SMS Denny Bikin Gerah Polri

STAF Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana akhirnya diundang Mabes Polri untuk menjelaskan pesan singkat yang disebarnya perihal dugaan rekening mencurigakan Polri. Petinggi Polri hendak mempertanyakan pernyataan Denny yang menyimpulkan dugaan rekening mencurigakan Polri terkait mafia hukum. Meski via SMS, Denny tidak boleh asal bicara soal kasus tersebut. Karena itu Polri tidak terima jika Denny mengatakan seluruh transaksi yang diduga milik petinggi Polri merupakan pidana. Sebab, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri sudah menjelaskan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa hanya ada 2 rekening yang bermasalah.

Selain itu, status Denny dipertanyakan. Apakah saat mengirim SMS tersebut ke wartawan, Denny sebagai staf khusus presiden atau anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. “Tolong Pak Denny duduk bersama untuk kita ungkap, karena Beliau sudah menyimpulkan semua rekening terkait mafia hukum,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (30/7).

Seperti diketahui, Denny mengirim pesan singkat kepada wartawan perihal rekening gendut Polri. Isinya sebagai berikut: “Terkait masalah dugaan praktik mafia hukum dalam kepemilikan rekening di kepolisian, yang sering disebut rekening gendut perwira polri, Presiden SBY telah memanggil dan meminta penjelasan dari Kapolri pada hari Sabtu lalu.

Presiden memerintahkan agar kepolisian kembali memperjelas, mempertegas keterangan terkait masalah rekening tersebut kepada publik. Dipahami bahwa, penjelasan yang diberikan kepolisian sebelumnya masih mengundang pertanyaan.

Presiden menegaskan adalah sangat penting kepolisian menuntaskan masalah ini, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada kepolisian. Bagaimana pun tanpa kepercayaan masyarakat, kerja-kerja kepolisian akan banyak yang terkendala. Salam hormat, Denny Indrayana.”

Edward mengatakan, memang ada 2 transaksi terkait pidana, tapi kalau Denny bilang semuanya terkait kasus mafia hukum, harus dibuktikan. “Saya undang Beliau dengan hormat untuk datang ke Mabes Polri membawa data untuk menjelaskan,” ujar Edward.

Kewenangan Denny Indrayana yang meminta anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dari Polri Irjen Herman Effendi agar keluar dari Satgas adalah melebihi Presiden SBY. “Sepertinya kewenangan Denny lebih tinggi dari Presiden SBY sendiri,” ujar anggota Komisi III DPR Ahmad Rubaei di gedung DPR, Jumat.

Rubaei menyesalkan mundurnya anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dari Polri Irjen Herman Effendy. “Saya menyesalkan pengunduran diri dari Irjen Herman Effendy sebagai anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum,” ucapnya.

Menurut dia, sikap Denny tidak baik dan tidak bagus. Seharusnya, sesama aparat penegak hukum, tidak boleh bicara seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, Denny Indrayana dituding sebagai penyebab mundurnya anggota satuan tugas pemberantasan mafia hukum dari Polri Irjen Herman Effendy. “Pak Herman via telepon menyampaikan ada laporan yang tidak sepaham, keluar kata-kata (dari Denny), kalau Anda (Herman) tidak sepaham, Anda mafia dong,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Edward Aritonang.

Penyataan Polri itu sekaligus membantah opini yang menyatakan mundurnya Herman dari Satgas atas perintah Kapolri. “Dia pribadi mengajukan pengunduran diri. Alasannya ketidaksepahaman terhadap satu masalah dengan Pak Denny,” tegas Edward
Namun, Edward mengaku tidak mengetahui laporan apa yang dipertentangan oleh Herman dan Denny. Juga saat ditanya apakah laporan itu terkait dengan upaya pengungkapan rekening gendut perwira Polri, Edward hanya menjawab, “Soal ada laporan tapi ini internalnya satgas saya tidak mau mencampuri.” [Duta Masyarakat]