Kerakusan Anggota DPR
Posted by KabarNet pada 29/05/2010
PREMANISME politik benar-benar sedang berkembang di Gedung DPR Senayan. Setelah mengeroyok Sri Mulyani, kini para wakil rakyat menggerogoti APBN melalui cara legal konstitusional. Mereka resmi dan terbuka meminta jatah dari APBN.
Dalam Rapat Paripurna DPR pekan lalu (25/5), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas rencana kerja pemerintah dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2011, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar mulai tahun 2011 setiap anggota DPR mendapat jatah Rp15 miliar. Dana itu dialokasikan ke daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.
Ada 560 anggota DPR. Itu berarti, dana APBN akan tersedot Rp8,4 triliun. Uang yang banyak, sangat banyak. DPR memang berbakat menjadi peminta-minta. Pada pembahasan RAPBN-P 2010 yang lalu, Komisi XI DPR juga meminta jatah Rp2 triliun. Alasannya pun sama, yakni untuk daerah pemilihan bagi sekitar 50 anggota Komisi XI DPR.
Badan Anggaran DPR kemudian menolak permintaan Komisi XI itu. Akan tetapi, semangat meminta-minta semakin berkobar. Bahkan, permintaan Komisi XI itu memberi inspirasi secara kelembagaan. Buktinya, muncullah permintaan Partai Golkar agar tiap-tiap anggota dewan mendapat Rp15 miliar.
Sekali lagi, perlu ditekankan, lokomotif permintaan itu adalah Partai Golkar, pemimpin Sekber Koalisi, dan partai terbesar kedua setelah Demokrat. Dapat dipastikan tidak hanya gerbong koalisi yang akan setuju, tetapi semua fraksi dan segenap anggota dewan.
Sangat mengerikan menyaksikan kerakusan anggota dewan akan uang. Sangat memalukan, bahwa anggota dewan tidak lagi punya rasa malu. Lihat saja. Permintaan jatah Rp15 miliar untuk tiap anggota dewan itu disampaikan dalam rapat pleno DPR yang dihadiri tidak lebih dari seratus anggota dewan. Dari jumlah yang hadir itu pun hanya sedikit yang menyimak secara serius. Mereka lebih asyik main SMS atau bertelepon ria.
Bila dikabulkan, akan jadi apakah gerangan uang Rp15 miliar itu, di tangan anggota dewan yang malas, yang tidur saat sidang, yang sibuk main telepon genggam dan SMS saat rapat? Sudah banyak fasilitas yang diberikan negara kepada anggota dewan, tetapi tabiat mereka tidak juga berubah. Tetap malas dan membolos.
Yang pasti, dengan jatah Rp15 miliar itu, setiap anggota dewan otomatis memiliki uang yang banyak sekali untuk memelihara dukungan politik konstituennya secara gratis karena menggunakan uang negara.
Dan terbukalah lebar-lebar kesempatan anggota dewan untuk menjadi makelar anggaran atas dana jatah Rp15 miliar itu. Mereka bisa menjual proyek sekaligus menentukan siapa kontraktor pelaksana proyek. Anggota dewan kemudian menerima fee dari proyek tersebut.
Sebegitu jorokkah tabiat anggota dewan? Jawabnya, bukankah sejumlah anggota dewan dibui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena membuka praktik sebagai calo anggaran? [EDITORIAL MI]
RAKYAT LAPAR berkata
Percuma kalau kita hanya berbicara dan menulis saja, biar sampai mulut berbusa dan tangan keriting pun keadaan negeri ini tidak akan pernah berubah. Kebobrokan yg terjadi di negeri ini hanya bisa diobati dengan satu tindakan konkret, yaitu R E V O L U S I :
- TUMBANGKAN REZIM KORUP yg tidak pernah mau berpihak pada kepentingan rakyat.
- BUBARKAN DENGAN PAKSA DPR KORUP PENIPU RAKYAT dan penghambur uang negara yang berarti uang milik rakyat.
- FORMAT ULANG sistim pemerintahan di negeri ini. Kembalikan UUD ’45 ke naskah aslinya dan hapus seluruh Amandemen UUD yang nyata-nyata dibuat hanya untuk memenuhi kepentingan elit politik saja, sedangkan rakyat tidak menarik manfaat apapun dari amandemen berulang-ulang tersebut.
taUbat berkata
KUCURAN2 DANA YANG SELAMA INI TERSENDAT/TERKONTROL, MAKA DIRANGKULAH GOLKAR UNTUK KELANCARAN / PENCAIRAN DANA.
PRESTASI GOLKAR DALAM ORDE BARU SUDAH TIDAK DISANGSIKAN LAGI KEPIAWAIANNYA DALAM BERPOLITIK DAN MENGOLAH DANA MAKA TIDAK SALAH PARTAI DEMOKRAT MERANGKUL GOLKAR.
SELAMAT BERSENANG-SENANG ANGGOTA DPR ……..
don lusa berkata
Rakyat harus berkonsolidasi untuk menggagalkan penggerogotan uang negara yang akan dikuras oleh anggota DPR. Harapan digantungkan pada Menteri keuangan yang baru untuk menolak setiap proposal anggaran yang tidak konstitusional dan merugikan republik ini. Selanjutnya rakyat kini sadar bahwa sebenarnya pelopor mengemis dilakukan oleh parpol yang jelas pimpinannya telah menelantarkan rakyat sidorjo dan selalu mencuci tangan. Marilah kita rakyat tertindas merapatkan barisan untuk menolak apapun bentuk penggerogotan uang rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan.
P4ngeran Mud4 berkata
dewan cuma pintar ngomong hasil nihil ada uang sperti srigala kerakusan kelaparan bukan mikirin rakyat cuma dirinya sendiri dan kelompoknya coret aja dari pemilihan tahun depan jgn dipilh aagar tdk menyesal
izam berkata
kalo itu terlaksana, duit tu hanya untk pribadi aja, bgm membantu rakyat sidang aja tidur mungkin malam bagadang, paling2 untk kompanye dirinya, setuju dicoret dari pemilihan berikutnya