Skandal Beras ‘Apek’ dari Jateng

BANDAR LAMPUNG–Perum Bulog Subdivre Lampung menolak beras petani Lampung dan membeli beras apek dari Jawa Tengah. Ada dugaan penyimpangan untuk kepentingan pribadi oknum. Bulog Drive Lampung enggan membeli gabah petani selaku mitranya karena kualitas rendah. Sejak panen raya di Lampung Timur, Metro, dan Lampung Tengah, pada Mei 2010, Bulog baru membeli beras petani 4.000 ton. Padahal, target pengadaan beras untuk mencukupi kebutuhan beras untuk keluarga miskin mencapai 35 ribu ton.

Bulog menyatakan beras yang dikirim petani sangat rendah kualitasnya dan tidak memenuhi standar. Berdasar Inpres No. 7 2009, tanggal 29 Desember 2009 tentang Kebijakan Perberasan, harga pembelian beras ditetapkan Rp5.060/kg, dengan kadar air 14%, butir patah 20%, menir 2%, dan derajat sosoh (DS) 95%.

Kontrak pengadaan beras sampai dengan tanggal 19 April 2010 Divre Lampung 13.435 kg dan realisasinya baru sekitar 80% atau 10.815 kg. Perincian tersebut terdiri dari Subdivre Lampung Tengah 3.642 kg, Subdivre Lampung Utara 3.031 kg, Lampung Selatan 3.790 kg, Bandar Lampung dan Tanggamus 352 kg. Pengadaan beras saat ini masih berlangsung di seluruh wilayah Divre Lampung.

Padahal, Bulog mencatat kontrak pengadaan beras sampai dengan tanggal 19 April 2010 Divre Lampung 13.435 kg dan realisasinya baru sekitar 80% atau 10.815 kg. Perincian tersebut terdiri dari Subdivre Lampung Tengah 3.642 kg, Subdivre Lampung Utara 3.031 kg, Lampung Selatan 3.790 kg, Bandar Lampung dan Tanggamus 352 kg. Dan hingga kini pengadaan beras saat ini masih berlangsung di seluruh wilayah Divre Lampung.

Bulan lalu, di hadapan Komisi V DPRD Lampung, Bulog menjelaskan cadangan beras di Bulog Lampung hingga saat ini cukup mengkhawatirkan, hanya 16 ribu ton dengan ketahanan sampai dua bulan ke depan. Provinsi Lampung setiap bulannya menyalurkan beras 11.556 ton dan mayoritas beras untuk keluarga miskin (raskin).

Alasan Bulog, bahwa kurangnya penyerapan beras petani oleh Bulog Lampung disebabkan belum semua tanaman padi milik petani panen.

Bulog Lampung pada 2010 menargetkan menyerap beras petani 135 ribu ton atau berkurang 5.000 ton dari target tahun 2009 sebanyak 140 ribu ton yang hanya terealisasi penyerapan beras Bulog Lampung 2009 hanya 127.004 ton dari target 140 ribu ton.

Warga Komplain
Masyarakat di daerah yang menerima raskin mengeluhkan kualitas beras yang dikirim Bulog. Bahkan di masyarakat, beras Bulog dikenal dengan kualitas yang sangat buruk. “Yang namanya beras Bulog, sudah jadi rahasia umum. Beras itu pasti tabur jika dimasak, dan baunya sangat apek,” kata Munah (35), warga Telukbetung Selatan.

Warga tidak bisa protes, mereka hanya bisa bergumam dalam hati, dan dijadikan buah bibir di kampung mereka. “Yah, mau gimana. Ditolak nanti kami tidak dibagi lagi. Kami beli dengan harga Rp10 ribu, dikasih 5 kilogram. Yang penting banyak. Kami berpikir mungkin inilah kemampuan pemerintah kita,” kata dia.

Menerima banyak keluhan Masyarakat, Komisi II DPRD Lampung kemudian memanggil Bulog Lampung. Dewan meminta penjelasan terkait kualitas beras dan kondisi cadangan beras di Lampung. Di hadapan Dewan, Bulog selalu berdalih kulaitas dan kondisi cadangan beras aman.

Ketua Komisi II DPRD Lampung A. Junaidi Auly menyatakan pihak Bulog untuk tidak usah repot-repot mengayak 10 ribu ton beras asal Semarang, Jateng, tersebut. “Saya minta kepada Bulog, tidak usah repot-repot untuk mengayak 10 ribu ton beras. Karena, setelah dikonsultasikan kepada Unila, bau apek beras asal Semarang, Jawa Tengah, tersebut disebabkan ada jamur, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh warga miskin. Kami akan mengeluarkan surat rekomendasi agar Bulog menyetop pendistribusian beras asal Jateng yang warnanya buram, banyak menir, patah, dan banyak gabah tersebut. “Surat rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada pimpinan Dewan dan diberikan kepada pihak-pihak terkait,” kata Junaidi.

Lalu, diam-dima Komisi II dengan ketua Tim Hartarto Lohjaya melakukan sidak ke gudang Bulog. Dewan kemudian menemukan 16.000 ton beras asal Jawa Tengah yang dijadikan stok raskin Provinsi Lampung, yang kualiats berasnya tidak layak konsumsi. “Ini beras apa. Beras impor dari Jawa Tengah dengan kualitas tidak layak konsumsi. Di daerah asalnya saja beras itu diprotes, kenapa Lampung justru yang menampung,” kata Hartarto Lojaya, di lokasi sidak.

Dari temuan itu, Komisi II kemudian melakukan rapat internal untuk mengeluarkan rekomendasi agar pengiriman beras itu segera dihentikan. “Kami minta pengiriman beras itu dihentikan dulu,” kata politisi Partai Demokrat itu. [LaPost/kn]