Badjoeri Dinonaktifkan Sementara
Posted by KabarNet pada 17/04/2010
JAKARTA, KOMPAS.com — Pembebastugasan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Harianto Badjoeri untuk memperlancar proses pemeriksaan terhadap dirinya terkait ricuh Tanjung Priok antara warga dan pasukan Satpol PP saat penertiban di kawasan kompleks makam Mbah Priuk berlangsung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengatakan, pembebastugasan itu hanya bersifat sementara. Untuk pencopotan atau pemecatan, jelas Prijanto, membutuhkan pertimbangan dan kajian komprehensif.
“Hanya nonaktif. Kalau dicopot, dipecat, ada poin mengingat, menimbang. Nah poin mengingat, menimbang ini belum ada. Pembebastugasan ini untuk kepentingan pemeriksaan. Hanya sampai pemeriksaan selesai,” kata Prijanto seusai mendampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menghadiri Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (16/4/2010) malam.
Masa pembebastugasan tergantung selesainya pemeriksaan. Pemeriksaan yang dimaksud adalah investigasi humanitarian oleh Palang Merah Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang meminta bantuan PMI untuk melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran kemanusiaan dalam tragedi yang menewaskan tiga orang dan ratusan orang mengalami luka-luka.
Desakan untuk mencopot Harianto Badjoeri menguat menyusul insiden Tanjung Priok. Badjoeri dinilai harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
taUbat berkata
Pencopotan Badjoeri adalah contoh nyata yang diperlihatkan pada seluruh rakyat indonesia.
Menimbulkan rasa tenang, nyaman dan harapan dalam mediasipun tidak mengalami kendala serta menimbulkan kepuasan dimasyarakat maka tidak terjadi kekeruhan yang mengintai setiap saat dapat meletup.
Pada moment apapun sepatutnya mencontoh yang telah ada ……
mbah berkata
Kalau masalah tanah selama ini rakyat kecil hampir dapat dipastikan selalu di pihak yang kalah.
yang menjadi pertanyaan…., apakah selama ini juga ada markus di dalamnya…?
Tanyakan pada rumput yang bergoyang….
PENGAMAT berkata
Tragedi yang terjadi di Tanjung Priok, bentrokan antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan masyarakat sampai menyebabkan beberapa korban tewas dan sedikitnya lebih dari 90 orang lainnya luka-luka baik dari masyarakat maupun dari Satpol PP.
Bagaimana sebuah upaya pembebasan lahan bisa berakibat fatal seperti itu. Bukan hanya bentrokan yang brutal kita saksikan, tetapi peristiwa kekerasan yang dipertontonkan sungguh sangat tidak berperikemanusiaan.
Kita ingin mengritik secara keras perilaku yang diperlihatkan Satpol PP. Mereka sama sekali tidak memperlihatkan dirinya sebagai aparat pemerintah daerah yang seharusnya mengayomi warganya.
Perilaku kekerasan sepertinya menjadi bagian keseharian mereka. Bukan di Koja saja mereka memperlihatkan sikap pamer kekuasaannya, tetapi dalam tindak tanduk sehari-hari mereka selalu mempertontonkan sikapnya yang menyakiti hati warga.
Tindakan brutal yang dilakukan Satpol PP di Koja sungguh tidak bisa kita benarkan. Mereka boleh kesal dan marah atas tindakan warga yang melawan dan bahkan melukai mereka. Namun ketika mereka menyeret warga, apalagi yang usianya masih muda dan tanpa henti-hentinya mereka pukuli, merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, membantah tudingan anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah yang menyebutkan pihaknya menutup-nutupi korban tewas dalam tragedi Priok berdarah.
“Tidak ada korban tewas dan tidak ada yang ditutupi, tidak menutupi apa pun. Seharian saya kerja di sini, masak saya tutupi,” ujar Direktur RSUD Koja, dr Togi Asman. Togi mengaku telah stand by di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit tersebut sejak pagi.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah meyakini insiden Tanjung Priok menelan korban jiwa. Dia menuduh ada pihak-pihak yang menutupi korban tewas itu.
Menurut Wanda, RSUD Koja menutupi korban tewas untuk alasan-alasan politis, yakni karena RSUD berada di bawah Pemprov DKI dan Satpol PP juga di bawah Pemprov DKI.
Apa yang terjadi di Koja merupakan cerminan dari kegagalan Gubernur DKI Jakarta untuk membina aparat Satpol PP. Bagaimana aparat Pemda itu bisa terus menerus menunjukkan perilaku yang sarat dengan kekerasan.
Ketika hal itu terjadi di zaman Orde Baru, kita bisa memahami karena sistem politik yang berlaku adalah sistem otoriter yang cenderung represif. Ketika kemudian kita melakukan reformasi dan mengubah sistem politik menjadi demokrasi, maka sikap dan perilaku kita haruslah berubah.
Sistem demokrasi sangatlah mengharamkan adanya kekerasan. Segala macam persoalan harus dilakukan dengan cara negosiasi dan hukum. Tidak boleh lagi ada kekerasan yang dipakai untuk menyelesaikan perbedaan.
Cara negosiasi dan persuasi itulah yang seharusnya dipakai ketika hendak membebaskan lahan milik PT Pelindo di Koja. Kalau pun tahu bahwa pembebasan itu menjadi sensitif karena ada makam Mbak Priok, seharusnya dicari cara untuk bernegosiasi dengan pemuka masyarakat.
Satpol PP terlalu biasa untuk memaksakan kehendak. Mereka terlalu terbiasa untuk menggunakan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. Mereka selalu merasa bahwa dengan kekuatannya tidak ada yang pernah menghalangi mereka.
Apa yang dipertontonkan Satpol PP di Koja harus dimintai pertanggungjawabannya. Gubernur DKI Jakarta merupakan pihak yang paling harus bertanggung jawab, karena membiarkan kekerasan terjadi begitu telanjang.
Satu yang kita khawatirkan, kekerasan yang dipertontonkan begitu telanjang akan memancing kemarahan masyarakat. Kejadian di Koja akan mudah menjadi pemicu pelampiasan kekecewaan atas kehidupan yang semakin mengimpit. Kita pernah mengalami pengalaman pahit seperti ini di tahun 1998. Kita tentunya tidak ingin peristiwa kecil sampai merusak seluruh Jakarta.
Kita sudah melihat bagaimana warga kemudian kehilangan rasa hormatnya kepada aparat. Mereka berani untuk melawan dan bahkan merebut peralatan yang dipegang aparat. Mereka bahkan merusak dan membakari kendaraan milik Satpol PP.
Kerusuhan yang terjadi di Koja sepantasnya membuat pimpinan nasional untuk turun tangan. Kekerasan yang dipertontonkan tidak bisa lagi ditolerir. Tindakan brutal dari Satpol PP sungguh merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Jangan salah bahwa kejadian itu terjadi di ibu kota negara. Di depan mata para petinggi Republik ini. Aneh apabila itu tidak memantik rasa prihatin. Ini sungguh-sungguh merupakan pelanggaran kemanusiaan yang sangat bertentangan dengan sistem demokrasi yang sedang kita bangun.
Satpol PP telah mencoreng demokrasi yang sudah susah payah kita tegakkan. Mereka jauh dari sikap menghormati nilai kemanusiaan dan sepantasnya mereka untuk dihukum. Tanpa itu mereka akan terus memperlihatkan sikap brutal yang hanya menyakiti hati warga.
RAKYAT LAPAR berkata
Ketika musim Pemilu dan Pilkada, para Capres, Cabub, Cawali, dan Caleg, berebutan saling mendahului untuk berkunjung ke majelis2 ta’lim, majelis2 dzikir, dan berziarah ke makam2 para WaliAllah. Alasan mereka macam2 seperti memohon doa restu, memperkenalkan diri, sowan, dsb. Padahal tujuan sebenarnya hanya satu: Memanfaatkan “pamor” para Alim Ulama dan Makam sang WaliAllah untuk berkampanye terselubung agar menarik simpati masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut.
Setelah usai dan berhasil duduk di kursi singgasana birokrat:
Bye…bye… Rakyat.
Bye…bye… Alim Ulama
Bye…bye… Makam para WaliAllah…
Tanya saja kepada penjaga makam Mbah Priok ini, tentang Capres, Cabub, Cawali, dan Caleg siapa saja yang pernah “berziarah” ke makam tsb dan sekarang nggak pernah nongol lagi. Anda akan tercengang kalau melihat foto2 mereka yg pernah berziarah ke sana.