Gayus Sengaja Disuruh Lari?

Jakarta – Keberadaan Gayus Tambunan kini tidak diketahui. Ditjen Pajak dan Polri terus mencarinya. Diduga Gayus menghilang dan pergi ke Singapura. Benarkah Gayus kabur? Atau sengaja lari? “Jangan-jangan memang disuruh lari dia,” kata advokat senior Adnan Buyung Nasution.

Mantan anggota Wantimpres ini menduga Gayus sengaja disembunyikan pihak tertentu agar tidak membuka mulut. Ia juga tidak percaya sepenuhnya masalah kasus pajak Rp 25 milliar ini hanya Gayus yang menjadi sumber masalah. “Gayus dan Andi Kosasih ini sengaja mungkin untuk dijadikan kambing hitam. Kenapa? Supaya jaringan mereka ditutup rapi,” imbuh pria berambut putih ini.

Menurut Buyung, kaburnya Gayus dan menghilangnya Andi Kosasih patut dicurigai hasil setingan kelompok tertentu. Kelompok yang ingin kasus ini mengambang dan berakhir tidak jelas. “Sepertinya mau dibikin seperti Yulianto (kasus Anggodo) yang entah siapa dan dimana keberadaaannya kita ngga tahu. Modusnya sekarang masyarakat menyalahkan Gayus dan Andi Kosasih, ini kan hanya menambah misteri,” tambahnya.

Buyung berkeyakinan, ada oknum polisi dan kejaksaan yang bermain dalam kasus ini seperti yang dituduhkan Susno. “Ini pasti kejaksaaan juga harus diperiksa dari atas sampai bawah,” pungkasnya.

Gayus mestinya hadir memenuhi pemeriksaan di Direktorat Kepatutan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda) Ditjen Pajak. Namun, Gayus mangkir dan diduga pergi ke Singapura. Saat ini Ditjen Pajak dan Polri terus memburu keberadaaan pegawai pajak golongan III A tersebut.

Tanpa Susno, Kasus Pajak Tak Akan Terbongkar
Tindakan Polri yang menetapkan Komjen Pol Susno Duadji sebagai tersangka pencemaran nama baik mendapat kritik sejumlah pihak. Padahal karena laporan Susno, Polri menjadi tahu ada kejanggalan dalam kasus pajak Rp 25 milliar tersebut. “Kalau tidak ada Susno Duadji ngga terbongkar semua ini. Karena Susno, polri jadi tahu kasus ini penuh kejanggalan. Tanpa dia kita nggak bakalan tahu ada masalah,” ujar Adnan Buyung.

Menurut mantan anggota Wantimpres ini, polri telah salah mendahulukan kasus pencemaran nama baik ketimbang aduan Susno soal adanya markus pajak Rp 25 milliar. Berdasarkan surat edaran Kapolri tahun 2005, penanganan kasus korupsi harus diprioritaskan dibanding kasus pencemaran nama baik yang timbul kemudian. “Ini logika terbalik kalau begini caranya polisi menerapkan, nanti tidak ada orang berani melaporkan ada crime dari kalangan polisi, mana ada yang berani berantas KKN. Takut nasibnya seperti Susno Duadji,” jelasnya.

Buyung mengatakan, Polri seharusnya berterimakasih kepada Susno. Tanpa Susno, publik tidak akan pernah tahu ada kasus mafia perpajakan. “Jangan diobok-obok kayak gini sehingga Susno kepepet dan kepojok. Berarti ada itikad buruk dari polri,” tegas Buyung.

Sebelumnya, Susno menyebut ada jenderal dan beberapa penyidik yang menjadi markus dalam penanganan kasus pajak Rp 25 milliar. Tudingan ini berbuntut penetapan Susno menjadi tersangka pencemaran nama baik. Setelah dilakukan penelitian, polri akhirnya mengakui ada kejanggalan dalam penyidikan kasus pajak tersebut. Namun, polri belum berhasil menemukan siapa yang diduga terlibat dan bersalah.

Kekayaan Pegawai ‘Basah’ Kemenkeu Harus Diaudit
Kasus markus (makelar kasus) pajak Rp 25 miliar yang melibatkan aparat Ditjen Pajak Gayus Tambunan membuat orang geleng-geleng. Bagaimana tidak, seorang pegawai Pajak dengan gaji bulanan Rp 12,1 juta ternyata mampu membeli rumah dan mobil mewah plus memiliki rekening Rp 25 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun diminta untuk mengaudit ketat para pegawainya di tempat-tempat ‘basah’ terutama di Ditjen Pajak. “Lakukan kontrol internal dan audit kekayaan yang ketat pada pegawai-pegawai yang ada di ‘tempat basah’, termasuk perkembangan kekayaan sanak keluarganya,” ujar ekonom Dradjad Wibowo, Jumat (26/3/2010).

Menurut mantan anggota DPR itu, audit itu perlu untuk mencegah terjadinya kebobolan lagi seperti kasus Gayus meski program reformasi birokrasi dengan pemberian tunjangan yang besar sudah diberikan. “Kalau dikatakan sulit, bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengawasi kepatuhan pajak seluruh wajib pajak kalau mengawasi pegawainya saja kebobolan?” tuturnya.

Dradjad mengatakan kasus Gayus ini hanya segelintir dari banyaknya kasus-kasus penyimpangan di tubuh Ditjen Pajak. Masih banyak penyimpangan lainnya. “Saya yakin kasus pajak tersebut bukan satu-satunya penyimpangan. Hanya yang terbongkar baru satu dua kasus saja. Laporan dari para importir, justru terjadi kemerosotan pelayanan kepabeanan setelah reformasi birokrasi (RB), sementara pungli jalan terus,” tandasnya.

Seperti diketahui, kasus markus pajak Rp 25 miliar turut menyeret nama pegawai pajak Gayus Tambunan. Sebagai pegawai pajak dengan golongan IIIA, namun kekayaan Gayus cukup membuat geleng-geleng di antaranya rumah mewah di Gading Park View dan apartemen di Cempaka Mas termasuk mobil mewah yang terparkir di halamannya. Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Gayus Tambunan bebas dalam perkara penggelapan pajak pada 12 Maret 2010.

Nama Gayus muncul setelah mantan Kabareskrim Susno Duadji bersuara soal adanya makelar kasus pajak senilai Rp 25 miliar. Kapolri Jenderal BHD menyatakan ada seorang tersangka dalam kasus Gayus Tambunan. Tersangka itu berinisial R. Mabes Polri pada Jumat (19/3/2010) menyatakan, Robertus adalah konsultan pajak yang menyetorkan Rp 25 juta ke rekening Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak.

Komplotan Gayus Terorganisir dan Menyebar di Seluruh Daerah?
Terkuaknya kasus Gayus Tambunan menunjukan bahwa makelar kasus (markus) di lembaga perpajakan sudah menggurita. Diduga Gayus tidak bekerja sendiri melainkan terorganisir. “Harus dikejar komplotan Gayus karena dia bukan pengambil kebijakan tertinggi. Jangan-jangan terorganisir dari pimpinan ke tingkat paling bawah,” ujar Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar, Jumat(26/3/2010).

Zainal mengatakan, selain komplotan Gayus yang harus dikejar, komplotan lainnya yang masih berkeliaran di kalangan petugas pajak harus segera ditindak. Bahkan komplotan partikelir dan mafia di kantor pajak. “Mustahil ada satu komplotan. Bukan hanya di Jakarta, tapi ada di berbagai tempat dan daerah lain,” imbuhnya.

Menurut Zainal, kasus Gayus seperti ini merupakan praktek yang sudah berlangsung lama terjadi di lembaga pajak. Seharusnya hal itu tercium sejak lama dan praktek standar model ini sudah dipahami lembaga pengawasan di bidang pajak atau lembaga pengawas lain.

“Apalagi Ditjen Pajak sudah menaikan renumerasi pegawainya, harusnya dilihat potensi-potensi itu. Terbukti penyakit tidak didiagnosa dengan baik, ini buktinya Gayus diberikan gaji besar tetap melakukan markus, berarti begitu serakahnya dia,” tegasnya.

Zainal menambahkan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir markus di tubuh perpajakan. Salah satunya membatasi hubungan pegawai pajak dengan wajib pajak. “Misalnya kurangi pertemuan dengan orang pembayar pajak. Kemudian lakukan double crosscheck, ditambah pengawasan internal dan eksternal agar bisa terdiagnosa dengan baik,” pungkasnya. (Jakartapress)