Berbalas Surat

SURAT mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin istimewa di mata Presiden Yudhoyono. Hanya butuh tiga hari surat itu mendapatkan balasan. Surat dikirim 18 Agustus dan dibalas 21 Agustus.

Surat balasan dua lembar itu semakin istimewa tidak saja karena memakai lambang bertuliskan Presiden Republik Indonesia, ditandatangani Presiden Yudhoyono, tetapi juga karena tidak cukup dibacakan staf di depan wartawan di Istana Negara. Presiden yang merangkap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat bahkan memandang penting membaca sendiri isi surat itu di hadapan pengurus Partai Demokrat saat berbuka puasa di Cikeas, kediaman pribadi Yudhoyono, pada  hari minggu, 21 Agustus 2011. 

Isi surat Nazaruddin itu tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nazaruddin meminta Presiden agar istri dan anaknya jangan diganggu. Itulah sebabnya para pembantu Presiden termasuk Sekretaris Kabinet Dipo Alam sangat percaya Presiden tidak akan menanggapi surat Nazaruddin. Dipo bahkan sesumbar, “Surat itu bukan urusan Presiden. Silakan para politikus dan pengamat berandai dan menyoal sepuasnya.”

Ternyata Dipo Alam keliru besar. Nazaruddin ialah rakyat yang suaranya perlu didengar Presiden dan karena itu, Presiden segera membalas suratnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan nasib surat rakyat lainnya?

Misalnya, pada 18 Agustus, korban lumpur Lapindo dari 45 RT di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, juga mengirim surat kepada Presiden meminta agar kawasan 45 RT dimasukkan ke area terdampak korban lumpur. Hal itu berkaitan dengan revisi Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang akan ditetapkan tahun ini.

Korban pelanggaran HAM juga tidak pernah berhenti mengirim surat kepada Presiden. Tiga hari sebelum Nazaruddin bersurat, tepatnya 15 Agustus, korban pelanggaran HAM mengirim 1.279 pucuk surat kepada Presiden. Semua surat intinya meminta agar Presiden mau mengupayakan penyelesaian kasus HAM secara berkeadilan dan bermartabat.

Pada 20 Agustus, sebanyak 29 tokoh masyarakat juga melayangkan surat kepada Presiden mengimbau agar Presiden berani menindak koruptor. Para tokoh itu juga meminta agar Presiden menggunakan kewenangan tertingginya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk melindungi negara dan warga bangsa dari serangan balik koruptor.

Apakah semua surat itu dibalas Presiden Yudhoyono? Publik tidak tahu karena tidak diberi tahu. Berbeda dengan surat Nazaruddin, bahkan Presiden Yudhoyono sendiri perlu membaca balasannya.

Jika Presiden belum membalas surat warga yang lain, tentu bukan karena ia tidak memberi perhatian. Presiden tentu bekerja berdasarkan skala prioritas dan saat ini prioritasnya ialah membalas surat Nazaruddin. EDITORIAL MI