Rahasia Indonesia Sampai 2009, Tahukah Anda?

1.TAHUKAH ANDA, bahwa jangka waktu PENANAMAN MODAL ASING pada jaman VOC adalah 75 tahun. pada jaman Soeharto diturunkan jadi 35 tahun.
DAN KINI, SEJAK TAHUN 2007, MALAH JADI 95 TAHUN !!!

silakan cek kutipan pasal 22 UU PM tahun 2007 ini:

Pasal 22 UU PMA 2007(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.

2.TAHUKAH ANDA, bahwa HUTANG INDONESIA DALAM 5 TAHUN TERAKHIR ADALAH TERBESAR SEPANJANG SEJARAH ???

Dalam lima tahun terakhir jumlah utang Indonesia meningkat sebesar 31 persen dari Rp 1.275 triliun pada Desember 2003 menjadi Rp 1.667 triliun pada bulan Januari 2009 atau naik kurang lebih sebesar Rp 392 triliun.
Ini menempatkan Indonesia pada rekor utang terbesar sepanjang sejarah. Jumlah utang per kapita Indonesia pun meningkat. Jika pada 2004 utang per kapita Indonesia sekitar Rp 5,8 jutan per kepala, maka pada Februari 2009 melonjak jadi Rp 7,7 juta per kepala.

3.TAHUKAH ANDA, BAHWA DANA BLT BERASAL DARI HUTANG ASING???

Pernyataan sejumlah pengamat dan LSM bahwa dana bantuan langsung tunai (BLT) diambilkan dari utang luar negeri ternyata benar.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengkonfirmasi hal itu.Seperti diketahui Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution dalam pertemuannya dengan DPR, Selasa (9/6/2009) menyatakan, dana BLT untuk rakyat ternyata dari pinjaman asing dengan bunga antara 12-13 persen. Artinya, utang luar negeri di masa pemerintahan SBY-JK dari tahun 2004-2009 ini mencapai Rp 400 triliun.
Beban Indonesia semakin berat. Uang yang dibagi-bagikan kepada rakyat dibiyai asing yang ternyata adalah utang.

http://id.news.yahoo.com/dtik/20090610/tpl-dana-blt-pinjaman-asing-rakyat-akan-b28636a.html

4.TAHUKAH ANDA, HYPERMARKET ASING MENGUASAI PASAR RITEL INDONESIA ??

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern yang baru saja diberlakukan pada Desember 2008 justru masih mengundang kontroversi. Terutama, menyangkut pelanggaran ritel modern yang menjual sembako di bawah harga pasar tradisional.
Bahkan pelanggaran zonasi dan jarak yang sudah berlangsung lama, telah memakan banyak korban dari pasar tradisional. Tetapi pihak Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) pun telah mengajukan keberatan peritel modern atas isi Permendag Nomor 53 Tahun 2008, diantaranya menyangkut pembatasan biaya syarat perdagangan (trading term) dari aspek yuridis maupun komersialnya.

http://indocashregister.com/2009/03/17/peta-persaingan-bisnis-ritel-modern-di-indonesia-2009-mesin-kasir/

5.TAHUKAH ANDA, HARTA NEGARA DIRAMPOK MELALUI PRIVATISASI ??

Privatisasi pada tahun 2008 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada periode 1991 – 2001 pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN dengan jumlah BUMN yang diprivatisasi 12. Pada periode 2001-2006 pemerintah juga 14 kali memprivatisasi BUMN dengan jumlah BUMN yang diprivatisasi sebanyak 10. Kebijakan pemerintah kali ini merupakan BOM privatisasi, karena hanya dalam setahun pemerintah akan melego 37 BUMN. Apalagi privatisasi kali ini disertai dengan penjualan seluruh saham 14 buah BUMN industri, 12 BUMN dijual dengan kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lagi harus disertai dijual kepada asing.

http://jurnal-ekonomi.org/2008/02/06/bom-privatisasi-indonesia-2008/”%5Dhttp://jurnal-ekonomi.org/2008/02/06/bom-privatisasi-indonesia-2008

Komersialisasi pendidikan

Dalam perundingan WTO di sektor Jasa (atau disebut GATS-General Agreement Trade Service) yang disetujui oleh pemerintah di tahun ini, pendidikan dimasukkan ke dalam salah satu sektor industri (bisnis) jasa. Dibuktikan, dengan diratifikasinya WTO/GATS melalui UU No 7 Tahun 1994 yaitu memasukkan layanan pendidikan sebagai komoditas perdagangan yang bebas sesuai dengan hukum pasar bebas. Selain itu, asing pun nantinya bisa menanamkan modalnya hingga 49%, bahkan melebih dari angka tersebut nantinya.

Lebih mengejutkan lagi data yang ditemukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) diperoleh melalui websitenya Dikti, tentang indikasi agenda terselubung akan keterlibatan World Bank dalam mengarahkan sekaligus melahirkan kebijakan UU BHP. Tujuannya WB akan memberikan bantuan dana pada tahun 2010 dalam pengembangan pendidikan di Indonesia melalui pembukaan bagi negara asing mendirikan industri pendidikan di negara pancasila ini.[/spoiler]

http://www.achehpress.com/www.php/news/id/3099/Potensi-bahaya-Laten-UU-BHP.jp

6.TAHUKAH ANDA, PEMERINTAH BERNIAT MELIBERALISASI SEKTOR PERTANIAN ???

Ikhsan Modjo, Direktur Institute of Development of Economics and Finance (Indef) menyayangkan keputusan pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara pengekspor komoditas pertanian ke-33 pada 7-9 Juni 2009.

Ia menengarai, pertemuan itu merupakan upaya untuk menghidupkan Putaran Doha yang mandek. Terutama terkait permintaan negara maju agar negara berkembang membuka pasar manufakturnya dan mengurangi proteksi pertanian.

“China dan India menentang keras skema ini. Tapi, Indonesia bukan memproteksi petaninya, seperti orang bimbang dalam perundingan ini. Di tengah-tengah, tidak berpihak. Ada pertemuan di Bali, ya semakin semakin blunder,” ujarnya.

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/06/09/113893/ri-dukung-liberalisasi-pertanian/

7.TAHUKAH ANDA, BAHWA PEMERINTAH TELAH MEMANIPULASI ANGKA KEMISKINAN ???

Kurang lebih 25.000 orang meninggal dunia setiap hari akibat “Kelaparan” dan “Penyakit yang berhubungan dengan Kelaparan”. Jadi 1 orang akan meninggal dunia tiap 3,5 detik… Bayangkan! Waktu anda membaca artikel ini, mungkin sudah 5 orang meninggal dunia (bisa saja lebih..). Lebih tragis lagi yang sering kali menjadi korban adalah anak-anak..

Bagaimana di Indonesia?? Apakah kita bebas dari “Kelaparan”..??

Menurut pemerintah, angka kemiskinan di Indonesia menurun kok! Pemerintah mengumumkan hal ini: Menurut Survey BPS (Badan Pusat Statistik) periode Maret 2007-Maret 2008, ditemukan bahwa 37,17 juta orang (16,58%) dari 224,328 juta total penduduk tergolong “MISKIN”. Banyak bukan? Tetapi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan pada Maret 2006, jumlah orang miskin adalah 39,90 juta (17,75%) dari total penduduk…artinya terdapat Penurunan angka kemiskinan sebanyak 1,17%.

Is it True??
- Pada waktu Survey itu dilakukan, BBM kan belom naik?
- Penurunan 1,17% apakah signifikan?
(lupakanlah itu…)

Apa batasan seseorang disebut miskin apa tidak?
- Indonesia memakai patokan Garis Kemiskinan Nasional tahun 2008, yaitu pendapatan sebesar Rp.186.636,00/ kapita/ bulan.
- Sedangkan menurut World Bank, sebesar 1 USD/perkapita/hari (denger-denger sudah naik jadi 2 USD, gak tau mana yang bener..), Malas untuk cari tau lebih lanjut, karena 1 USD aja udah gede bener buat rakyat Indo, dan sudah beda jauh banget ama standar negara kita.

Dari mana keluar angka: Rp.186.636,00
Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan, “angka tersebut sudah paling ideal”. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan berapa rupiah yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan gizi 2.100 kalori/hari.
Batin saya, “mimpi kali yeee!” Apa bener nih..! Rp.186.000,00/bulan = Rp.6.200/hari
Haah!!! Apa bener dengan Rp.6200 dapat mencukupi untuk membiayai kebutuhan kalori 2.100 kalori/hari??…I can not imagine it!
Aku langsung bertanya, kepada Dosen yang berceramah di depan, “Apa Pemerintah lupa, bahwa masak juga butuh kompor dan minyak/gas??”

Dosenku langsung menjawab, “Husss…apa kamu tau?? yang menetapkan itu adalah Para S2, dan S3, para pakar Ekonomi, kamu baru S1!”
“Heh…hi..hi.., maap dok.” Manipulasikah itu?”
___________________

Prof. Dr. Boediono Antek Asing dan IMF

Nama: Prof. Dr. Boediono
Lahir: Blitar, Jawa Timur, 25 Februari 1943
Agama: Islam

Pekerjaan:
-Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009)
-Menteri Keuangan Kabinet Gotong Royong (2001-2004)
-Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)
-Direktur I Bank Indonesia Urusan Operasi dan Pengendalian Moneter (1997-1998)
-Direktur III Bank Indonesia Urusan Pengawasan BPR (1996-1997)
-Dosen Fakultas Ekonomi UGM

Alamat:
Jalan Mampang Prapatan

Di tengah situasi lantai bursa yang hancur lebur, dua punggawa ekonomi Indonesia, yaitu Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Menko Perekonomian Sri Mulyani malah mementingkan hadir di sidang tahunan IMF.

Catatan tentang Boediono

1. Saat menjadi Direktur di Bank Indonesia, Boediono adalah pejabat yang setuju meliberalkan perbankan,

2. Ia ikut menyalurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Arya Pandu Arta dan Bank Danamon

3. Sebagai Kepala Bappenas, ia adalah anggota Tim Perancang Rekapitalisasi Perbankan bersama Menteri Keuangan Bambang Subiyanto dan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita sehingga negara terbebani Rp 422,6 trilyun. Karena APBN terbebani Rp 50 60 trilyun per tahun, saat jatuh tempo pada tahun 2033, total beban menjadi sekitar Rp 1800 trilyun

4. Menteri Keuangan yang paling bertanggung jawab dalam penjualan perbankan yang direkapitalisasi sehingga perbankan nasional kini dikuasai asing

5. Dia adalah pejabat yang setuju Blok Migas Cepu dikuasai Exxon Mobile

6. Sebagai Menteri Koordinator yang menerbitkan banyak kebijakan liberalisasi di era Kabinet Indonesia Bersatu yang ternyata memiskinkan secara struktural

7. Acap kali ditegur secara terbuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat-rapat kabinet di bidang ekonomi karena dianggap lamban dan tak berani mengambil keputusan penting

8. Dikenal sebagai pelaksana mekanisme pasar yang tangguh sebagaimana yang dituliskannya dalam buku 70 tahun Widjojo Nitisastro dengan mengatakan, “Kita harus mencegah kembali peranan etatisme…”

9. Business Week menyebut Boediono sebagai sahabat IMF paling hangat.

Pengamat ekonomi menilai Cawapres Boediono adalah kelompok Mafia Berkeley, penganut paham neoliberal yang harus bertanggung jawab terhadap carut-marutnya ekomomi bangsa

Terkait pertemuan Menteri Perdagangan AS, yang juga agen CIA Asia, Robert Zurich yang dikabarkan bertemu dengan Kepala Bappenas, Paskah Suzetta untuk membahas pencalonan Boediono sebagai Wakil Presiden.

Kursi Gubernur Bank Indonesia kembali diserahkan kepada Mafia Berkeley. Rencana penjualan BUMN jalan terus, sementara di tengah bayang-bayang resesi dunia, pemerintah menutup-nutupi kebobrokan ekonomi dengan permainan statistik.

Dradjad Wibowo masih bercanda dengan beberapa orang warta-wan ketika bel tanda dimulainya kembali sidang paripurna DPR berdering, Rabu (9/4) lalu. Maklumlah, DPR sedang lari maraton sebelum reses tahun ini. Maka, meski sudah lewat waktu makan siang, paripurna dilanjutkan lagi. Kali ini dengan agenda pandangan Komisi XI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Anggota Fraksi PAN itu tampak sedang mencoba menutupi kerisauan hatinya. Sebab, dialah satu-satunya anggota komisi XI yang tak setuju diangkatnya Boediono sebagai Gubernur BI. Selama uji kelayakan dan kepatutan Senin (07/4) lalu, hanya dia pula yang benar-benar menguji calon tunggal pemerintah itu. Mayoritas anggota Komisi XI malah menyelipkan pujian basa-basi dan tak bermutu kepada Boediono.

Padahal ketika nama Boediono disorongkan Presiden sebagai calon tunggal setelah ditolaknya mantan Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo dan Wakil Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset Raden Pardede, partai-partai mengaku kecewa. Bahkan Fraksi PDI Perjuangan, menen-tang pengajuan calon tunggal ini. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak demokratis dan ingin memaksakan calonnya,” kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo.

Pertemuan beberapa anggota komisi XI pun digelar. Mereka bahkan sepakat menjegal Boediono. Kabarnya, Fraksi PDIP mendapat titah langsung dari Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk meng-hempang jalan Boediono. Mereka berharap Presiden mengajukan calon lain, jika fit and proper test. Nama yang masuk bursa calon mereka adalah ekonom dan mantan menteri Rizal Ramli.

Tapi skenario penjegalan itu kandas beberapa jam kemudian, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meng-gelar jamuan untuk para anggota Komisi XI di Rumah Daksa, tempat yang biasa disewa selebritas untuk berpesta, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan tajuk perkenalan calon Gubernur BI yang baru, hampir semua anggota Komisi XI hadir Selasa malam (8/4) lalu.

Dalam jamuan makan itu, Sri Mulyani, “promosi abis” soal Boediono. Padahal, ia bukan orang baru. Sebelum menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, ia pernah menjadi Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan juga Direktur Bank Indonesia. Tapi rupanya promosi harus diambil alih Sri Mulyani. Selain Boediono terlalu santun jika tak bisa dikatakan lamban lelaki itu pula tumpuan harapan pemerintah dan Mafia Berkeley agar tetap eksis.

Menurut Sri Mulyani, jamuan makan di Rumah Daksa ini hanya pertemuan silaturahmi. “Ini komunikasi untuk memperkenalkan Pak Boediono sebagai calon gubernur,” ujarnya. Tapi, seorang sumber Suara Islam mengatakan, malam itu semua sudah clear. Semua mem-persilakan Boediono menjadi Gubernur BI. “Fit and proper test di Senayan hanya formalitas,” ujarnya.

Tapi tentu tak ada makan malam gratis. “Hujan cukup merata tadi malam,” kata sumber Suara Islam mengutip ucapan seorang anggota Komisi XI. Maksudnya, semua yang hadir kecipratan hujan amplop tuan rumah. (Lihat Nasional, DPR: Dewan Pengutip Rupiah, halaman 15)

Maka ketika fit and proper test berlangsung, hanya Dradjad yang meng-kritik dan meminta Komisi XI tidak memilih Boediono. Menurut Dradjad, Boediono adalah ekonom yang menganut paham liberal dan konservatif ala konsensus Washington. “Konsep ini tidak lagi cocok dengan kondisi saat ini,” ujarnya. Menurut Dradjad, Indonesia butuh kebijakan ekonomi berbasis fiskal dan moneter yang pro rakyat. Untuk itu, BI harus dipimpin orang-orang dengan trackrecord bersih dan berani.

Dradjad menolak keputusan diambil secara aklamasi, maka voting tertutup digelar. Dari 46 anggota Komisi XI yang hadir, 45 orang memilih Boediono. Hanya satu orang yang menolak. “Apa daya saya hanya sendirian,” kata Dradjad. Maka guru besar Fakultas Ekonomi UGM ini dinyatakan terpilih sebagai Gubernur BI periode 2008-2013. Boediono adalah Gubernur BI ke delapan.

Kepentingan Mafia Berkeley

Tentu saja keputusan Komisi XI memilih Boediono dikecam berbagai pihak. Menurut pengamat ekonomi Kwik Kian Gie, kapabilitas Boediono tak mengesankan. “Boediono itu orang biasa yang tidak mempunyai pemikiran dan arah kebijakan yang jelas,” kata mantan Menteri Negara Perencanaan Pem-bangunan Nasional/Kepala Bappenas era Presiden Megawati itu.

Kwik menilai, Menteri Keuangan di era Presiden Megawati itu, tidak memahami sektor riil. Yang dibutuhkan BI adalah orang-orang muda, yang tidak hanya mengerti urusan teknis, tetapi juga mampu menciptakan navigasi kebijakan.

Direktur ECONIT, DR Hendri Sapa-rini menilai trackrecord Boediono tak cemerlang. Misalnya saat menjadi Kepala Bappenas, dia anggota Tim Perancang Rekapitalisasi Perbankan bersama Men-teri Keuangan Bambang Subiyanto dan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita dan negara terbebani Rp 422,6 trilyun. “Prestasi sebagai Menko Per-ekonomian juga payah,” ujarnya.

Maka para pengamat menduga, ter-pilihnya Boediono tak lepas dari agenda besar Mafia Berkeley. Mafia Berkeley adalah sebutan bagi sekelompok ekonom yang dipercaya Jenderal Soeharto di masa awal Orde Baru untuk mengelola ekonomi. Mereka disebut Mafia Berkeley karena sebagian besar lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley pada 1960-an atas bantuan Ford Foundation.

Konon kelompok ini diam-diam telah disiapkan Amerika Serikat sejak Presiden Soekarno berkuasa, untuk memperluas dan melanggengkan pengaruh di Indo-nesia semasa perang dingin. Mereka adalah Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Agenda Mafia Berkeley diteruskan para anak didik mereka seperti Boediono dan Sri Mulyani.

Kebijakan ekonomi Mafia Berkeley mengadopsi kebijakan ekonomi yang dirancang IMF dan Bank Dunia yang dikenal dengan nama Konsensus Wa-shington. Tema besarnya kini dikenal sebagai agenda ekonomi neoliberal. Agenda Mafia Berkeley terbagi atas empat kebijakan. Yakni liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, kebijakan uang ketat (pengurangan subsidi) dan privatisasi BUMN.

Tiga agenda pertama telah diterapkan sejak awal Orde Baru hingga tahun 1990-an. Sementara, agenda privatisasi BUMN baru dilakukan belakangan ini. Tapi, keempat agenda itu terbukti gagal mengangkat kesejahteraan rakyat, se-mentara negara-negara yang tak mengambil resep IMF, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan China, justru lebih baik dibanding Indonesia. Maklumlah, program kerja Mafia Berkeley ternyata bukan mencari untung untuk negara, tapi justru bagaimana menjual milik negara.

Di masa Presiden Yudhoyono, pemerintah menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon Mobil dari AS. Padahal potensi minyak bumi yang dikandung di dalamnya ditaksir mencapai 10,96 miliar barel minyak, termasuk 62,64 TCF gas. Jika dikalkulasikan secara matematis, diperoleh pendapatan kotor sebesar 165,74 miliar dolar AS atau sekitar 1.500 trilyun rupiah.

Penjualan Blok Cepu menambah deret panjang penjualan aset kekayaan milik rakyat. Setelah gagal menarik aset penjahat BLBI, pemerintah memaksa sejumlah BUMN masuk bursa untuk dijual. Padahal BUMN ini bukannya merugi tapi justru selalu membukukan keuntungan. Begitu masuk ke bursa, saham perusahaan-perusahaan ini langsung dicaplok investor asing.

BUMN yang dikuasai asing dan selalu untung itu antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Kini 85 persen saham BUMN itu dikuasai asing. “Dengan kepemilikan asing yang sangat besar, pihak asinglah yang menikmati sebagian besar keuntungan BUMN itu,” kata pengamat ekonomi Revrisond Baswir.

Obral Besar

Lewat Komite Privatisasi, tahun ini pemerintah akan melego 34 BUMN dan melanjutkan penjualan 3 BUMN yang tertunda pada 2007. Ke-37 BUMN ini akan dijual lewat IPO di bursa efek dan lewat penjualan strategis langsung ke investor yang ditunjuk. Sasaran utama penjualan BUMN kali ini adalah PT Perusahaan Listrik Negara. Dengan alasan merugi akibat harga BBM yang terus melambung, Pemerintah mendesak agar PLN diswastanisasi.

Obral perusahaan istilah kerennya privatisasi–tahun ini adalah obral terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada periode 1991 – 2001 pemerintah 14 kali menjual BUMN dengan jumlah 12 BUMN. Pada periode 2001-2006 pemerintah 14 kali menjual BUMN dengan jumlah 10 BUMN. Kebijakan ini adalah bom privatisasi, karena dalam setahun 37 BUMN akan dilego.

Obral besar-besaran ini sesungguhnya tak lepas dari agenda Kapitalisme Neoliberal, baik negara-negara Kapitalis terutama Amerika Serikat, International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, ADB, maupun perusahaan multi nasional. “Lewat para konsultan mereka di berbagai instansi, mereka merancang skenario agar pemerintah melepas seluruh BUMN dan menyerahkan kepada investor dengan alasan agar BUMN lebih efisien dan menguntungkan,” kata Hendri.

Desakan kepentingan pemodal di balik obral gede-gedean ini terlihat pada penolakan PT Krakatau Steel. Menurut Dirut Krakatau Steel Fazwar Bujang, mereka tak pernah mengundang investor, tetapi investor yang menginginkan BUMN ini dijual. Belakangan, presiden SBY menerima kunjungan produsen baja terbesar di dunia, Arcellor Mittal di Istana, yang berjanji menanamkan US $ 3 miliar dalam bentuk kerjasama dengan PT Aneka Tambang Tbk dan PT Krakatau Steel.
Menurut Menteri Perindustrian Fah-mi Idris, Mittal mengajukan tiga tawaran. Pertama, mengembangkan pertam-bangan yang terkait dengan baja. Kedua, menjadi strategic partner Krakatau Steel. Ketiga, membuat joint venture company bersama Krakatau Steel. “Presiden menanggapi positif dan memerintahkan Pak Boediono merumuskan secara detail,” ujarnya.

Sekali lagi, lihatlah peran sentral Boediono.

Padahal, rencana penjualan Krakatau Steel sudah dikritik habis oleh Pemenang Hadiah Nobel bidang Ekonomi Joseph Stiglitz dalam berbagai artikel yang mengritik kebijakan ekonomi neoliberal. Profesor di bidang ekonomi dari Columbia University dan bekas ekonom terkemuka di World Bank itu mengaku tak habis pikir dengan rencana penjualan BUMN strategis itu.

Di samping menyukseskan agenda ekonomi kalangan Neoliberal, obral besar-besaran ini juga mengindikasikan upaya perampokan harta negara untuk agenda pemilu 2009. “Privatisasi 2008 adalah salah satu ladang potensi korupsi,” kata Fahmi Badoh, dari Indonesia Corruption Wacth (ICW). Pusat Pela-poran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengendus transaksi-transaksi mencurigakan menjelang pemi-lu 2009.

Dengan obral perusahaan besar-besaran ini, dapat dipastikan bahwa ratusan trilyun rupiah aset negara akan terlepas dari tangan rakyat dan hanya memuaskan kerakusan Kapitalisme dan segelintir antek asing. Padahal, menurut syariat Islam, perusahaan yang mengua-sai hajat hidup orang banyak terutama di sektor pertambangan adalah harta milik umum, sehingga pemerintah tidak berhak menjualnya kepada swasta dan asing.

Utang dan Manipulasi Statistik

Boediono terpilih ketika resesi dunia mengancam, seiring melonjaknya harga minyak dunia hingga US $ 109/barrel, perekonomian dunia melambat, semen-tara kegagalan panen dan spekulasi membuat harga komoditas pangan membubung tinggi di pasar internasional. “Dunia guncang dari segi keuangan maupun komoditas utama. Jika resesi meluas, akan berdampak pada ekspor, impor, dan aliran dana,” kata Boediono. Dampaknya terasa di Indonesia dengan indikasi laju inflasi bulan Maret yang sudah mencapai 3,6 persen.

Seiring kenaikan harga minyak dunia yang melebihi prediksi saat penyusunan APBN, Departemen Keuangan mengubah strategi menutup defisit APBN dari hanya mengandalkan penerbitan surat berharga negara ke utang luar negeri. Sebab, pemerintah sulit menyerap dana murah dari pasar modal. “Pinjaman luar negeri adalah pertahanan kedua dalam menutup defisit,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.

Strategi ini khas langkah Mafia Berkeley yang dirancang IMF.

Menurut Anggito, pemerintah dan Panitia Anggaran DPR sepakat menam-bah utang luar negeri untuk menutup defisit APBN Perubahan 2008, dari Rp 19,1 trilyun menjadi Rp 26,4 trilyun. Sumber utamanya World Bank, Asian Development Bank dan Pemerintah Jepang. “Pencarian utang dimulai 11 April 2008, dalam pertemuan Bank Dunia di Washington,” ujarnya.

Menteri Sri Mulyani juga mengusa-hakan pinjaman pada pertemuan ADB di Madrid, Spanyol. Padahal menurut Koordinator Koalisi Antiutang, Kusfiardi, upaya Departemen Keuangan menambah utang luar negeri hanya akan semakin membawa Indonesia semakin terperosok ke dalam jebakan utang yang semakin dalam.

Menurut Deputi Bidang Pendanaan Bappenas Lukita Dinarsyah, Indonesia sulit mendapat pinjaman lunak lagi. Sebab, status Indonesia telah berubah dari negara berpendapatan rendah ke menengah, ditandai dengan pendapatan per kapita US $ 1.600/tahun. Akibatnya, Indonesia kehilangan sumber pinjaman sangat lunak dari skema IDA, Bank Dunia, mulai Juni 2008. Skema pinjaman IDA hanya diberikan untuk negara berpeng-hasilan di bawah US $ 830/kapita/tahun.

Repotnya ketika kondisi ekonomi terancam gagal, pemerintah harus unjuk kemampuan bahwa dapat mengentaskan kemiskinan agar bisa dikatakan berhasil. Tujuannya agar Yudhoyono terpilih lagi dalam pemilu 2009 nanti. Maka statistical engineering dirancang untuk menutupi kebobrokan ekonomi. Cara paling gampang adalah memacu program penghapusan kemiskinan menjelang berakhirnya masa pemerintahan.

Cara itu ditempuh lewat kombinasi pemberian bantuan langsung tunai, beras miskin, dan program padat karya, agar target penurunan tingkat kemiskinan tercapai pada 2009. “Ini program ambisius, tapi sangat mungkin dicapai dengan dukungan program yang jelas dan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya,” kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, seusai rapat koordinasi untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009, Rabu (9/4) di Jakarta.

Dalam hitungan pemerintah, tingkat kemiskinan tahun 2007 sebesar 16,58 persen, sedang pada 2008 diperkirakan akan lebih rendah dari 14 persen. Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan tahun 2009 tinggal 10-11 persen. Dengan kucuran beras miskin, bantuan langsung tunai dan program padat karya selama enam bulan mulai Mei nanti, dengan target 2000 kalori per keluarga, pemerintah optimis akan “mengurangi” tingkat kemiskinan.

Bantuan langsung tunai diberikan untuk rakyat miskin di luar Jawa. Di pulau Jawa, yang dihuni 80 persen penduduk Indonesia, dengan rata-rata tingkat kemiskinan 10-15 persen, difokuskan pada program padat karya.

World Bank pun ingin ikut menyuk-seskan program pengentasan kemiskinan. Karena itu kini mereka sedang menyo-sialisasikan metode penghitungan angka kemiskinan baru. “World Bank ber-kepentingan agar seolah-olah ikut mengentaskan kemiskinan karena 20 persen dana anggaran kemiskinan berasal dari utang ke World Bank,” kata Hendri Saparini.

Jadi jika para ekonom neoliberal Mafia Berkeley merekayasa statistik dengan menekan garis kemiskinan, World Bank malah merekayasa hitungan-nya. Lalu, apa lagi yang akan anda jual ke Washington?

Source: http://seknanenava.wordpress.com/