Ribuan Demonstran Geruduk Gedung DPR
Posted by KabarNet pada 28/10/2011
Ribuan massa geruduk gedung DPR Senayan, Jakarta. Massa lain dari berbagai daerah di kawasan Jakarta.
Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) bergabung dengan aksi ribuan buruh dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), menuntut agar segera mensahkan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) di depan gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta. “Tuntutan kami semua sama, menuntut disahkannya RUU BPJS. Ini harga mati buat kami, buat rakyat miskin, buat seluruh rakyat,” ujar Ketua BEM-SI.
Bukan hanya mendukung, menurut dadan BEM-SI akan melakukan aksi all out untuk mendukung buruh yang selama ini berusaha menggolkan RUU BPJS menjadi Undang-undang.
Kekecewaan buruh terhadap ketidakjelasan pembahasan RUU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) ternyata tidak bisa ditahan lagi. Para buruh itu sudah menjebol pagar pembatas antara jalan tol dan jalan raya di depan gedung wakil rakyat.
Jalan tol Gatot Subroto, dari arah Cawang menuju Grogol, di depan gedung DPR, akhirnya berhasil diduduki dan ditutup oleh ribuan demonstran. Para demonstran pun membakar pohon yang ada di sepanjang jalan. Sementara pagar pembatas jalan tol yang sebelumnya tekah mereka robohkan dijadikan alat untuk menghentikan arus lalu lintas.
Setelah merobohkan pagar pembatas jalan tol di jalan Gatot Subroto, depan gedung DPR, ribuan demonstran mulai membakar keranda yang berisi ban bekas. Api pun menyala dan asap mengepul. Hampir disetiap sudut jalanan yang diduki massa aksi, terjadi aksi bakar-bakar. Kendati demikian, tidak ada satupun polisi yang memadamkan api.
Para pengendera yang melintasi jalan tol tersebut tak bisa berbuat banyak. Mereka pun tidak berani untuk keluar dari mobil. Begitu juga dengan polisi, tak bisa berbuat banyak. Aparat kepolisian hanya menjaga aksi damai buruh ini. 931 personil ditempatkan dibeberapa titik untuk menjaga aksi tersebut.
Sementara itu, di dalam gedung DPR, puluhan massa yang diizinkan masuk menggelar aksi telanjang dada. Mereka menuntut DPR dan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, untuk segera mengesahkan RUU Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), hari ini (Jumat, 28/10).
Dalam aksi ini, tampak politisi kawakan Permadi. “Untuk mendukung teman-teman yang meminta menurunkan SBY-Boediono. Saya juga mendukung teman-teman yang meminta disahkanya BPJS,” ujar Permadi saat ditanya maksud kedatangannya.
Tidak ketinggalan, Mantan Aster KSAD Mayjen (Purn) Saurip Kadi juga ikut bersama ribuan mahasiswa dan buruh berdemonstran di di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, petang ini. Kepada wartawan dia mengatakan, DPR harus memberikan perhatian besar pada suara rakyat yang kini berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen. “Gerakan ini positif karena untuk kepentingan rakyat banyak dan umat,” katanya.
Menurutnya kalau DPR tidak mengesahkan Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hari ini, kemungkinan besar eskalasi demonstrasi akan terjadi. “Bisa terjadi anarkisme dan massa akan bertahan disini,” imbuhnya. [KbrNet/RMOL]
stmarajo berkata
Di era demokrasi ini,kalau DPR nya melempem saja dan sibuk ngurus dirinya sendiri rakyat akan marah dan ndak bisa menyalahkan Pemerintah.Dulu saat era Soeharto memang DPR cuma untuk simbolis saja,semua sudah beres dipersiapkan dan dikerjakan oleh eksekutif,legislatif tinggal memoles2 saja.Sekarang DPR harusnya lebih aktif,RUU harusnya dari mereka bukan dari Pemerintah,tapi kelihatannya pola pikirnya masih seperti dulu,jaman Soeharto bukan reformasi namanya itu.
temonsoejadi berkata
http://temonsoejadi.wordpress.com/2011/10/29/nikmati-proses-kehidupan/
sugeng Purwanto berkata
Masa Allah, kenapa sih FPI tidak dicantumkan dalam aksi demo kemarin. ada apa nie.!!!!!!!
taUbat berkata
38 RUU MOLOR, DPR SALAHKAN PEMERINTAH
DPR anggap pertentangan terhadap RUU merupakan hal yang wajar.
Minggu, 26 Agustus 2012, 12:15
VIVAnews – Pencapaian program legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun ini sangat minim. Dari 64 rancangan undang-undang (RUU) yang ditargetkan DPR dan pemerintah, hanya 26 RUU yang dapat diselesaikan untuk tahun sidang 2011-2012
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menuding pemerintah yang menyebabkan 38 RUU terlambat diselesaikan.
“DPR sangat serius mengejar target untuk menyelesaikan semua RUU yang menjadi target prioritas. Kadang-kadang untuk RUU tertentu, pemerintah bisa membuat deadlock pembahasan suatu RUU berkali-kali, jika tidak mau berkompromi. Contohnya RUU tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal, persoalan judul saja molor hingga dua bulan,” kata Nurul saat dihubungi wartawan, Minggu 26 Agustus 2012.
Nurul menilai, pertentangan antara pemerintah dan DPR terkait isi RUU merupakan hal yang wajar. Hal yang paling berbahaya justru terjadi jika masih ada semangat sentralistik dari RUU yang diajukan oleh pemerintah.
Sebagai contoh, RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU Tentang Desa, dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. “Fakta-faktanya, di dalam nomenklatur RUU ini masih menyimpan sejumlah spirit untuk rekonsolidasi ke dalam sentralisme kekuasaan,” kata Nurul.
Dalam masa sidang tahun 2012, pemerintah dan DPR telah menetapkan 64 RUU yang menjadi prioritas tahunan. Dari 64 RUU itu, ada 16 RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I. “Delapan diantaranya telah mengalami perpanjangan masa tugas dua sampai tiga kali,” kata dia.
Selama masa sidang III dan IV pada tahun 2011-2012, telah diselesaikan 12 RUU, yang terdiri dari tiga RUU dari DPR dan satu RUU dari Pemerintah, serta delapan RUU Kumulatif Terbuka.
Sementara, RUU lain yang telah diselesaikan antara lain, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, RUU perubahan atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, RUU tentang Pendidikan Tinggi dan RUU tentang Sistem Peradilan Anak.
“Diantara RUU Kumulatif Terbuka (RUU tentang Konvensi) cukup diatur dengan Peraturan Presiden. Sehingga keseluruhan RUU yang dapat diselesaikan untuk tahun sidang 2011-2012 berjumlah 26 RUU,” kata Nurul.
Syahid Latif, Nila Chrisna Yulika (eh)
taUbat berkata
Laporan dari Den Haag :
PROF. SOFJAN : PERLU TEROBOSAN HAPUSKAN LEMBAGA DPR
Minggu, 26/08/2012 15:50 WIB
Den Haag- detikNews – Sudah terbukti DPR selama ini telah menjadi bagian dari biang korupsi dan membebani keuangan negara. Setelah DPR dihapuskan, fungsinya cukup diwakili DPD. Tanpa DPR, RI tak akan bubar.
Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar di Den Haag menanggapi maraknya kembali studi banding rombongan-rombongan anggota DPR ke berbagai benua, Minggu (26/8/2012).
“Ratusan triliun uang rakyat dari pajak dihisap oleh anggota DPR tanpa ada hasil dan feedback signifikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa mereka pun tidak akan terjadi stagnasi demokrasi di Indonesia,” ujar Sofjan.
Sofjan mengingatkan bukankah uang untuk membiayai para anggota DPR dan dihambur- hamburkan itu bersumber dari pajak jerih payah rakyat dan utang negara, yang lagi-lagi beban utang itu akan dipikulkan juga di pundak rakyat dan rakyat yang menanggungnya.
Lanjut Sofjan, meskipun rasionya 26,9% dari PDB dan selalu dikatakan aman, namun utang Indonesia pada semester pertama tahun ini bertambah Rp 146,59 triliun, sehingga total utangnya menjadi Rp 1.950,08 triliun. DPR malah bergaya hidup seolah-olah Indonesia tak punya utang segudang.
“DPR memang pilar negara demokrasi, namun karena DPR telah terbukti menjadi lembaga terkorup, menjadi beban, hanya menjadi dekorasi demokrasi, maka sudah saatnya untuk melakukan terobosan hukum membubarkan DPR dan lembaga DPRD di daerah-daerah,” cetus Sofjan.
Menurut Sofjan, setelah DPR dan DPRD dibubarkan, maka fungsi dan tugasnya diserahkan kepada DPD, sehingga negara bisa menghemat uang pajak ratusan triliun rupiah per tahun, yang bisa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mempercepat pelunasan utang.
“Negara demokrasi bisa eksis dengan satu kamar tanpa dua kamar seperti Belanda dan Inggris,” imbuh Sofjan.
Sofjan menyoroti, bahwa selain gaya hidup dan skandal-skandal korupsi DPR, biaya untuk mengongkosi mereka selama ini ternyata juga terlalu berlebihan. Total jenderal ratusan triliun uang rakyat dihabiskan untuk menanggung tetek bengek fasilitas, tunjangan, gaji, rumah dinas, mobil, dll dari DPR sampai DPRD.
“Anggaran dan biaya DPR terlalu super mewah, melebihi parlemen di berbagai negara kaya di dunia. Di Belanda gaji seorang anggota parlemen tidak lebih dari EUR 5000 netto, padahal living cost di Belanda jauh lebih mahal dari Indonesia,” papar Sofjan.
Hemat Sofjan, lembaga perwakilan tidak mesti full time, cukup part time seperti gemeente raad di Belanda dan negara lainnya. Untuk tingkat daerah tidak perlu diberi fasilitas rumah dan kendaraan dan fasilitas tetek bengek, cukup diberi honor setiap ada rapat dan tugas.
“Dengan postur rasional seperti itu, negara selain akan menghemat ratusan triliun, juga sekaligus mendidik agar orang tidak rebutan menjadi wakil rakyat. Mereka yang mau menjadi wakil rakyat adalah yang benar-benar ingin berbakti kepada negara,” terang Sofjan.
Untuk merealisasikan hal itu, Sofjan mendorong agar dilakukan amandemen semua Undang- undang Pemilu dan Undang-undang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
“Persoalannya mau tidak mereka kehilangan segala kemewahan dan siap mengabdi pada negara dengan imbalan minimalis rasional, sesuai kadar kerjanya, seperti wakil-wakil rakyat di Belanda dan Eropa umumnya,” pungkas Sofjan.
Eddi Santosa (es/es)