Masyarakat Ternate Tolak Aliran Ahmadiyah

Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, menyatakan daerahnya tertutup bagi aktivitas jamaah Ahmadiyah guna menghindari konflik antarwarga masyarakat.

“Masyarakat, termasuk tokoh agama di daerah ini menolak keberadaan Ahmadiyah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik, Pemkot menyatakan Ternate tertutup bagi komunitas Ahmadiyah,” kata Kepala Kesbangpol Kota Ternate, Barham Dayan, di Ternate, Rabu.

Namun, katanya, Pemkot Ternate tidak akan melarang jika ada warga Ternate yang menganut aliran Ahmadiyah, karena hal itu menyangkut hak asasi warga. “Yang penting warga bersangkutan tidak menyebarkannya kepada warga lainnya,” katanya.

Ia mengatakan, sesuai data yang ada di Pemkot Ternate, sampai sekarang belum ada organisasi Ahmadiyah di daerah itu, namun Pemkot Ternate tidak memiliki data adanya warga di daerah itu yang menganut aliran Ahmadiyah.

Pada 2008, sejumlah pengurus Ahmadiyah sekitar 12 orang pernah ke Ternate dan mereka berniat mendirikan organisasi Ahmadiyah di Ternate, bahkan saat itu mereka sudah membeli lahan di Puncak Gamayou untuk pusat kegiatan organisasi.

Namun, kata Barham, rencana untuk mendirikan organisasi Ahmadiyah tersebut batal, karena masyarakat dan tokoh agama setempat menolak kehadiran Ahmadiyah di daerah itu.

Pemkot Ternate saat itu mendukung aspirasi warga dan tokoh agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) karena Pemkot Ternate tidak menginginkan terjadinya konflik berlatarbelakang SARA, seperti yang pernah terjadi tahun 2000 silam.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Kasman Hi Ahmad MAg, mengatakan, pemda dan seluruh elemen masyarakat di Ternate, termasuk daerah lainnya di Malut hendaknya lebih mengedepankan dialog dalam menyikapi masalah Ahmadiyah.

Artinya, kalau di lingkungan warga ada sejumlah orang yang menganut aliran Ahmadiyah, maka warga jangan menyikapinya dengan tindakan anarkis, tetapi lebih mengedepankan cara-cara dialog dan damai. [kn/ant]