SBY Dituding Pelihara FPI

Jakarta: Sikap pemerintah yang cenderung diam mengatasi aksi premanisme Front Pembela Islam (FPI) terjadi karena organisasi masyarakat itu adalah peliharaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, TNI, dan Polri. Orang nomor satu di Indonesia itu tidak menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang karena menjadi salah satu kantong suara.

Ternyata FPI Difitnah !

Jakarta – Front Pembela Islam (FPI) membantah telah melakukan pengusiran terhadap tiga anggota DPR yang tengah melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur. Karena saat insiden itu terjadi tak satu pun anggota FPI ikut. Tindakan itu dilakukan oleh beberapa Gabungan Elemem Masyarakat Waspada Bahaya Laten Komunis atau ‘GEMAS WA BALAK’.

“Tidak benar jika kami (FPI) yang melakukan itu, tidak ada orang kami saat insiden itu,” kata juru bicara FPI, Munarman kepada detikcom, Selasa (29/6/2010).

Polisi Akui 20 Rekening Gendut Milik Perwira Polisi

JAKARTA. Pihak Mabes Polri akhirnya memberikan penjelasan soal rekening jumbo milik sejumlah petinggi Polri. Mabes mengaku, saat ini memang ada hampir 1.100 lebih laporan rekening mencurigakan yang beredar di masyarakat. Nah, dari total jumlah rekening itu, ada sekitar 20 rekening milik perwira polisi yang memang mencurigakan.

Dari temuan 20 rekening itu, polisi sudah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi. Cuma, hingga saat ini, proses klarifikasinya belum rampung. “Belum sepenuhnya selesai,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Edward Aritonang, Selasa (29/6).

Aliran Janggal Rekening Jenderal

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, “Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?” Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, “Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan.”

Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. “Selebihnya harus cari anggaran sendiri,” kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.

Majalah Tempo Edisi ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’ Hilang dari Pasaran………….

TEMPO Interaktif, Jakarta – Majalah Tempo Edisi terbaru, Senin (28/6) yang hilang dari pasaran ternyata diborong. Salah satu agen Majalah Tempo di kawasan Pramuka mengaku, tumpukan majalah yang baru keluar dari percetakan itu sudah diborong sejak pukul 04.00 WIB oleh sekelompok orang.

“Tadi subuh, sudah diborong orang mirip polisi. Tapi mereka tidak berpakaian dinas” kata Saragih kepada Tempo, Senin (28/6).

Membawa mobil, tumpukan majalah itu diangkut dari lapak Saragih di kawasan Pramuka, sebelum Tempo sempat beredar di lapangan. Saragih mengaku, menerima 700 eksemplar Majalah Tempo dan pagi itu sudah tak tersisa satu pun di Lapak.

FPI Siap Ladeni Laporan Anggota DPR

VIVAnews - Front Pembela Islam (FPI) siap memberikan keterangan kepada polisi terkait pembubaran pertemuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Banyuwangi, Jawa Timur. FPI menyatakan tidak terlibat dalam aksi pembubaran tersebut.
“Kami siap dipanggil untuk memberikan keterangan,” kata Wakil Sekjen DPP Front Pembela Islam, Awit Masyhuri, ketika menggelar unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 28 Juni 2010.

Anak PKI Laporkan FPI ke Komnas HAM & Mabes Polri

JAKARTA – Si empunya buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI,” Ribka Tjiptaning Proletariati melaporkan Front Pembela Islam (FPI) ke Komnas HAM dan Mabes Polri. Laporan ini terkait pembubaran acara yang diadakannya di salah satu rumah makan di Kelurahan Pakis, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 24 Juni lalu.
Ribka yang juga menjabat Ketua Komisi IX Bidang Kesehatan DPR ini mengadukan FPI ke Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Senin (28/6/2010).

Hanung, Kau Keterlaluan: Pesantren dan Kiyai Begitu Kau Burukkan…….

Wawancara Dengan Tokoh Sastrawan Taufik Ismail.

Tampaknya bangsa ini tidak kapok-kapok dengan sepak terjang kaum Komunis yang telah membunuh 100 juta manusia di 76 negara seluruh dunia selama 74 tahun kekuasaannya (1917-1991), atau 1,350 juta orang pertahun atau 3.702 orang perhari, sebagaimana disebutkan Taufiq Ismail dalam bukunya “Katastrofi Mendunia, Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma dan Narkoba”.

Sementara di Indonesia kaum Komunis telah dua kali menggerakkan kudeta (1948 dan 1965) yang akhirnya gagal total.

FPI: Mereka Balas Dendam

Usulan pembubaran FPI oleh tokoh JIL Ulil Abshar Abdalla dan laporan Anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning ke Mabes Polri dan Komnas HAM dinilai oleh Front Pembela Islam (FPI) sebagai upaya balas dendam.

Demikian diungkapkan oleh Sekjen FPI, KH. Shobri Lubis kepada Suara Islam, Senin (28/6/2010). Shobri mensinyalir bahwa usulan pembubaran FPI adalah upaya yang sistematis. “Mereka memang sedang menunggu momen saja, kesempatannya baru ada sekarang”, jelasnya.

Calon KPK yang ‘Brengsek’ Laporkan ke 5274887

Jakarta – Masyarakat diminta memberikan masukan terkait latar belakang dan sepak terjang calon pimpinan KPK. Pansel KPK berjanji akan menindaklanjuti dengan melakukan investigasi di lapangan jika ada laporan miring menyangkut calon pimpinan KPK ini.
“Kalau ada yang ingin kita pastikan, kita akan cek. Investigasi lapangan, untuk mengetahui data-data,” ujar Anggota Pansel KPK, AH Ritonga di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (27/6/2010).

Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri

Jakarta - Mendekati ulang tahun Polri yang jatuh 1 Juli, korps Bhayangkara itu masih menyisakan cela dimana-mana. Menurut anggota DPR Komisi III Nasir Jamil, kinerja polisi dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, yakni terjebak dengan korupsi di berbagai lini.
“Di hari ulang tahunnya nanti, polisi belum memuaskan. Berbagai lini di tubuh kepolisian berpotensi korup. Dari pelayanan masayarakat, penegakan hukum, pengadaan barang hingga urusan kenaikan pangkat selalu berurusan dengan uang,” kata Nasir Jamil pada diskusi terbatas di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (26/2010).

Jangan-Jangan Saya Sendiri Juga Maling

Kita hampir paripurna jadi bangsa porak-poranda,
Terbungkuk di bebani hutang dan merayap melata sengsara di dunia.
Pengganggur 40 juta orang, anak-anak tak bisa sekolah 11 juta murid,
Pecandu narkoba 6 juta anak muda,
Pengungsi perang saudara 1 juta orang,
VCD koitus beredar 20 juta keping,
Kriminalitas merebak di setiap tikungan jalan
Dan beban hutang di bahu 1.300 trilyun rupiahnya.

Tangkap 2 anak, Densus 88 digugat

Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 Mabes Polri dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak dan Komnas HAM gara-gara menangkap Arina Qurrota Aini dan Faisal Rofiudin saat penggerebekan teroris di Klaten, Jawa Tengah. Dua bocah itu ditangkap bersama ayahnya.

Elite-Elite Kerdil

PANGGUNG politik kita hari-hari ini sangat diwarnai elite pemburu kekuasaan di segala jenjang jabatan publik. Bahkan, tanpa malu, mereka tidak peduli mendemosikan dirinya, mendegradasikan dirinya, asalkan punya jabatan publik.

FPI: Kekerasan itu, PEMBERONTAKAN G-30S PKI

FOR MEDIA:

KASUS BANYUWANGI adalah pertikaian antara kelompok ANTI-PKI vs PEMBELA PKI. Kalaupun ada aktivis BERBAGAI ORMAS ISLAM yang terlibat, itu sebagai bagian dari WARGA MASYARAKAT ANTI-PKI. Karena PKI memang dilarang sesuai TAP MPRS 25/1966 dan UU 27/1999. Jadi jangan kaitkan ISLAM/ ORMAS ISLAM dengan KEKERASAN, karena peristiwa tersebut MURNI gerakan gabungan masyarakat PECINTA TANAH AIR yang ANTI-PKI. Jadi MEDIA JANGAN BELA PKI dong!

Yusril Resmi Jadi Tersangka

Jakarta – Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra secara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memanggilnya untuk diperiksa pada 1 Juli mendatang.

Yursil menyatakan, akan memenuhi panggilan pemeriksaan itu. “Ini kan tali temali dengan yang lain. Selama ini saya dipanggil sebagai saksi tidak pernah tidak datang,” kata pakar hukum tata negara ini kepada detikcom, Jumat (25/6/2010), malam.

Kehormatan Umat Islam Di Injak-injak !

Bubarkan Mahanaim, Provokator Kerusuhan Umat Beragama !

“Kita para ormas Islam akan berusaha meredam amarah umat terlebih dahulu. Tetapi kalau memang hal ini tidak bisa diatasi oleh pihak berwajib maka bismillah kita harus ngasah golok bareng-bareng”

BEKASI – Dua tahun lebih umat Islam menahan diri untuk tidak terpancing provokasi kelompok Kristen Radikal Mahanaim. Tantangan perang Mahanaim dengan pembaptisan dan pemurtadan berkedok “Bekasi Berbagi Bahagia (B3),” hanya dijawab dengan tindakan formal sesuai koridor hukum yang berlaku. Umat Islam masih bisa menahan diri, meski sampai saat ini pelaku penodaan agama itu tak tersentuh oleh hukum.

Peti Mati Bill Gates

Inilah kiranya “Peti Mati” tempat peristirahatan terakhir  dipersiapkan untuk “Bill Gates” yang begitu mencintai teknologi, lengkap dengan peralatan serba komputer dan bisa membuatnya merasakan kematian dengan tenang.

TEMU KANGEN EKS-PKI DIBUBARKAN

Polisi Anggap Acara Sosialisasi Kesehatan Anggota DPR RI Ilegal

Banyuwangi – Sosialisasi kesehatan gratis yang dihadiri anggota Komisi IX DPR-RI di rumah makan Pakis Ruyung, Banyuwangi, diduga ilegal. Pasalnya, surat izin yang dilayangkan ke polisi sebelumnya berisi kegiatan temu kangen.

FUI Tuntut Komnas HAM Bentuk KPP HAM

Upaya polisi menangkap dengan langsung membunuh orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme mendapat kecaman dari sejumlah aktivis Islam. Cara yang ditempuh pasukan Detasemen Khusus Anti Teror (Detasemen) 88 dengan langsung menembak tersangka adalah menegakan hukum dengan cara melanggar hukum.

Forum Umat Islam (FUI) bersama dengan ormas-ormas Islam selasa, (22/6/2010) mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan tindakan yang dilakukan Densus 88 tersebut sebagai ekstra judicial killing (pembunuhan di luar proses hukum) dan merupakan pelanggaran HAM berat.

Jurus Polri Menutup Aib & Restrukturisasi, Pengalihan Isu Ke Video Porno?

Jakarta (KATAKAMI) Barangkali kalau tidak diwaspadai sungguh-sungguh, gunjang-ganjing video porno yang patut dapat diduga melibatkan penyanyi tenar Ariel Peterpan maka kita semua akan terkecoh.

Mengapa ? Sebab saat ini ada ambisi besar dari MABES POLRI yang sedang diupayakan untuk disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama.
Khusus untuk Presiden SBY, ambisi besar MABES POLRI adalah meminta kenaikan anggaran tahun 2011 menjadi sekitar Rp. 30 Triliun (dari anggaran sekitar Rp. 27 Triliun). Dan diatas itu, ambisi paling mendesak lain dari MABES POLRI adalah restrukturisasi yang bertujuan men-jenderalkan lebih banyak lagi anggotanya.

KPK Dibiarkan Terseok-seok

SEKELOMPOK anak bangsa yang peduli pada kemurnian semangat konstitusi menamakan diri Petisi 28. Mereka menggugat Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ke Mahkamah Agung.
Satgas yang dibentuk atas dasar ketetapan presiden itu dianggap tidak sejalan dengan semangat murni konstitusi. Lembaga itu dianggap lebih berperan sebagai jendela kampanye citra daripada sungguh-sungguh memerangi mafia hukum.

Terlepas dari pijakan hukum yang oleh banyak orang dianggap lemah, gugatan mereka memiliki rasionalitas yang bisa diterima akal sehat. Terutama dari segi efektivitas lembaga dan administrasi negara.

Teroris Klaten Seorang Desertir TNI AD

Jakarta. Tersangka teroris yang ditembak mati, Yuli Sartono, ternyata desertir TNI AD dengan pangkat terakhir Prajurit Kepala (Praka). Pria 40 tahun ini dikeluarkan dari satuannya di Bandung karena dituduh mengambil sisa mesiu di gudang senjata. Damarmi, tetangga Sartono, membenarkan peristiwa pengeluaran tetangganya tersebut dari TNI AD.
“Dia memang dulunya anggota TNI AD. Cuma dikeluarkan gara-gara nyolong sisa mesiu di gudang senjata di Bandung,” ujar Damarmi kepada wartawan di rumahnya, Tledung, Karang Dalem, RT 2/3, Banyu Urip, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, (23/6/2010).

Biaya Haji Banyak Dikorupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan temuan potensi kerugian jemaah haji pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010 sebesar US$457,2 per jamaah haji pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Divisi Pusat Data dan Analisis ICW Firdaus Ilyas menyatakan, jika dalam penghitungan rencana usulan BPIH tahun ini ada indikasi manipulasi korupsi. “Kita temukan terutama di pelayanan jamaah,” kata Firdaus usai melapor ke Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 23 Juni 2010.

Ketika ‘Wasit’ Hijrah Jadi ‘Pemain’

Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati membuat keputusan mengejutkan. Saat masih menjabat, Andi memilih untuk hijrah menjadi politisi di partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat (PD). Keputusan Andi ini menuai prasangka.

Selamat Tinggal PKS

Catatan seorang simpatisan kepada gerakan dakwah Ikhwan, atas dasar cinta pada dakwah yang lurus dan istiqomah di jalan Allah dan manhaj dari para Nabi.

Selamat Tinggal PKS dan PKSWatch

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala, kita memujiNya, minta tolong padaNya, mohon ampun padaNya dan bertaubat hanya padaNya. Shalawat dan salam untuk qudwah kita Muhammad Rasulullah shallalLahu ‘alaihi wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia kepadanya hingga hari kiamat.

Ari Muladi Akui Bohongi Anggodo

Jakarta – Ari Muladi di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengaku telah melakukan kebohongan kepada Anggodo terkait penyerahan uang kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mengakui bila berbohong dalam setiap keterangan terkait penyerahan uang kepada Anggodo,” ujar dia, di Depan Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/6).

Diungkit Lagi Hak Politik TNI

TENTARA Nasional Indonesia mungkin paling fenomenal di dunia. Atas nama demokrasi mereka diberi hak lebih berupa dwifungsi, yaitu fungsi pertahanan dan keamanan dan fungsi politik. Itu terjadi di era Orde Baru yang berkuasa selama tiga dasawarsa.

Kini di era reformasi, TNI juga diperlakukan sangat fenomenal. Anggota TNI sudah 12 tahun dikucilkan dari politik, termasuk hak individu politik individu yang paling mendasar, yaitu hak memilih dan dipilih.

Tentara, dengan kesadaran amat penuh, telah kita tempatkan pada dua ujung ekstrim sebagai warga negara. Di era Orde Baru mereka diberi hak sebagai warga negara kelas satu, sedangkan di era reformasi mereka diperlakukan sebagai kaum yang diharamkan hak politiknya.

PKS Terima Rp 1 Miliar

SEMARANG — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Salman Maryadi mengatakan, sejumlah pengurus partai politik yang diperiksanya mengakui menerima dana yang diduga dari korupsi pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri di Kabupaten Karanganyar.

Para politisi berasal dari partai pengusung Rina Iriani-Paryono yang akhirnya terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada 2008. Menurut Salman, pengurus partai yang diperiksa pada Senin (21/6/2010) adalah Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Karanganyar Romdloni dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Karanganyar Sri Hartono.

Bibit: Kami Digebuki 3 Komponen

Jakarta – Wakil ketua KPK Bibit Samad Rianto membeberkan pihak-pihak yang gencar menyerang KPK. Mereka tidak suka dengan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. “Mungkin KPK sekarang digebuki 3 komponen,” kata Bibit tanpa merinci dalam keterangan kepada pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (21/6/2010). Bibit mensinyalir langkah KPK menangkap sejumlah kepala daerah, anggota DPR, dan pengusaha yang terlibat praktik korupsi diyakini menjadi alasan memukul balik KPK. Karena KPK banyak bekerja, maka banyak pihak yang merasa tidak senang. “Mainan mereka kan jadi terhalang karena ada KPK. Ini analisis saya,” ungkapnya.