepada negara selama ini. Tidak jelas pula bagaimana komposisi pembagian hasilnya. Yang pasti, pihak Freeport mengaku telah memberikan dana awal sebesar 2,5 juta dolar Amerika pada dana abadi untuk peningkatan kesejahteran dan fasilitas pendidikan warga Papua. Belum lagi, dana satu persen atas pendapatan bruto perusahaaan, rata-rata sebesar USD 11-18 juta per tahun sebagai bantuan atas dunia pendidikan, kesehatan, usaha kecil dan pembangunan infrastruktur warga Papua.
Tak jelas ke mana dana-dana tersebut mengalir selama ini. Di tengah ketidakjelasan itu, mendadak justru
muncul angin panas ihwal pengeluaran tidak wajar atas audit keuangan Freeport Mc Moran Cooper and Gold Incorporation. Dalam laporannya kepada otoritas pasar modal Amerika Serikat, pada tahun 2001, Freeport Mc Moran mengaku telah menyetor dana khusus ke pihak aparat keamanan TNI sebsar US$4,7 juta. Setoran dana ini meningkat lagi menjadi US$5,6 juta pada tahun 2002. Tidak hanya itu. Menurut The New York Time, dalam kurun waktu 1998-2004, tak kurang US$20 juta sudah dikeluarkan Freeport untuk alokasi kebutuhan keamanan di Papua.
(copas kaskus)