Polri Janji Buang Jenderal Brengsek

JAKARTA, TRIBUN – Agar pembenahan diri di tubuh Polri tetap berjalan, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan berjanji membuang para jenderal yang bermain dalam praktik mafia hukum jenis pelanggaran apapun, termasuk mafia hutan.

Staf Ahli Hukum Pidana Kapolri, Chairul Huda menyatakan Polri sudah mendengar adanya laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum soal dugaan dua petinggi Polri yang ikut bermain dalam penerbitan Surat Penerbitan Penghentian Penyidikan (SP3) kasus hutan 14 perusahaan di Riau. Chairul setuju, jika kasus itu juga diangkat ke permukaan demi reformasi di tubuh Polri.

Blog Santo Bellarminus Bekasi Menantang Perang

Ejek Nabi Muhammad Gila,Blog Santo Bellarminus Bekasi Menantang Perang

BEKASI – Lagi-lagi, Kota Patriot Bekasi diprovokasi pihak-pihak nom Muslim. Hubungan Islam dan Kristen kembali memanas, padahal kasus-kasus sebelumnya masih hangat, belum selesai dengan tuntas hingga sekarang. Belum reda konflik gereja Katolik di Harapan Indah, kasus pemurtadan berkedok festival Bekasi Berbahagia yang berujung pada festival pembabtisan, kasus Gereja Philadelpia, dan masih banyak lagi.

Sri Mulyani dan ‘The Big Fish’ Mafia Pajak

SOSOK Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu menjadi sosok kontroversial. Setelah diduga terlibat skandal Bank Century, kini ia diduga terlibat dalam kasus pajak Paulus Tumewu. Paulus Tumewu tersangkut kasus penggelapan pajak pada 2006 lalu. Berkas kasus ini sudah masuk ke kejaksaan dan penyidikan sudah sampai pada tahap P-21. Adik Ipar Eddy Tanzil (terpidana korupsi yang lari ke luar negeri) ini diwajibkan membayar pajak Rp 7,994 miliar sekaligus denda empat kali lipatnya. Namun di tengah penyidikan terdapat surat dari pejabat sekertariat jendral kementrian keuangan kepada Jaksa Agung agar menghentikan penyidikan kasus ini.

Hotman: Tak Ada Pengacara yang Bersih

Jakarta - Pengacara Hotman Paris Hutapea mejeng di koran terkemuka New York Times. Dia berbicara soal kejujuran praktisi hukum di tengah upaya pemberantasan mafia hukum. “Bila saya bilang saya pengacara yang bersih, saya munafik, itu yang saya katakan,” ujarnya dalam rubrik Profil terbitan Sabtu (24/4/2010) waktu setempat. “Dan bila pengacara-pengacara lainnya mengaku mereka bersih, mereka akan masuk penjara, mereka akan masuk neraka,” tegas Hotman yang difoto di dekat mobil Ferrari merah seharga $ 630.000 (Rp 5,6 miliar) dengan jemari dihiasi cincin berlian berukuran besar.

Abuya Putra Bani Tamim “Satria Piningit” ?

Bandung – Sejak dilaunchingnya Klub Poligami Global Ikhwan Oktober 2009 lalu, anggota klub tersebut bertambah dari 38 keluarga menjadi 50 keluarga.

Hal itu dikatakan Ketua Global Ikhwan Kota Bandung Mohammad Umar saat ditemui usai bedah buku ‘Tsunami Membuktikan Abuya Putra Bani Tamim (Satria Piningit)’ di Rumah Makan Sindang Reret, Bandung, Jumat (23/4/2010) malam.
“Jumlah anggota yang sebelumnya 38 keluarga, sekarang sudah 50 keluarga,” jelasnya. Umar juga mengaku pihaknya sudah tidak lagi menerima penolakan atau ungkapan-ungkapan ketidaksetujuan masyarakat tentang poligami.

Pengantar Jenazah, Raja Jalanan

Hari ini, entah untuk keberaparatuskalinya, saya kesal dengan iring-iringan pengantar jenazah (saya yakin Anda juga pernah merasakan kekesalan yang sama). Di tengah kemacetan lalu lintas yang luar biasa, ketika kita mengantri dengan sabar di lampu merah, tiba-tiba segerombolan sepeda motor yang dikemudikan orang tak memakai helm, dengan orang yang dibonceng membawa bendera kuning, meminta semua kendaraan berhenti.

Kepala Daerah, Korupsi, dan Zina

DEMOKRASI sejatinya memberi keleluasaan kepada warga negara untuk dipilih menjadi kepala daerah. Sampai titik ini kita semua bersepakat. Akan tetapi, demokrasi bukanlah keleluasaan tiada batas. Demokrasi meniscayakan berbagai persyaratan bagi warga negara untuk dapat dipilih menjadi kepala daerah. Pada titik inilah kita bersengketa pendapat.

Syafii Maarif: Indonesia Butuh Pemimpin Sedikit Gila

Metrotvnews.com - Jakarta: Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif geram dengan kondisi bangsa Indonesia yang terus terbelit dengan persoalan korupsi yang hampir tak pernah usai. Sampai-sampai ia menulis tulisan berjudul, “Bubarkan KPK!”, di sebuah harian nasional, Rabu lalu.

“Itu menunjukkan kemarahan seorang tua, saya sudah 75 tahun. Proklamasi sudah hampir 65 tahun kok negeri ini tak semakin baik,” kata mantan anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK ini saat wawancara dalam program Metro Hari Ini, Jumat (23/4) petang.

Rumah ‘Cirus’ Harganya Tidak Sampai Rp1 miliar?

Jakarta  – Kejaksaan Agung membantah informasi yang menyebutkan rumah Cirus Sinaga di Jalan Busi, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Sumatra Utara, seharga Rp4 miliar.

Pernah Zina, Selingkuh, Mabuk, Narkoba Bakal Terjegal

JAKARTA – Mendagri Gamawan Fauzi memastikan, dalam draf rancangan revisi UU Nmor 32 tahun 2004, akan dimasukkan dua syarat tambahan untuk maju sebagai calon kepala daerah-wakil kepala daerah. Dua syarat itu adalah punya pengalaman organisasi yang berkaitan dengan pemerintahan dan tidak cacat moral. Bila tambahan syarat ini nantinya disetujui di DPR, bisa dipastikan calon yang punya catatan pernah berzina, mabuk, atau terlibat narkoba, tidak akan bisa ikut mencalonkan. Begitu pun, para artis yang hanya bermodal popularitas tanpa punya pengalaman, bakal terganjal.

Mahfud MD Tantang Kelompok Liberal

Kelompok liberal atau yang sering dikenal dengan kelompok AKKBB gusar. Pasalnya permohonan uji materi terhadap UU Penodaan Agama yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ditolak seluruhnya. Salah satu pemohon yang juga dedengkot kelompok AKKBB, Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa MK mendapat tekanan.

Sementara salah satu kuasa hukum para pemohon, Choirul Anam meminta agar Ketua MK, Mahfud MD tidak perlu gusar terhadap upaya eksaminasi terhadap putusan MK.
Maklum, setelah kalah di MK, kelompok liberal kini tengah berupaya melakukan eksaminasi, bahkan akan membuat MK tandingan untuk menelaah putusan ini.

DPR Larang Simbol Agama Dipakai Buat Bisnis

Jakarta – Komisi VIII DPR RI melarang penggunaan simbol dan nama agama untuk kegiatan bisnis. Tindakan itu dapat dikenaikan sanksi pidana melanggar aturan penodaan dan penistaan agama.

“Penggunaan simbol dan nama dalam suatu kegiatan bisnis termasuk dalam penodaan atau penistaan agama, dan itu melanggar hukum,” kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, usai bertemu dengan Forum Anti Buddha Bar (FABB), di Gedung Nusantara II DPR, dikutip dari dpr.go.id, Selasa (20/4).

Abdul Kadir menambahkan, pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia telah menarik kembali sertifikat pendaftaran Merk Buddha Bar. “Karena Merk Buddha Bar tidak dapat didaftar, dengan alasan bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum. Dengan demikian, Merk Buddha Bar dinyatakan sudah tidak berlaku lagi,” paparnya.

Misteri Babi Berbulu Domba Terungkap

Musang berbulu domba merupakan peribahasa atau kiasan, bukan dalam arti binatang yang sebenarnya. Tetapi untuk sebutan Babi berbulu Domba, apakah ini juga peribahasa? Seperti dilansir livescience.com, Jumat 23 April 2010, memberikan penjelasan tentang misteri binatang babi berbulu domba. Makhluk aneh apakah ini? Apakah ini makhluk ganjil ciptaan dari Pulau Dr Moreau (film ilmuwan yang senang menyilangkan hewan)? Ataukah tipuan program photoshop? Jadi apa kebenaran dari keberadaan makhluk ini?

Janji ‘JIHAD’ Melawan Korupsi ?…

“Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya akan terus berjuang di garis paling depan, bersama semua elemen pemberantasan korupsi, untuk memimpin jihad melawan korupsi”

Dalam masa kampanye Pilpres 2009 lalu, salah satu hal yang paling ditonjolkan oleh (kubu) SBY dalam kampanye-kampanyenya adalah klaim keberhasilannya dalam melakukan pemberantasan korupsi dimasa pemerintahannya 2004 – 2009. Boleh dikatakan di hampir semua kesempatan kampanye hal tersebut terus ditonjolkan. Baik kampanye lisan langsung, maupun lewat iklan-iklan di berbagai media massa.

Syamsul Arifin Merasa Heran Dirinya Jadi Tersangka

Syamsul Arifin: Kalau Mau Korupsi APBD Langkat, Sepuluh Tahun Saya Sudah Kaya Raya……

Penetapan status tersangka kepada Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin, ternyata baru sebatas pernyataan lisan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, karena sejauh ini Syamsul Arifin belum menerima surat penetapan tersebut. Dia malah menyatakan belum diperiksa dalam kasus yang dinyatakan KPK sebagai dasar penetapan tersangka tersebut.
“Saya tahu ditetapkan sebagai tersangka setelah media massa bertanya tentang status saya. Saya sempat heran juga, saya belum pernah diperiksa terkait dugaan korupsi APBD Langkat sebelumnya, tiba-tiba jadi tersangka. Tetapi saya tetap akan menghadapi ini dengan tanggung jawab sebagai pemimpin,” kata Syamsul Arifin dalam keterangan persnya di lantai delapan Kantor Gubernur Jl. Diponegoro, Medan, Kamis (22/4) sore.

Total ‘Harta Karun’ Syamsul Arifin Yang Terdata

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Pemerintahan Kabupaten Langkat, saat dirinya menjadi menjabat sebagai Bupati. Berikut harta kekayaannya:

Ngobrol sama Maling, Pistol Polisi Dicopet

MEDAN-Jika saja Aiptu Yatno Saputra tahu kalau teman bicaranya adalah maling, personil Poldasu ini pasti langsung menangkapnya. Tapi karena tak menyangka bahwa lelaki yang di hadapannya itu maling, Aiptu Yapto meladeni saja saat diajak ngobrol. Di situlah pistol dan uangnya dicopet. Ceritanya begini. Selasa (20/4) sekira pukul 18.00, Aiptu Yapto meluncur dengan mobil Toyota Avanza hendak pulang ke rumahnya di kawasan Medan Helvetia. Aiptu Yapto melintas dari Jalan Pancing lalu berbelok ke arah Jalan Cemara. Yapto memang selalu menempuh rute ini karena lebih cepat tiba di rumah.

Marzuki Buka Rahasia Presiden

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta kasus dugaan suap dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, diselesaikan di luar pengadilan ternyata hanya strategi untuk menenangkan suasana dari aksi massa yang saat itu cenderung tak terkendali dalam membela Bibit dan Chandra.

Strategi Presiden SBY kala itu tersebut dibeberkan Ketua DPR, Marzuki Alie, hari ini, di Jakarta berkaitan dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan praperadilan Anggodo atas Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) dua pimpinan KPK tersebut.

Kerusuhan Batam, 25 Mobil PT Drydock Dibakar

Batam – Demo ribuan karyawan perusahaan galangan kapal PT Drydock Naninda berujung kerusuhan. Peristiwa itu dipicu penghinaan warga negara asing terhadap karyawan WNI.

Fachri Hamzah: Anak Buah SBY itu Brengsek!…

Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Fachri Hamzah menyatakan, dikabulkannya praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah oleh PN Jakarta Selatan bukan kesalahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagaimana yang dikatakan oleh penasihat KPK Abdullah Hehamahua.

“SBY-nya tidak salah. Yang salah itu adalah penasihat SBY, staf khusus SBY karena mereka yang membuat pidato SBY soal SKPP itu,” kata Fachri Hamzah kepada primaironline.com.

MUI: Yang Minta Judi Dilegalkan tak Beragama

Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin menyatakan menolak gagasan melegalkan perjudian.
“Hanya orang yang tidak beragama yang menginginkan perjudian dilegalkan,” ujar Ma’ruf Amin kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu.

Ma’ruf Amin dimintai komentar berkaitan dengan upaya melegalkan praktik perjudian. Pengacara Farhat Abbas dan seorang warga negara bernama Suyud mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas pasal 303 bis 303 KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

April Mop: Hari Dimana Umat Islam Dibantai

Sejarah April Mop
Sebenarnya, April Mop adalah sebuah perayaan hari kemenangan atas dibunuhnya ribuan umat Islam Spanyol oleh tentara salib yang dilakukan lewat cara-cara penipuan. Sebab itulah, mereka merayakan April Mop dengan cara melegalkan penipuan dan kebohongan walau dibungkus dengan dalih sekadar hiburan atau keisengan belaka. Biasanya orang akan menjawab bahwa April Mop—yang hanya berlaku pada tanggal 1 April—adalah hari di mana kita boleh dan sah-sah saja menipu teman, orangtua, saudara, atau lainnya, dan sang target tidak boleh marah atau emosi ketika sadar bahwa dirinya telah menjadi sasaran April Mop. Biasanya sang target, jika sudah sadar kena April Mop, maka dirinya juga akan tertawa atau minimal mengumpat sebal, tentu saja bukan marah sungguhan.

Susno Akan Bongkar Mafia Jabatan di Polri

CINERE – Komjen Pol. Drs Susno Duadji bertekad membongkar mafia jabatan di Polri. Sebab kata dia, reformasi internal di tubuh Polri hanya sekedar lip service (hanya di mulut saja, red) dan jalan di tempat.

“Beberapa Kapolri, sudah mencanangkan reformasi internal, ternyata jalan di tempat. Perubahan sikap anggota Polri juga tidak terjadi, walaupun Kapolri Soetanto sudah bersusah payah mencanangkan Trust Building (membangun kepercayaan) 2005-2010. Saya sedih melihat kenyataan ini,” jelas Susno dengan wajah muram.

SBY Tutup Mata, Praktik Korupsi Pajak Merajalela

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah melakukan pembiaran dengan banyaknya terjadi kasus korupsi pajak di Indonesia belakangan ini. “Seolah-olah terjadi pembiaran oleh SBY. Padahal SBY mengetahui,” kata anggota Komisi III Syarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/4).

Politisi dari Hanura ini menambahkan, SBY juga terkesan tidak mampu dan tidak berani untuk memberantas korupsi. “Bila tak mampu mengelola negara ini, secara sadar diri, SBY lebih baik mundur saja supaya bangsa ini tidak dicap sebagai bangsa mafia,” katanya.

Bunuh Polisi, Mantan Wakapolsek Divonis 18 Tahun

PALEMBANG — Mantan Wakil Kepala Kepolisian Sektor Seberang Ulu I, Palembang, Iptu Charisma Progresto (28), divonis 18 tahun penjara, Rabu (21/4/2010), karena terbukti membunuh temannya sesama polisi, Rossi Bambang.

Pembunuhan terjadi 21 September 2009. Charisma Progresto membunuh Rossi Bambang karena berang setelah narkoba pesanannya tak kunjung diserahkan. Rossi Bambang adalah anggota Brimobda Polda Sumatera Selatan.

Bubarkan KPK!!!

Tentu Anda terkejut mengapa judul artikel ini demikian kejam: ”Bubarkan KPK!”, padahal saat proses pembentukannya saya adalah salah seorang anggota panitia seleksi bagi lembaga penghalau korupsi itu. Bahkan, beberapa hari yang lalu, anggota staf di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menghubungi saya dan menanyakan apakah saya bersedia masuk dalam panitia seleksi pemilihan ketua KPK, setelah ditinggal Antasari Azhar yang sarat kabut hitam itu.

Kepada anggota staf itu saya katakan, jika Presiden tak keberatan saya masuk, demi efektivitas kerja KPK, tidak ada masalah. Tahu-tahu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan malah mengabulkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo dengan pengacaranya dengan saksi ahli, OC Kaligis, agar Bibit-Chandra dihadapkan ke pengadilan. Artinya, jika itu terjadi, keduanya harus mundur dari jabatan pimpinan KPK.

Membasmi Kuman Mafia Pajak

GAYUS Tambunan dalam beberapa minggu terakhir masih menjadi pusat pemberitaan dan perhatian masyarakat. Kasus mafia pajak yang dilakukan Gayus itu terungkap berkat laporan Komjen Susno Duadji kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Heboh yang ditimbulkan seorang pegawai pajak sesungguhnya bukan yang pertama. Sebelumnya, Hadi Purnomo, mantan orang nomor satu di Ditjen Pajak, juga tercatat punya kekayaan luar biasa. Di antara total kekayaan senilai Rp 38 miliar, sekitar 97,6 persennya tercatat berasal dari hibah.

Rumah Jaksa Cirus Sinaga di Medan

Rumah Mewah Jaksa Cirus di Medan

Cirus Sinaga, jaksa yang kini terseret dalam kasus mafia pajak, ternyata memiliki sejumlah aset berharga di Sumatera Utara. Salah satunya adalah sebuah rumah mewah di Jl. Busi, No 11, Lingkungan XV, Kelurahan Siti Rejo I, Kecamatan Medan Kota.

“Aku Sakit Hati Diperlakukan Seperti ini”

Sekitar pukul 14.30 Wita siang kemarin Kaltim Post mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Sempaja di Jalan Wahid Hasyim Samarinda. Selang beberapa menit setelah pertemuan Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda Fadly Illa dengan 8 tersangka kasus dugaan mark up pengadaan lahan gardu PLN tahun 2007 di Pulau Atas. Mereka berkumpul di ruang tunggu, ada Hamka Halek yang sekarang menjabat Staf Ahli Wali Kota Samarinda, Kepala Badan Perizinan Terpadu (BPT) Abdullah, Kadis Perhubungan Supriyadi Semta, Kadis Pertanian Syaifullah, Kadis Diciptakot Yosep Barus, Lurah Sungai Kapih Awal Hatmadi, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) I Made Mandya, dan H Hasbi selaku pemilik lahan.

Personil Satpol PP Ditikam Pemuda Mabuk

Padang – Dua orang personil Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Padang, dihajar sekelompok pemuda yang tengah mabuk ketika melakukan patroli wilayah, yang terjadi di kawasan jalan Diponegoro (Taman Melati), Selasa (20/4) dini hari. Dua personil Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Padang yang dihajar pemuda mabuk yakni, Rusdi Nur (40) serta Yudarman (48).