Pejabat Senior BI Diduga Terima Suap US$ 1,3 Juta
Posted by KabarNet pada 25/05/2010
Sydney – Bank Indonesia (BI) diguncang isu suap dari RBA untuk pencetakan uang pecahan Rp 100.000. Suap itu diduga melibatkan pejabat senior BI berinisial ‘S’ dan ‘M’.
Perwakilan anak usaha RBA di Indonesia, Radius Christanto antara tahun 1999 hingga 2006 secara eksplisit disebut mereferensikan nilai suap yang besar ke pejabat BI, seperti tertuang dalam fax ke Securency International and Note Printing Australia atau Peruri Australia pada 1 Juli 1999.
Menurut korespondensi Christanto melalui fax yang dilansir dari harian The Age, Selasa (25/5/2010), Christanto menerima komisi dari Securency/NPA senilai US$ 3,65 juta melalui rekening di Bank Singapura, sesaat setelah dia membantu memenangkan kontrak dari BI pada tahun 1999.
Ia juga mengindikasikan dua pejabat senior berinisial ‘S’ dan ‘M’ menerima US$ 1,3 juta atau sekitar Rp 12 miliar dari anak usaha Reserve Bank of Australia (RBA) untuk memenangkan kontrak itu.
Korespondensi antara Christanto dengan anak usaha RBA itu juga menunjukkan adanya kolusi antara pejabat BI, Christanto dan pejabat surat berharga RBA untuk menggelembungkan nilai kontrak pencetakan uang pecahan menjadi 20 per sen dengan sebuah kesepakatan untuk kemudian dipangkas menjadi 10 per sen.
Dokumen itu juga menunjukkan rencana pejabat BI, Christanto dan pejabat senior RBA itu untuk melakukan kecurangan dalam tender kedepan untuk mencegah perusahaan rival memenangkan kontrak.
Dalam kesepakatan itu, anak usaha RBA akan membayar penalti US$ 344.000 untuk keterlambatan pengiriman uang tersebut. Menurut seorang pejabatm penalti itu dibagi secara resmi dan tidak resmi kepada pejabat BI.
RBA merupakan bank sentral sekaligus otoritas pencetak uang di Australia. Securency/NPA yang setengah sahamnya dikuasai RBA mencetak uang di hampir 30 negara, termasuk Indonesia.
Pada tahun 1999, BI memang memutuskan untuk mencetak uang plastik Rp 100.000 di Australia. Pencetakan uang di Australia itu sempat memunculkan protes dari Peruri yang mengaku sebenarnya sanggup mencetak dan menerima order dari BI.
Ketika kasus itu terjadi, RBA dipimpin Gubernur Bob Rankin, sementara Securency/NPA dipimpin oleh mantan Deputi Gubernur RBA, Graeme Thompson. Sedangkan Bank Indonesia ketika itu dipimpin oleh Gubernur BI Sjahril Sabirin. Sjahril memimpin BI pada periode 1998 hingga 2003 sebelum akhirnya diganti oleh Burhanuddin Abdullah.
Kasus suap ke pejabat senior Bank Indonesia itu mencuat setelah sebelumnya kasus suap dari pejabat RBA muncul di sejumlah negara. Sejauh ini investigasi Australian Federal Police (AFP) memfokuskan pada suap dari Securency International senilai 20 juta dolar Australia kepada sejumlah pejabat bank sentral di Vietnam, Nigeria dan Malaysia untuk memenangkan kontrak pencetakan uang di negara-negara tersebut selama periode tahun 2003 dan 2006.
Sempat Minta Kenaikan ‘Tarif’ Suap
Tiga pejabat tinggi Bank Indonesia diduga sempat meminta kenaikan ‘tarif’ suap untuk kemenangan kontrak anak usaha Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA) selanjutnya.
Hal itu terungkap dalam fax dari pejabat perwakilan anak usaha RBA di Indonesia, Radius Christanto kepada Securency International and Note Printing Australia atau Perurinya Australia. RBA tercatat menguasai setengah dari kepemilikan Securency/NPA.
Dalam fax tertanggal 11 November 1999, Christanto menyebut-nyebut permintaan komisi dari sejumlah pejabat BI. Christanto mengacu pada pertemuan dengan 3 pejabat tinggi BI yang ingin mengatahui berapa komisi yang akan diterimanya jika perusahaan tersebut memenangkan kontrak berikutnya.
Christanto mengacu pada komitmen Securency/NPA untuk menyesuaikan komisi setelah kontrak pertamanya dengan Bank Indonesia berhasil diraih dan dia telah menawarkan komitmen kepada ‘kawan VIP’ itu.
“Seperti yang Anda ketahui, akan ada reorganisasi di masa mendatang, teman kami tidak merasa terjamin bisa menjadi pejabat tinggi terus. Mereka menyadari tidak dapat menjaga posisinya itu selamanya. Mereka telah meminta nilai yang besar kedepannya,” ujar Christanto dalam dokumen kepada pejabat Securency, seperti dikutip dari The Age, Selasa (25/5/2010).
Christanto sejauh ini belum memberikan respons ketika dihubungi The Age. Nama Christanto ramai disebut-sebut setelah bocornya dokumen suap melalui fax yang dikirimkannya kepada Securency.
Dalam dokumen itu juga terungkap mengenai suap yang diberikan kepada anak usaha RBA itu kepada 2 pejabat BI berinisial ‘S’ dan ‘M’ senilai US$ 1,3 juta untuk meloloskan pencetakan uang pecahan Rp 100.000 ke Australia.
Pada tahun 1999, BI memang memutuskan untuk mencetak uang plastik Rp 100.000 di Australia. Pencetakan uang di Australia itu sempat memunculkan protes dari Peruri yang mengaku sebenarnya sanggup mencetak dan menerima order dari BI.
Ketika kasus itu terjadi, RBA dipimpin Gubernur Bob Rankin, sementara Securency/NPA dipimpin oleh mantan Deputi Gubernur RBA, Graeme Thompson. Sedangkan Bank Indonesia ketika itu dipimpin oleh Gubernur BI Sjahril Sabirin. Sjahril memimpin BI pada periode 1998 hingga 2003 sebelum akhirnya diganti oleh Burhanuddin Abdullah.
Sejauh ini investigasi Australian Federal Police (AFP) memfokuskan pada suap dari Securency International senilai 20 juta dolar Australia kepada sejumlah pejabat bank sentral di Vietnam, Nigeria dan Malaysia untuk memenangkan kontrak pencetakan uang di negara-negara tersebut selama periode tahun 2003 dan 2006.
BI Siap Gandeng Polisi Australia Ungkap Suap US$ 1,3 Juta
Bank Indonesia (BI) mengaku siap untuk bekerjasama dengan Polisi Federal Australia untuk menyelidiki kasus suap yang mengguncang pejabatnya berkaitan dengan pencetakan uang pecahan Rp 100 ribu ke anak usaha bank sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA).
“Bank Indonesia memperhatikan pemberitaan tersebut dan akan melakukan proses penyelidikan internal,” ujar Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A. Johansyah kepada detikFinance, Selasa (25/5/2010).
Difi mengatakan, saat ini Polisi Federal Australia sedang menginvestigasi Securency International (anak usaha RBA), dan keterlibatan broker di Indonesia yang menyebut keterlibatan pejabat BI.
“Untuk ini tentunya middleman (broker) tersebut harus dimintai keterangan lebih lanjut, untuk memperjelas siapa yang dimaksud. BI siap bekerjasama dengan pihak berwenang untuk mengusut hal ini lebih lanjut,” tegas Difi.
BI diterpa kabar tak sedap seputar suap pencetakan uang pecahan Rp 100.000. Pejabat senior dari BI berinisial ‘S’ dan ‘M’ dikabarkan menerima suap hingga US$ 1,3 juta atau sekitar Rp 12 miliar untuk memenangkan kontrak pencetakan uang.
Perwakilan anak usaha RBA di Indonesia, Radius Christanto antara tahun 1999 hingga 2006 secara eksplisit disebut mereferensikan nilai suap yang besar ke pejabat BI, seperti tertuang dalam fax ke Securency International and Note Printing Australia atau Peruri Australia pada 1 Juli 1999.
Menurut korespondensi Christanto melalui fax yang dilansir dari harian The Age, Selasa (25/5/2010), Christanto menerima komisi dari Securency/NPA senilai US$ 3,65 juta melalui rekening di bank Singapura, sesaat setelah dia membantu memenangkan kontrak dari BI pada tahun 1999.
Ia juga mengindikasikan dua pejabat senior berinisial ‘S’ dan ‘M’ menerima US$ 1,3 juta atau sekitar Rp 12 miliar dari anak usaha Reserve Bank of Australia (RBA) untuk memenangkan kontrak itu.
Pada tahun 1999, BI memang memutuskan untuk mencetak uang plastik Rp 100.000 di Australia. Pencetakan uang di Australia itu sempat memunculkan protes dari Peruri yang mengaku sebenarnya sanggup mencetak dan menerima order dari BI.
Ketika kasus itu terjadi, RBA dipimpin Gubernur Bob Rankin, sementara Securency/NPA dipimpin oleh mantan Deputi Gubernur RBA, Graeme Thompson. Sedangkan Bank Indonesia ketika itu dipimpin oleh Gubernur BI Sjahril Sabirin. Sjahril memimpin BI pada periode 1998 hingga 2003 sebelum akhirnya diganti oleh Burhanuddin Abdullah. [Jakartapress]
_____________________
RBA firms agreed to pay bribes of $US1.3m
RESERVE Bank currency firms agreed to pay $US1.3 million in bribes to Indonesian central bank officials to win a contract and rig future tenders.
Confidential faxes from a Jakarta businessman to Securency International and Note Printing Australia executives reveal plans to reward senior Bank Indonesia officials – often described as ”our friends” – with huge ”unofficial payments” and ”commissions”.
Radius Christanto, who represented the RBA firms in Indonesia between 1999 and 2006, explicitly referred to large bribes to Bank Indonesia officials in a fax sent to a Securency executive on July 1, 1999.
Please kindly understand my difficult position because it involves a very huge amount of money which have been committed to our friends,” he advised.
Mr Christanto’s correspondence – which does not include responses from the RBA firms – provides an insight into the backroom dealings that helped win a 1999 contract to print 500 million 100,000-rupiah banknotes for Bank Indonesia. The contract was worth more than $US50 million to the RBA firms.
The revelation of the RBA firms’ Indonesian dealings comes after an Age/ABC Four Corners investigation yesterday disclosed claims by a former Securency employee that he was asked to pay bribes and procure prostitutes for foreign central bank officials.
The disclosure that the RBA firms paid, or at least discussed paying, bribes to Indonesian central bank officials is likely to force the Australian Federal Police to expand its investigation to include Indonesia.
So far, the AFP investigation has focused on Securency’s payments of more than $A20 million in commissions to politically connected middlemen used to win currency printing contracts in Vietnam, Nigeria and Malaysia between 2003 and 2006.
According to Mr Christanto’s correspondence, he was to receive a $US3.65 million commission from Securency/NPA in a Singapore bank account after he helped win the 1999 Bank Indonesia contract.
His faxes also indicate two figures, ”Mr S” and ”Mr M”, were to receive $US1.3 million in payments from the RBA firms. The Age believes Mr S and Mr M were senior Bank Indonesia officials who played key roles in awarding the RBA firms the contract.
It is not known what amount of money the RBA firms actually paid Mr Christanto and the other men. However, sources aware of the RBA firms’ dealings in Indonesia described the commissions paid as ”indefensible”.
Mr Christanto’s correspondence with the RBA firms also reveals:
■ Collusion between Bank Indonesia officials, Mr Christanto and RBA banknote executives to ”mark up” the Securency/NPA bid for the rupiah banknote contract by 20 per cent with an agreement that it would then be reduced to a 10 per cent mark-up.
■ A plan by Bank Indonesia officials, Mr Christanto and senior RBA banknote figures to rig future tenders to prevent rival companies from winning contracts in return for further payments.
■ An agreement by the RBA firms to pay a $US344,000 penalty for the late delivery of banknotes, with executives told the money was likely to be split into ”official” and ”unofficial” amounts by Bank Indonesia officials.
Mr Christanto’s correspondence mentions up to 10 serving and former Securency and NPA executives, including Securency’s global sales manager, Hugh Brown, and recently departed managing director Myles Curtis.
Securency is half-owned by the RBA and makes polymer substrate for banknotes used in nearly 30 countries. NPA is wholly owned by the RBA and prints Australia’s polymer currency. Both are chaired by assistant RBA governor Bob Rankin. At the time of the Indonesia dealings, the firms were headed by former RBA deputy governor Graeme Thompson.
It became a criminal offence in late 1999 for Australian companies to pay foreign officials in order to obtain a business advantage. Some of the dealings between the RBA firms and Mr Christanto – who remained in contact with Securency executives until at least 2006 – occurred before the law was changed to ban payments.
Nevertheless, Mr Christanto’s correspondence indicates several Bank Indonesia officials had an interest in the RBA firms’ rates of commission. In a November 11, 1999, fax to Securency, Mr Christanto referred to a meeting with three high-ranking Bank Indonesia officials who wanted to know what rates of commission would be paid if the company won further contracts. Mr Christanto referred to Securency’s commitment to match the commission rates paid for its first Bank Indonesia contract and added that he had ”offered same commitment to our V.I.P friends”.
”As you know there are some reorganisation from time to time, our friends do not feel secured by being high-ranking officers, they realise they can not hold the same position forever. They did ask the big amount up front,” he advised a Securency executive.
Dr Rankin declined to answer questions about the Indonesia dealings, citing the police inquiry. Mr Christanto did not respond to inquiries from The Age.
