Nila Sebelanga

PARTAI Demokrat, partai yang berkuasa dan tengah didera huru-hara oleh kader mereka, Muhammad Nazaruddin, kemarin mengakhiri rapat koordinasi nasional (rakornas) yang berlangsung di Sentul, Bogor. Perhelatan politik selama dua hari itu usai tanpa terjadi pembersihan terhadap kader partai yang bermasalah.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan kader yang tidak patuh pada etika berpolitik untuk keluar dari keanggotaan Partai Demokrat. Itu berarti partai memang tidak proaktif melakukan pembersihan, tetapi menyerahkan kepada yang merasa dirinya bermasalah untuk tahu diri. Karena itu, ada yang bermasalah menyebut dirinya tidak merasa disindir pidato Yudhoyono.

Sebenarnya tanda-tanda tak akan ada bersih-bersih tampak pada pesan yang bergelantungan di banyak spanduk menyambut rakornas. Ada di antaranya yang mengutip pepatah karena nila setitik, rusak susu sebelanga.

Pesan itu jelas bermakna bahwa yang menimpa Partai Demokrat merupakan perkara kecil. Hanya setitik nila. Karena itu, mereka tidak perlu bersih-bersih.

Padahal, kicauan Nazaruddin berisi tuduhan berat, sangat berat, baik dari sudut kelembagaan maupun dari segi magnitude. Dari segi kelembagaan, uang korupsi proyek yang dibiayai APBN dituduh mengalir ke pimpinan partai dan elite partai yang duduk di Badan Anggaran DPR. Ketua Umum Anas Urbaningrum bahkan disebut sebagai otak penggarongan.

Dari sudut magnitude, Nazaruddin menyebut uang US$5 juta dan Rp35 miliar yang diangkut dengan mobil boks dipakai untuk memenangkan Anas menjadi ketua umum dalam kongres di Bandung, tahun lalu.

Selain itu, bahkan ada konspirasi untuk menjadikan Chandra Hamzah sebagai Ketua KPK dengan menggunakan uang yang disaksikan Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Apakah semua itu nila setitik?

Korupsi yang dikicaukan Nazaruddin merupakan megakorupsi. Itu semua perkara besar, sangat besar, menyangkut nila sebelanga yang merusak Republik.
Jika perkara besar dianggap kecil, jika nila sebelanga dianggap setitik, jangan harap ada perubahan yang membuat bangsa dan negara ini menjadi lebih baik.

Grand Strategy
KE manakah negara akan dibawa bila pemimpin tak memiliki grand strategy? Itulah pertanyaan yang harus diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertanyaan itu kian mengganggu akal waras kita terlebih setelah menyaksikan bagaimana sang pemimpin menyelesaikan orang yang dituduh bermasalah di tubuh Partai Demokrat, partai yang berkuasa. Cara menyelesaikannya ialah dengan cara tidak menyelesaikan masalah.

Yang dituduhkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terhadap sejumlah elite Partai Demokrat menyangkut korupsi uang APBN. Padahal, korupsi merupakan masalah sangat dahsyat di negeri ini. Republik ini bahkan disebut sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Akan tetapi, Presiden Yudhoyono jelas tidak memiliki grand strategy untuk membasmi korupsi di tingkat negara. Jangankan di tingkat negara, di tingkat partai saja ia tak memiliki strategi.

Membersihkan tubuh partai tentu tidak sesulit membersihkan tubuh negara, apalagi jika itu hanya nila setitik. Dengan anggapan postulat besar menjunjung tinggi praduga tak bersalah tetap dipakai di level partai, mestinya Yudhoyono berani mengambil tindakan menonaktifkan semua orang Demokrat yang dituduh Nazaruddin mencuri uang negara.

Selain itu, Yudhoyono dapat memerintahkan mereka yang dituduh korupsi oleh Nazaruddin itu untuk melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang mereka miliki. Misalnya, berapakah harta kekayaan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sekarang dan dari manakah harta kekayaan itu diperoleh?

Penonaktifan dan pembuktian terbalik atas kekayaan elite Partai Demokrat yang bermasalah itu menunjukkan Yudhoyono memiliki kemauan politik dan sekaligus tindakan internal yang sangat keras untuk membersihkan partainya dari tuduhan korupsi. Bila kemudian tidak terbukti bersalah, semua yang dinonaktifkan itu dapat diaktifkan kembali dan nama mereka direhabilitasi. Namun, yang dilakukan Yudhoyono di rapat koordinasi nasional (rakornas) justru cuma mengimbau agar kader yang bermasalah keluar dari Partai Demokrat.

Pidato di rakornas itu jelas memperlihatkan Yudhoyono hanya memimpin pemberantasan korupsi sebatas retorika. Lidah memang tiada bertulang.

Bertambah celaka, 10 Komitmen Sentul, yang dihasilkan rakornas itu, malah dibacakan orang yang termasuk diduga bermasalah.

Yudhoyono bukan hanya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Jauh lebih besar daripada itu, ia Presiden Republik Indonesia. Caranya mengatasi tuduhan korupsi di tubuh partainya, yaitu mengatasi masalah tanpa mengatasi masalah, menunjukkan ia tidak punya strategi, apalagi grand strategy sebagai presiden. EDITORIAL MI