Satgas Mafia Hukum Dikhawatirkan Jadi Alat Penguasa

Sejak terbentuknya Satgas mafia hukum yang dipimpini oleh Kuntoro Mangkusubroto, Sudah banyak sekali kita dengar tentang tindak tanduk dari satuan tugas yang katanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.

Rasa pesimisme sampai pada rasa apatis ikut mewarnai terbentuknya satgas ini. Banyak kalangan menilai bahwa satgas ini tidak efektif dan hanya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lembaga – lembaga ad hoc seperti Satgas Mafia Hukum bukanlah solusi atas masalah hukum di negeri ini. Dikhawatirkan lembaga – lembaga ini hanya menjadi alat kepentingan penguasa.

Banyaknya permasalahan besar hukum yang bangsa kita hadapai saat ini membuat nama satgas mafia hukum lebih tenar dari pada KPK. Satgas sepertinya mempunyai kewenangan dan fungsi lebih dari pada lembaga – lembaga penegak hukum lainnya.

Booming Satgas mafia hukum ini membuat kita bertanya-tanya apa saja sebenarnya wewenang dan Tupoksi dari satuan tugas ini sehingga mereka seperti lembaga penyelamat dan mempunyai kewenangan istimewa dengan lembaga lainnya.

Untuk beberapa kasus satgas bertindak sangat cepat, sampai – sampai beberapa pengamat mengatakan tindakan satgas mempertanyakan kewenangannya. Tetapi sikap Satgas ini sangat berbeda ketika ada kasus yang sama yang melibatkan beberapa Politisi demokrat dan menteri Kabinet II, Satgas hanya diam tanpa menyatakan hal yang sama. Ini artinya dalam hal ini satgas mafia hukum tidak fair.

Disamping itu kasus Bank century juga tidak mendapat perhatian dari satgas ini, begitu juga kasus – kasus lainya. Hal ini mengindikasikan bahwa Satgas mafia hukum tebang pilih dalam mengevaluasi permasalah hukum di indonesia. Satgas mafia hukum tidak lebih hanya sebagai membantu pemerintah dalam menjaga pemerintah saat ini.

Ditengah panasnya Pansus century, satgas mengebarak dengan membongkar pelayanan eksklusif di Lembaga Permasyarakatan yang sempat membuat isu century terbenam beberapa hari. Akan tetapi bagaimana solusi dan kelanjutan penemuan tersebut sampai saat ini belum ada.

Selain itu Satgas mafia hukum juga menerima laporan-laporan baik dari masayarakat maupun dari lembaga tentnag adanya dugaan mafia hukum ditempat mereka berada maupun yang meraka alami sendiri, dan sejauh ini juga belum menunjukan hasil apa-apa.

Menurut pengamat politik dan militer, Nehemia Lawalata bahwa, “Denny Indrayana PhD dari Satgas Mafia Hukum misalnya, sepertinya merasa lebih “powerfull” ketimbang Kapolri dan Jaksa Agung. Ini jelas aneh dan anomali hukum.”

Sementara menurut anggota komisi III DPR Ahmad Yani, “Ada pandangan bahwa mafia hukum memang kejahatan luar biasa, tetapi ini harus diatasi dengan membangun sistem yang baik. Dibentuknya Satgas malah akan merusak sistem yang ada.”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat politik dari Unair Surabaya, Airlangga Pribadi, “..Penataan lembaga penegak hukum lebih mendesak dibandingkan pembentukan satuan tugas dan lembaga ad hoc lainnya.

Ini penting, agar negara ini tidak terus-menerus bergantung pada lembaga ad hoc yang malah menambah ketidakpastian,” tandasnya.

Dari beberapa hal diatas, jelaslah bahwa satgas Mafia hukum yang dibentuk oleh Keppres ini tidak independent, lebih berpihak kepada kepentingan penguasa dan bisa dikatakan Satgas ini dibentuk untuk kepentingan penguasa. (INILAH.COM)