Penelisikan Proyek-proyek Nazaruddin

Pengungkapan dugaan korupsi yang melibatkan mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, di sejumlah proyek pemerintah, kini memasuki babak baru. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan bakal memeriksa proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan pengakuan Nazaruddin.

Bahkan, auditor pemerintah itu akan menjadikan setiap kesaksian Nazaruddin sebagai catatan untuk proses investigasi. “Informasi itu akan kami tindak lanjuti dengan memeriksa semua proyek terkait Nazaruddin secara lebih mendalam,” ujar Anggota II BPK Taufiequrrahman Ruki.

Dalam proses pemeriksaan tersebut, BPK memastikan akan mengecek terlebih dahulu laporan keuangan pemerintah secara menyeluruh. Selanjutnya, BPK akan melakukan pendalaman-pendalaman, termasuk kemungkinan adanya temuan-temuan bersifat parsial yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Tak hanya sumber pemeriksaan berdasarkan laporan keuangan, kicauan Nazaruddin mengenai adanya fee dari proyek-proyek pemerintah akan segera ditindaklanjuti oleh BPK. “Saya kaget juga ada fee Rp 100 miliar. Itu akan menjadi catatan kami. Terutama, saya yang bertugas di bagian investigasi,” ujar mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

BPK merupakan sebagai lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga ini juga berwenang memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lembaga negara tersebut juga dituntut aktif menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewenangan keuangan negara.

Beberapa proyek pemerintah yang diduga melibatkan Nazaruddin cs, sudah beredar luas di masyarakat. Itu lantaran dalam beberapa wawancara dengan media massa, baik via sms, BBM maupun siaran langsung wawancara di dua stasiun televisi nasional, Nazaruddin dengan lantang menyebut sejumlah proyek pemerintah yang “bancakan” para elit partai penguasa. Di antaranya proyek Hambalang senilai Rp 1,2 triliun, proyek alat bantu olahraga Rp 75 miliar, pembangunan Wisma Atlet Sea Games XVI di Palembang, Sumatera Selatan, Rp 1,2 triliun, serta pembangunan sarana prasarana atlet di Jawa Barat senilai Rp 180 miliar.

Pada proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games XVI, pemerintah menunjuk PT Duta Graha Indah Tbk sebagai pemenang tender untuk pembangunan gedung wisma atlet. Ditargetkan gedung wisma atlet yang ditaksir mencapai Rp 191 miliar ini selesai pertengahan Juli 2011. Selain gedung wisma atlet, kawasan yang disiapkan untuk Sea Games XVI itu juga menunjukan sejumlah kontraktor lain guna menggarap pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, dan pasokan listrik.

Rencananya, wisma atlet tersebut bakal membangun 4 gedung yang mampu menampung sekitar 2.200 orang atlet. Kawasan ini dibangun di areal seluas 40 hektare dan anggaran pembangunannya masuk dalam crash program dari pemerintah.

Satu lagi proyek yang diduga tersangkut dalam kasus dugaan korupsi Nazaruddin adalah pembangunan fasilitas pendidikan dan pelatihan olahraga bertaraf internasional di kawasan Hambalang, Citeureup, Bogor. Dalam siaran pers Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 4 Februari 2011 disebutkan, proyek tersebut berdiri di atas lahan seluas 32 hektar di Bukit Hambalang. Proyek ini diharapkan menjadi pusat pelatihan yang mampu menampung 600 pelajar SMP dan SMA untuk dibina agar dapat menjadi atlet-atlet andalan nasional.

Upaya pengungkapkan kasus korupsi melalui audit BPK bisa menjadi terapi kejut untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan tender proyek pemerintah. Audit investigasi ala BPK, bisa jadi, bakal membongkar semua penyelewengan yang dilakukan baik oleh perusahaan pemenang tender maupun oleh geng Nazaruddin. Sebab, audit investigas BPK akan menyelidiki seluruh informasi dari setiap uang yang dikeluarkan pemerintah. [HP/ GATRA]