Rakyat Ditipu dan Dikhianati

KASUS dugaan makelar yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan telah mencetuskan keprihatinan sekaligus kemarahan. Keprihatinan, karena ternyata kasus korupsi dan kolusi ternyata tidak pernah bisa dilepaskan dari aparat dan birokrat kita. Kemarahan, karena kasus itu telah membuat publik yang mulai meningkat kepercayaannya terhadap aparat pajak merasa ditipu dan dikhianati. Gerakan boikot membayar pajak yang dilakukan masyarakat melalui situs jejaring sosial Facebook baru-baru ini adalah ungkapan paling nyata atas keprihatinan, kekecewaan, sekaligus kemarahan itu.Jumlah pendukung gerakan itu yang setiap hari semakin bertambah menjadi petunjuk tentang tingkat kekecewaan dan kemarahan yang terus berkembang dalam masyarakat.

Kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai negeri golongan IIIA, yang menyimpan dana Rp25 miliar di dalam rekening pribadinya, menunjukkan betapa reformasi birokrasi telah berhasil memperbaiki remunerasi administratif. Namun, gagal total merombak mental aparat yang korup.

Reformasi yang dilakukan dengan cara-cara modern tidak mampu membersihkan dorongan mencuri, menilap, dan menarik keuntungan pribadi dengan cara kotor. Reformasi pajak yang sering didengungkan hanya bagus di luar, tetapi keropos di dalam.

Karena itu, kekecewaan pembayar pajak dengan membentuk gerakan boikot pajak di Facebook dapat dipahami.

Yang sedang terjadi adalah sebuah distrust. Di sana tumbuh kemarahan. Di sana muncul perasaan telah ditipu dan dikhianati serta perlakukan tidak adil. Ironisnya, kasus itu muncul tatkala kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tengah meningkat.

Kasus Gayus Tambunan menunjukkan sesuatu yang sangat salah telah dan sedang terjadi di dalam tubuh aparat dan birokrat pajak. Sulit diterima akal sehat bagaimana seorang pegawai negeri golongan IIIA memiliki rekening pribadi berisi dana Rp25 miliar. Sulit pula membayangkan bila ia mengaku hanya seorang pemain kelas teri, seperti apa yang disebut sebagai pemain kelas kakap atau bahkan kelas paus?

Karena itu, sebagai bentuk menyatakan pendapat dan perasaan, telah ditipu dan dikhianati, kemarahan publik yang tercetus dalam gerakan boikot pajak adalah gerakan yang wajar.

Wajar dalam batas peringatan bahwa pelanggaran oleh oknum pajak terhadap pajak yang dibayar publik bisa menimbulkan kekecewaan yang berdampak fatal. Yaitu mereka tidak mau membayar pajak karena pajak yang dibayar dengan susah payah dikorup seenaknya melalui sindikat yang melibatkan aparat pajak itu sendiri.

Namun, tetap penting untuk menjaga agar gerakan itu terkendali. Jangan sampai ia menjadi gerakan untuk menolak membayar pajak. Karena kalau itu muaranya, ia setali tiga uang dengan gerakan melanggar hukum. Yang harus dilakukan adalah membuat gerakan itu menjadi pengawas dan penekan agar kasus Gayus diusut tuntas.

Di sisi lain, aparat pajak secara internal juga harus benar-benar membersihkan diri. Seret seluruh oknum dan birokrat pajak yang terlibat dalam permainan ini. (EDITORIAL MI)
________________________

Tidak Percaya Presiden SBY

Grup 1 Juta Mosi Tidak Percaya Presiden SBY di Facebook telah memiliki anggota mencapai 91.172 orang pada Selasa (30/3) pukul 02.45 WIB. Jumlah anggota Grup itu mengalahkan Grup yang saat ini ramai dibicarakan yakni Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung BOIKOT BAYAR PAJAK untuk KEADILAN yang anggotanya baru mencapai 61.481 orang, pada waktu yang sama.

“(1) Sikap presiden SBY yang lambat dan bertele-tele jika menyangkut urusan publik; (2) Pemberantasan korupsi yang semakin lemah; (3) Nepotisme yang mulai merajalela; (4) Manipulasi jumlah penduduk miskin; (5) Biaya pendidikan yang semakin mahal; (6) Harga sembako yang semakin merangkak naik; (7) Keberpihakan Pemerintah terhadap kapitalis asing; (8) Nasionalisasi SDA yang hanya retorika; (9) Ketidaksiapan pemerintah menghadapi ACFTA, adalah persoalan-persoalan mendasar yang MEMBUAT KAMI MENYATAKAN MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PRESIDEN SBY,” demikian tercantum di dinding Grup tersebut.