Wibawa dan Kredibilitas KPK Dinilai Jatuh

JAKARTA – Sejumlah kalangan menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mereka anggap tidak adil karena memeriksa Boediono–mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat wapres–serta Menkeu Sri Mulyani selaku mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di kantor masing-masing. Mereka menilai tindakan KPK itu menyakiti hati rakyat sekaligus menjatuhkan wibawa KPK sendiri. “KPK sekarang sudah tidak kredibel,” kata mantan Ketua MPR Amien Rais usai acara peluncuran buku Menapak Jejak Amien Rais sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-66 di Jakarta, Kamis. Kekecewaan dan kecaman senada juga diutarakan kalangan anggota DPR dalam kesempatan terpisah.

Amien beranggapan, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Pemeriksaan terhadap Boediono dan Sri Mulyani yang tidak dilakukan di kantor KPK dia nilai salah. “Kalau kayak gini (pemeriksaan dilakukan di kantor terperiksa), semua (terperiksa) harus didatangi KPK,” katanya.

Terlebih lagi, menurut Amien, pemeriksaan terhadap Boediono dipindah secara tiba-tiba. Itu, menurut Amien, semakin menyakiti perasaan rakyat. “Itu sangat menohok rasa keadilan,” katanya menegaskan.

Karena dianggap sudah tidak kredibel, Amien mengatakan, para pimpinan KPK harus diganti. Rakyat saat ini sudah tidak mempunyai kepercayaan terhadap kinerja KPK. Dengan penggantian pimpinan, dia melihat, kredibilitas KPK dapat dikembalikan. “Semua pimpinan KPK saat ini sudah tidak kredibel. Semua harus diganti,” katanya.

Mantan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Suhandoyo juga menilai proses permintaan keterangan Boediono dan Sri Mulyani di kantor mereka masing-masing dianggap sebagai tindakan diskriminatif KPK. Tindakan ini akan menjadi preseden buruk bagi proses hukum yang melibatkan pejabat negara.

Suhandoyo mencontohkan, mantan Presiden Soeharto yang hadir dalam pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Agung. “Bahkan dengan ramahnya Pak Harto memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan usai pemeriksaan,” ucap politikus asal Partai Hanura ini.

Kehadiran Boediono di KPK untuk menjalani pemeriksaan, menurut Suhandoyo, justru meningkatkan citra positif Boediono sebagai wapres. “Citra pemimpin sejati yang mampu memberikan keteladanan masyarakat atas kepatuhan hukum,” kata Suhandoyo.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir meminta pemeriksaan lanjutan Sri Mulyani dan Boediono dilakukan di KPK. “Kenapa harus dibuat susah? Ini persoalan sederhana. Jangan dibuat sulit,” kata Nudirman.

Jika Boediono dan Sri Mulyani tetap diperiksa di kantor masing-masing, menurut Nudirman, KPK terkesan bisa diatur-atur. “Masyarakat sangat memperhatikan kasus (Bank Century) ini. Kalau masyarakat tidak peduli, sih, tidak masalah,” kata Nudirman.

Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding juga mengecam KPK yang mau begitu saja memeriksa Boediono di Wisma Negara. “KPK tak punya keberanian memeriksa Boediono dan Sri Mulyani. KPK hanya berani periksa pejabat daerah dan mantan pejabat,” kata Sudding.

Dia juga mengecam pemerintah yang mencoba mengintervensi KPK sehingga pemeriksaan Boediono dilakukan di Wisma Negara.

Sementara itu, Tim Pengawas DPR terkait penanganan kasus Bank Century menyatakan akan memantau kegiatan aparat penegakan hukum seperti KPK dalam menyelidiki dugaan pelanggaran dalam skandal Bank Century.

“Tim pengawas akan terus memantau keseriusan aparat penegak hukum. Jadi, mereka jangan main-main,” ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta.

KPK memeriksa Boediono dan Sri Mulyani, Kamis (29/4), terkait kebijakan pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan pemberian dana talangan atau bailout kepada Bank Century. Pemeriksaan kedua pejabat negara itu dilakukan di tempat terpisah. Boediono diperiksa di Wisma Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta; sementara Sri Mulyani di gedung Kementerian Keuangan. Usai diperiksa, Wapres Boediono menyatakan, KPK telah melaksanakan tugas secara profesional.

“Mereka sangat tahu persis duduk perkara secara detail. KPK tidak bertanya pada hal-hal yang mendasar, tetapi sudah menukik ke pokok persoalan. Suasananya cukup nyaman,” kata Boediono melalui Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat. Yopie menjelaskan, Wapres telah memberikan semua keterangan kepada empat orang penyidik KPK. Pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan di Wisma Negara sejak pukul 14.00 WIB.

“Soal tempat pemeriksaan, tidak usah dipolitisasi. Sebenarnya bisa dilakukan di Istana Wapres (di Jalan Merdeka Selatan). Tetapi setelah dirundingkan, supaya lebih cepat daripada balik (ke Istana Wapres), maka (pemeriksaan) langsung dilakukan di Wisma Negara,” kata Yopie.

Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan terpotong beberapa saat untuk istirahat dan melaksanakan shalat serta makan malam. Secara keseluruhan, proses pemeriksaan selesai pukul 19.45 WIB.

“Kemudian Wapres Boediono kembali ke kediamannya,” kata Yopie.

Dia berulang kali menegaskan bahwa yang terjadi hanya tanya-jawab karena status KPK baru melakukan pemeriksaan untuk mencari keterangan-keterangan. Ketika ditanya apakah ada rencana pemeriksaan lagi, Yopie mengatakan, tidak ada pembicaraan tentang itu. Yopie menegaskan bahwa Boediono telah memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai apa yang dia ketahui tentang kasus bailout Bank Century.

“Belum ada hal-hal yang baru, karena yang dijelaskan Wapres hampir semuanya sudah disampaikan di sidang-sidang Pansus (angket DPR). Tetapi, tentu saja secara detail banyak hal yang dikembangkan oleh petugas KPK,” kata Yopie.

Sementara itu, pemeriksaan Sri Mulyani digelar sejak pukul dari 10.00 hingga 13.15 WIB di kantor Kementerian Keuangan. Saat ditanya, Sri Mulyani mengaku memberikan keterangan soal latar belakang krisis dan keluarnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Dia mengaku lupa berapa pertanyaan yang diajukan penyelidik KPK. “Saya tidak menghitung,” katanya singkat.

Ditanya kemungkinan pemeriksaan lanjutan, Sri Mulyani menjawab bahwa itu tergantung KPK. “Nanti kita lihat,” ujarnya.

Sri Mulyani diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait proses pemberian dana FPJP dan dana talangan ke Bank Century. Dia berperan memimpin rapat KSSK yang memutuskan penyelamatan Bank Century. Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK M Jasin menyatakan, KPK mengagendakan untuk kembali meminta keterangan Sri Mulyani.

“Tadi Menteri Keuangan dipanggil Presiden untuk rapat kabinet, sehingga (pemeriksaan) hanya bisa dilakukan selama dua jam,” katanya. Berdasarkan kesepakatan Sri Mulyani dengan Tim Penyidik KPK, pemeriksaan kemungkinan dilanjutkan Selasa pekan depan.

Mengenai lokasi pemeriksaan lanjutan, Jasin menjelaskan, itu bisa di kantor Kementerian Keuangan atau di tempat lain yang netral. Jasin menjelaskan, lokasi pemeriksaan tidak menjadi fokus KPK dalam mencari keterangan dari Sri Mulyani. KPK, ujarnya, hanya ingin Sri Mulyani dapat memberikan keterangan dengan nyaman.

“Ini dijadikan prioritas KPK agar pemeriksaan berjalan dengan baik,” katanya.

Sementara Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah membantah dugaan lembaganya bergerak atas tekanan kepentingan politik tertentu.

“Kami tidak punya kepentingan politik. Kami bergerak demi kepentingan penegakan hukum. Tidak ada satu pun dari kami anggota partai politik,” katanya.

Chandra menuturkan, dalam melakukan penanganan kasus, KPK mendahulukan kasus yang sudah lengkap alat buktinya.

“Cepat atau tidaknya kasus tergantung alat bukti. Semakin lengkap, semakin cepat penanganan kasusnya,” ujarnya. (Suara Karya)

Sikap KPK itu, bakal berimbas buruk. Mereka yang diperiksa KPK akan meminta model pemeriksaan yang sama. Yakni, mereka tidak mau mendatangi KPK dengan alasan sibuk atau lainnya yang dibuat-buat. Artinya, besok-besok banyak yang minta.. Saya sakit perut nih, tolong you datang ya.. Saya nggak bisa ke KPK… Kalau KPK terus seperti ini, apa perbedaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang lain. Buat apa ada KPK? KPK telah menurunkan standar-standarnya sendiri.