KEDOK MISTERI MARKUS BALAIKOTA

Lewat jalur hubungan keluarga dengan pejabat Pemprov DKI Jakarta, mafia kasus bebas bermain di setiap proyek di Jakarta. Modus kolusi dan korupsi yang sudah turun-temurun.

BERDASARKAN informasi yang didapat oleh Indonesia Monitor, keberadaan mafia kasus (markus) di pemprov selama ini belum tersentuh hukum. Soalnya, markus yang menggerogoti anggaran daerah itu kebanyakan berasal dari keluarga pejabat balaikota. Modusnya, lanjut sumber, markus tersebut membungkus keberadaan dengan kedok konsultan periklanan. Lewat jalur keluarga mereka bergerak dari mulai masalah anggaran, tanah, iklan hingga perizinan. Padahal disisi lain sesungguhnya mereka tidak mengerti akan kinerja konsultan yang sesungguhnya. “Ini hanya markus yang berkedok konsultan” papar sumber tersebut.

Sumber manambahkan, sebut markus yang bernama R. Dalam menjalankan aksinya selalu menggunakan kekuasaan keluarganya yang kebetulan pejabat elite pemprov. Bahkan, R sering bertindak sebagai “pembuka pintu” bagi pengusaha yang ingin melakukan investasi di Jakarta.

“Pengaruhnya besar, mulai perizinan, iklan tata ruang, bahkan mengatur besaran anggaran daerah,” katanya.

Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D), Manginar Rico Sinaga mengatakan, keberadaan markus sudah tercium sejak 2004. Sepak terjang markus tersebut, katanya, sudah dituangkan dalam sebuah modul yang berjudul Kolusi Laten di Provinsi DKI Jakarta. Celakanya, Sutiyoso yang saat itu menjabat gubernur tidak memberikan sinyal positif pemberatasan markus.

“Saat itu tidak digubris Sutiyoso. Sekarang terbukti apa yang saya prediksi,” katanya kepada Indonesia Monitor.

Menyinggung keberadaan markus R, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum di kalangan pemprov. Hubungan darah dengan pejabat elite pemprov membuatnya memiliki akses yang luas terhadap setiap proyek yang ada di Jakarta.

“Celakanya, hampir semua elite pemprov diduga bermain dengan menempatkan anak, keluarga atau orang-orang dalam proyek di Jakarta. Harusnya, Satgas Mafia Hukum segera turun ke Jakarta,’’ ujarnya.

Senada dengan Rico, Ketua Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mengatakan, markus dari keluarga pejabat pemprov sering berkedok sebagai konsultan advertising (periklanan). Bekennya, kata Tom, mereka sering disebut markus konsultan.

“Nyatanya, mereka tidak mengerti apa-apa tentang periklanan. Ini yang dinamakan kolusi turun temurun,” ujarnya.

Anehnya, kolusi yang terjadi turun temurun ini belum juga tersentuh hukum. Padahal, hampir semua survei membuktikan kalau pemprov DKI Jakarta sebagai daerah paling korup.

Lebih lanjut Tom mencontohkan, kasus eks tanah Walikota Jakarta Barat juga ada campur tangan pihak keluarga pejabat Pemda DKI Jakarta. Kasus yang merugikan negara Rp 40 miliar ini nyatanya tidak ditangani serius oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). ‘’Kabarnya, anak salah satu pejabat elite pemprov memiliki kedekatan dengan anak salah satu wakil ketua KPK,’’ katanya.

Sementara, pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah membenarkan ada keluarga pejabat pemprov yang terlibat atau ikut bermain. Salah satunya dalam pengurusan perizinan lahan hijau yang diperuntukan bagi pertokoan, dan mini market.

Contoh lainnya, lanjut Amir, dengan mengeluarkan izin berdirinya mini market yang berjarak hanya sekitar 10-20 meter. Padahal dalam UU sudah diatur bahwa jarak peruntukan antara mini market yang satu dengan yang lain minimal berjarak 2 km.

“Tapi realisasinya berdempetan antara mini market yang satu dengan yang lain,’’ ujarnya.

Menanggapi dugaan banyaknya keluarga pejabat daerah yang menjadi mafia kasus dibantah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Muhayat. Menurutnya, setiap proyek perizinan iklan, lahan hijau dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. “Kalau memang terbukti ada indikasi kesana maka kita akan tindak,” katanya kepada Indonesia Monitor. [MONITOR]