Bukan Cuma Penjajah, Pentagon Pun Korup Terbesar

Nasib hasil pendapatan minyak Irak senilai 8,7 miliar USD masih misterius. Dana yang sedianya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendasar rakyat dan rekonstruki Irak itu tidak diketahui ke mana mengalir. Laporan Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekontruksi Irak menunjukkan bahwa keberadaan 96 persen dari anggaran rekonstruksi Irak sebesar 9,1 miliar USD tidak diketahui nasibnya. Anggaran itu diserahkan kepada departemen pertahanan AS untuk membiayai proses rekonstruksi di Irak. Sebagian besar anggaran tersebut diperoleh dari keuntungan penjualan minyak dan gas Irak ataupun aset yang disita dari masa kekuasaan Saddam. Sejak tahun 2003 hingga 2007, anggaran tersebut berada dalam pengawasan Departemen Pertahanan AS.

Di akhir laporannya, Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekontruksi Irak menyatakan bahwa dana yang hilang itu tidak bisa dipastikan bagaimana nasibnya. Kasus hilangnya dana miliaran dolar semacam ini bukan yang pertama kalinya terjadi semenjak invasi AS di Irak.

Ketua Komite Integrasi Parlemen Irak, Sabah al-Saedi menyatakan, “Irak harus menerapkan langkah hukum untuk mendapatkan kembali dana yang sedemikian besar itu”. Dia menegaskan, “Dana tersebut harus digunakan untuk membangun ulang Irak dan membiayai pelayanan publik di negeri ini”.

Tak ayal, terkuaknya berita tentang raibnya miliaran dolar dana rekonstruksi ini sangat ironis bila disandingkan dengan kondisi rakyat Irak sekarang. Pendudukan AS di Irak yang telah berjalan selama 7 tahun telah membuat Irak semakin porak-poranda. Hingga kini, rakyat di negeri kisah 1001 malam ini masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka dan didera kelangkaan air bersih dan pasokan listrik. Padahal Irak adalah negara pemilik cadangan minyak terbesar ketiga di dunia.

Yang pasti, pemerintah dan militer AS kini tengah menjarah besar-besaran kekayaan rakyat Irak. Selama ini proyek rekonstruksi dan pemenuhan kebutuhan logistik ratusan ribu tentara AS di Irak berada dalam monopoli perusahaan-perusahaan Paman Sam. Sebagian besar pimpinan dan anggota dewan direksi perusahaan-perusahaan itu adalah politisi AS dan memiliki kedekatan dengan para penguasa Gedung Putih. Salah satu perusahaan itu adalah Halliburton. Dick Cheney, mantan Wakil Presiden AS di era George W. Bush merupakan salah seorang pimpinan perusahaan tersebut. Para pemegang saham Halliburton berhasil meraup keuntungan yang sangat besar semenjak perusahaan itu dipegang Dick Cheney. Perusahaan yang bergerak di bidang rekonstruksi dan memberikan pelayanan terhadap tentara AS di Irak ini memasang harga yang begitu mahal dan di luar kewajaran. Sehingga dengan cara itu mereka meraup keuntungan yang sangat besar.

Tentu saja, merebakanya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) tidak hanya berkutat dalam proyek rekosntruksi di Irak. Baru-baru ini pun terungkap banyak laporan yang membeberkan skandal korupsi dalam proyek rekonstruksi di Afghanistan. Sejumlah bukti menunjukkan, sebagian besar dana itu ternyata dimaanfaatkan untuk membiayai riset di dalam negeri AS dan membayar gaji dan bonus para pegawai AS. (IRIB)