Kopassus Terlibat Pembunuhan Aktivis Aceh 2009 ?

Artikel ini dimuat dan diterjemahkan atas izin Allan Nairn dan diambil dari blognya di http://www.allannairn.com

Beberapa pejabat tinggi pemerintahan dan Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan Tentara Nasional Indonesia berada di balik pembunuhan aktivis di tahun 2009. Pernyataan mereka juga didukung catatan pemerintah. Sementara itu, TNI sedang menunggu kucuran bantuan dana dari Amerika Serikat.

Serangkaian pembunuhan tersebut merupakan bagian dari program rahasia pemerintah Indonesia yang didukung Jakarta, yang sebagian pelaksanaannya dikoordinasikan oleh seorang jenderal Kopassus yang pernah mendapat pelatihan di Amerika Serikat. Jenderal ini mengakui anak buahnya berada di balik rangkaian pembunuhan tersebut. Pernyataannya ini terekam dengan baik.

Berita mengenai pembunuhan tersebut tersebar di tengah persiapan Presiden Barack Obama yang akan mengumumkan rencananya untuk mencabut kebijakan lama yang disahkan Kongres – sebagai respons atas desakan masyarakat akar rumput – yang membatasi Amerika untuk memberikan bantuan militer kepada TNI, angkatan bersenjata yang selama tahun-tahun pelatihan militer di Amerika dilaksanakan, telah membunuh ratusan ribu rakyat sipil.

Pengungkapan rahasia tentang pembunuhan yang diduga melibatkan Kopassus bisa menjadi bukti yang menyulitkan bagi Obama, yang menggunakan klaim TNI yang menyatakan tak lagi membunuh rakyat sipil, agar mempertimbangkan kembali pembatasan bantuan Amerika kepada TNI. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menanyakan kepada Kongres apakah benar terjadi pembunuhan baru oleh TNI; isu ini bisa saja kejahatan kemanusiaan yang “diungkit-ungkit” kembali. Namun, kenyataannya, kekejaman itu belum usai: TNI masih melakukan pembunuhan bermotif politik.

Seorang pejabat senior Indonesia yang sering bertemu dengan para petinggi militer dan Presiden Indonesia mengatakan serangkaian pembunuhan tersebut didukung dan disahkan oleh “para petinggi di Jakarta”. Pejabat tersebut secara detail menilai beberapa aspek dari program ini, termasuk nama korban, metode pembunuhan yang dijalankan, dan beberapa nama pelaku pembunuhan.

Detail informasi yang dikutip dalam tulisan ini dibenarkan oleh pejabat lain, termasuk pejabat senior Polri. Sebagian juga dibenarkan oleh seorang jenderal Kopassus yang membantu jalannya program tersebut.

Pejabat tersebut, yang tidak mau diungkapkan identitasnya, mengaku tidak setuju dengan rencana pembunuhan tersebut. Ia tidak mengizinkan namanya diungkapkan karena akan membahayakan posisi dan keselamatan dirinya.

Informasi mendetail yang telah diketahui tersebut sejauh ini memuat serangkaian pembunuhan dan pengeboman di Aceh – provinsi di belahan paling barat Indonesia – di mana pemilihan legislatif yang diadakan di provinsi tersebut juga diikuti partai lokal bernama Partai Aceh, partai politik yang merupakan penerus gerakan menuntut kemerdekaan Aceh: Gerakan Aceh Merdeka.

Sedikitnya delapan aktivis Partai Aceh terbunuh menjelang pemilihan legislatif berlangsung, April 2009. Serangkaian pembunuhan tersebut, menurut pejabat yang mengetahuinya, untuk membuyarkan orientasi pendukung Partai Aceh dan menekan partai tersebut untuk tidak membicarakan kemerdekaan Aceh – aksi yang hingga saat ini haram untuk dibicarakan, tidak hanya di Aceh, tetapi juga di seluruh Indonesia. Sikap yang didukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Salah seorang aktvfis Partai Aceh, Tumijan, 35 tahun, buruh di perkebunan kelapa sawit di Nagan Raya, diculik. Dua hari setelah hilang, tubuhnya ditemukan di sebuah sungai dalam kondisi mengenaskan dan tak bernyawa. Lehernya digorok, tubuhnya dicincang, dan terikat kabel listrik. Mayat Tumijan ditemukan tak jauh dari pos penjagaan TNI Angkatan Darat. Beberapa anggota keluargaTumijan menuding pihak keamanan berada di balik pembunuhan tersebut. Dan, seperti sering terjadi, mereka mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal.

Aktifvs Partai Aceh yang lain, Dedi Novandi, juga dikenal dengan nama Abu Karim, ditembak di dalam mobil di depan rumahnya. Kaca mobil di sisi pengemudi dibuka paksa seseorang berpakaian sipil, yang mengeluarkan pistol dan menembakkannya dua kali ke kepala pria berusia 33 tahun ini.

Seorang pejabat tinggi Polri yang paham detail pembunuhan tersebut menyebutnya sebagai pembunuhan profesional, dengan mengerahkan orang untuk mengamati gerak-gerik Abu Karim sebelum membunuhnya.

Beberapa jam sebelum ditembak, Karim didatangi seorang utusan sebuah organisasi yang disponsori Bank Dunia. Kepada utusan tersebut, Karim mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembunuhan simpatisan Partai Aceh sebelum pemilihan umum, juga pembakaran dan serangan granat terhadap kantor Partai Aceh.

Tak lama setelah pembunuhan terjadi, BBC datang ke tempat kejadian perkara. Koresponden BBC Lucy Williamson mengutip ucapan seorang tetangga Karim yang mengatakan, “Aneh bila polisi tidak bisa menemukan pembunuh (Abu Karim). Mungkin karena tidak ada saksi mata,” katanya. “Dan saya pikir, aneh juga bila tidak ada saksi atas kejadian tersebut, tapi apa hendak dikata? Semua orang berkata mereka tidak melihat apa-apa.”

“Di dalam rumah,” lanjut Williamson, “Istri Abu Karim, Cut Dede, dengan gugup memperhatikan anaknya yang berumur empat tahun. Sama seperti orang lain di sini, ia tidak meragukan bahwa pembunuhan suaminya bermotif politik.”
Pada kenyataannya, menurut seorang pejabat senior dan beberapa orang yang berpendapat sama, pembunuhan Tumijan dan Abu Karim merupakan bagian dari pembunuhan terencana yang dirancang TNI, yang dikoordinasikan pada Panglima Komando Daerah Militer Aceh, yang saat itu dijabat Jenderal Sunarko.

Pada tahun itu Sunarko baru diangkat sebagai Pangdam Aceh oleh Presiden Susilo, setelah sebelumnya menjabat Komandan Kopassus. Jabatan Jenderal Sunarko sebelumnya adalah Kepala Staf Kostrad, satuan strategis Angkatan Darat TNI yang beroperasi di seluruh Indonesia dan bermarkas di Jakarta, tak jauh dari istana kepresidenan.

Karier Sunarko melejit setelah mengatur milisi di daerah pendudukan Timor Timur (sekarang Timor Leste). Saat Sunarko menjabat Kepala Intelijen Kopassus pada tahun 199, di wilayah itu terjadi operasi teror TNI, sebuah operasi yang dilakukan dengan cara antara lain pembakaran massal dan pembunuhan. Operasi ini dilakukan terhadap rakyat saat Timor Timur yang saat itu sedang mempersiapkan – dan akhirnya memenangi – referendum untuk kemerdekaan mereka.

Pembunuhan aktivis Partai Aceh di tahun 2009 terjadi di seluruh penjuru Aceh. Seperti diakui seorang pejabat pemerintah, pembunuhan Abu Karim di Bireuen dilakukan oleh Letkol R. Suharto atas perintah Jenderal Sunarko. Letkol R. Suharto, komandan lokal TNI, membunuh Abu Karim dengan mengerahkan perwira dan prajurit TNI dan dibantu milisi sipil yang pernah dibantu TNI seperti FORKAB dan PETA.

Letkol R. Suharto telah lama bekerja pada Badan Intelijen Strategis (BAIS), lembaga intelijen strategis TNI yang memainkan peran penting dalam pembunuhan terencana, baik di Aceh maupun di tempat lain di negeri ini, dan terkenal dengan aksi pembunuhan dan penyiksaan di Timor Timur dan, saat ini, di Papua.

Saat saya bertanya pada pejabat Polri mengenai Letkol R. Suharto dan pembunuhan Abu Karim, mereka jadi sama gugupnya dengan tetangga Abu Karim seperti digambarkan oleh reporter BBC.

Mereka segan untuk menjelaskan peran Letkol Suharto, kecuali secara pribadi. Saat kemudian menyalakan alat rekam untuk merekam jalannya wawancara, dan kemudian saya bertanya apakah benar Letkol Suharto yang melakukan pembunuhan terhadap Abu Karim dan lainnya, dan apakah Letkol Suharto adalah salah seorang yang melakukan “operasi gelap” yang saat itu masih dilakukan, pejabat Polri tersebut tidak menyangkalnya dan hanya berkata, “Saya tak bisa memberi komentar tentang hal itu.” Dan dia bersikeras meminta agar namanya tidak disebutkan dalam hasil wawancara saya.

Jumat, sekitar pukul 22.30 malam WIB, saya mengontak nomor telepon genggam Letkol Suharto. Telpon saya tidak dijawab sehingga saya mengirimkan SMS, yang dibalas dengan berisi pertanyaan, ini SMS dari siapa. Saya membalasnya dengan memperkenalkan diri saya dan kami memulai percakapan melalui SMS yang berlangsung hingga tengah malam. Di tengah SMS tersebut saya berusaha meneleponnya hingga lima kali, tapi Letkol Suharto membiarkan saja teleponnya berdering tanpa berniat mengangkatnya.

Melalui SMS, Letkol Suharto bertanya siapa saya, sedang berada di mana, dan bagaimana saya bisa mendapatkan nomornya. Ia bertanya mengapa saya ingin berbicara dengannya. Saya menjawab bahwa saya ingin mendapatkan informasi tentang pembunuhan aktivis Partai Aceh, termasuk yang menimpa Abu Karim. Suharto membalas dan mengatakan itu merupakan urusan polisi. Lantas saya bertanya apakah TNI yang melakukannya, Letkol Suharto menjawab tidak. Kemudian saya bertanya lagi, “Jadi, apakah itu berarti Anda tahu siapa pembunuhnya?” Dia juga menjawab tidak. Lantas saya bertanya lagi, “Bagaimana Anda tahu bahwa TNI tidak terlibat?”

Di sini, Letkol Suharto mematikan HP-nya. Saya berusaha menghubunginya kembali, tapi hanya mesin penjawab yang saya dengar. Kemudian saya mengirimkan kembali SMS untuk bertanya apakah ia, Letkol Suharto, “terlibat dalam pembunuhan Abu Karim, atau pembunuhan aktivis PA yang lain”. Saya mendapatkan report bahwa SMS saya telah sampai ke nomor Letkol Suharto. Namun, sampai sekarang, lebih dari 51 jam setelah saya mengirim SMS tersebut, Letkol Suharto belum membalasnya.

Anggota milisi yang dikerahkan Letkol Suharto mengatakan bahwa orang-orang Letkol Suharto-lah yang membakar dan melemparkan granat ke kantor-kantor Partai Aceh.

Namun, semuanya ini hanyalah bagian kecil dari keseluruhan operasi.

Di Nagan Raya, daerah lain di Aceh, penculikan dan pembunuhan terhadap Tumijan dilakukan oleh tim lain TNI, yang juga dilakukan di bawah koordiasi Jenderal Sunarko. Fakta ini ditunjukkan oleh beberapa pejabat, termasuk dari Polri, dan sebagian, dibenarkan oleh Jenderal Sunarko.

Dalam kasus pembunuhan Tumijan, bukti-bukti yang terkumpul tidak hanya berupa pernyataan dari kalangan dalam pemerintah, tapi juga melalui rangkaian kejadian yang begitu rumit, termasuk penahanan terhadap sejumlah pelaku yang merupakan bawahan Jenderal Sunarko. Penahanan tersebut tidak pernah terungkap.

Pejabat senior Indonesia yang pertama kali buka mulut tentang program pembunuhan berkata bahwa Tumijan diambil dan dibunuh sekelompok prajurit muda Kopassus dan beberapa serdadu lain yang, juga terjadi pada kasus pembunuhan Abu Karim, juga menggunakan warga sipil anggota milisi yang diciptakan TNI.

Ia menyebut beberapa nama, antara lain Kapten Wahyu dan Oktavianus dari TNI, dan beberapa nama warga sipil seperti Muhyari, Supardi, Kadir, Herwan, M. Yasin, Suprayogi, Tahmid, dan Suparno.

Ia kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan bahwa sekalipun tidak ada orang luar yang tahu, orang-orang lapisan paling bawah yang terlibat secara rahasia telah ditahan selama beberapa bulan sebagai bagian dari kesepakatan politik rahasia antara Polri, TNI, dan pejabat-pejabat yang secara tidak sengaja mengetahui beberapa aspek dari program pembunuhan TNI yang sampai saat ini masih merupakan rahasia itu.

Polri, menurut dia, setuju menggunakan anggota milisi. Polisi militer kemudian mengambil dua tentara, dan pejabat yang terkait dengan operasi tersebut setuju untuk tidak membahasnya di depan publik.Begitu pula halnya dengan Polri yang tak pernah mengumumkan adanya penahanan atau usaha untuk melakukan proses hukum terhadap mereka.

Yang paling penting, hanya mereka yang secara langsung melakukan aksi pembunuhan yang ditahan, untuk satu kasus pembunuhan. Pejabat yang lebih senior dibiarkan tidak tersentuh agar bisa melanjutkan operasi itu.

Seorang perwira Polri yang saya hubungi membenarkan keterangan pejabat senior itu. Tapi mereka melakukannya dengan segan, bahkan merasa takut. Secara tegas mereka menyatakan sama sekali tidak berniat merecoki “para petinggi di Jakarta”, atau Jenderal Sunarko, atau bahkan Letkol Suharto, yang hanya menjabat sebagai komandan setempat.

Polri juga membunuh dan menyiksa warga sipil, dan melakukan operasi bersama TNI, meski keduanya juga merupakan lembaga yang saling bersaing, bergulat untuk berebut uang dan kekuasaan. Meskipun akhir-akhir ini Polri terlihat memiliki kekuasaan yang lebih banyak, TNI masih memiliki senjata dan dana yang jauh lebih banyak ketimbang Polri. Dan TNI tidak memiliki beban seberat Polri, yang harus menggunakan hukum untuk kasus pembunuhan.

Pada hari Kamis, saya berhasil menghubungi kepala Polda Aceh Jenderal Polisi Aditya melalui telepon genggam. Meski pada awalnya ia berkata hanya mau berbicara empat mata, dan bahkan berusaha untuk mengakhiri pembicaraan kami, ia membenarkan – untuk kali pertama secara terbuka – bahwa orang yang telah membunuh Tumijan benar telah ditahan.

Ketika saya bertanya apakah benar Jenderal Sunarko yang merancang aksi pembunuhan para aktivis Partai Aceh, Jenderal Aditya menjawab, “Bukan kapasitas saya untuk memberikan informasi tersebut.” Dan, secara tak terduga mematikan teleponnya.

Hari Jumat saya menghubungi Jenderal Sunarko melalui telepon genggam dan bertanya tentang pembunuhan aktvfis Partai Aceh di Aceh. Jenderal Sunarko mengakui bahwa benar anak buahnya ambil bagian dalam pembunuhan tersebut.

Namun Jenderal Sunarko dengan kalem berkata, pembunuhan yang dilakukan perwira dan prajurit TNI sebaiknya tidak dianggap sebagai aksi TNI sebagai institusi.

Meskipun pembunuhan ini belum sepenuhnya diumumkan kepada publik, ia mengetahui penahanan anak buahnya yang terlibat dalam pembunuhan Tumijan (Jenderal Sunarko mengatakan hal ini sebelum saya menanyakannya), namun sang jenderal menunjukkan bahwa ia tidak khawatir akan sikap Polri atau pihak berwenang lain terhadap aksi ini.

Jenderal Sunarko terkesan paham benar tentang pembunuhan Tumijan, dan berkata bahwa Kapten Wahyu dan Oktavianus, yang sekarang ditahan, sebelumnya bahkan pernah bekerja di Kodam Iskandar Muda.

Ketika saya bertanya secara khusus apakah ia, Jenderal Sunarko, terlibat dalam pembunuhan tersebut, ia menjawab dengan enteng, “Itu adalah pekerjaan orang gila. Dan saya belum gila.”

Ketika saya bertanya mengenai bawahannya, Letkol R. Suharto, dijawab ia mengenalnya dengan baik. Tapi saat saya bertanya apakah Letkol Suharto yang melakukan pembunuhan Abu Karim, Jenderal Sunarko menjawab, “Saya tidak tahu. Jika ia yang melakukannya, saya pasti tahu.”

Sebelum saya sampai pada topik pembunuhan, Jenderal Sunarko mengatakan ia secara antusias mendukung rencana Presiden Obama yang akan mengeluarkan bantuan kepada Kopassus dan TNI.

Sunarko berkata bahwa Amerika Serikat dan TNI memiliki hubungan yang sangat erat yang telah “meningkatkan kapasitas TNI”, dan bahwa “niat Obama meneruskan kembali bantuan Amerika untuk TNI akan membuat hubungan keduanya jadi jauh lebih intim”.

Sang jenderal kemudian berkata bahwa ia merupakan kolega dan pengagum angkatan bersenjata Amerika, setelah pelatihan yang diberikan militer Amerika di berbagai tempat di Indonesia yang “sering” ia ikuti sejak tahun 1980.

Dengan menyebutkan nama-nama dalam bahasa Inggris dari sebagian pelatihan dan unit militer Amerika yang memberikan pelatihan yang telah ia ikuti, Jenderal Sunarko berkata bahwa instruktur dari tentara AD Amerika dalam mobile training teams (MTTs), Pusat Komando AS di Pasifik (PACOM di Hawaii) telah melatihnya dalam jungle warfare dan logistics juga berbagai subjek yang ia tidak sebutkan. Ia berkata bahwa pelatihan didapat dari militer Amerika juga termasuk pelatihan khusus di tahun 1994 dan 1998, dan kawan-kawan sepelatihannya berasal dari Kopassus dan Konstrad. Jenderal Sunarko berkata, pelatihan militer Amerika yang terakhir ia ikuti diadakan tahun 2006, saat ia menjadi Kepala Staf Kostrad, tak lama setelah itu ia diangkat menjadi Komandan Kopassus.

Sang jenderal juga mengatakan bahwa pelatihan tersebut juga menguntungkan tentara Amerika, karena memungkinkan TNI dan militer Amerika “saling belajar” dan militer Amerika bisa mendapatkan sesuatu dari TNI sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Presiden Obama rencananya berangkat ke Indonesia hari ini, namun kunjungannya kemudian ditunda.

Namun paket besar berisi bantuan untuk TNI masih dinegosiasikan dalam beberapa bulan ke depan, sebuah titik tolak politik yang akan memperbarui bantuan untuk Kopassus.

Meski hampir setiap unit TNI (dan Polri) akan mendapatkan bantuan dari Amerika tersebut, Kopassus yang akan paling berpesta. Dan, seperti kata mantan komandan mereka, Jenderal Prabowo, kepada saya, korps pasukan inilah yang paling identik dengan Washington. Inilah yang kemudian menjadi empedu bagi TNI ketika aktivis di Amerika, termasuk saya, berhasil menekan Kongres untuk memutus bantuan kepada Kopassus pada dekade 1990-an.

Rencana Obama untuk kembali memberikan bantuan kepada Kopassus merupakan hal yang paling ditunggu TNI, sebagai pembersihan nama baik mereka. Dan bagi banyak orang yang berhasil selamat dari operasi teror TNI, rencana pemberian kembali bantuan dana tersebut bisa memuluskan jalan TNI untuk melakukan lebih banyak operasi teror.

Namun, seperti halnya kebanyakan pembunuhan yang dilakukan TNI, pembunuhan berencana yang disebutkan dalam laporan ini melibatkan banyak komponen dalam tubuh TNI, tidak hanya Kopassus, tapi juga BAIS dan jaringan komando regional dan lokal: kodam, korem, dan kodim. Mereka semuanya, hampir pasti, melapor kepada komandan TNI pada tingkat nasional dan “para petinggi di Jakarta” lainnya.

Tak peduli apakah Amerika Serikat jadi memberikan bantuan kepada Kopassus atau tidak, TNI secara keseluruhan telah mendapatkan lampu hijau.

Saat ini 2.800 personel TNI dilaporkan sedang mengikuti pelatihan militer di Amerika (menurut Menteri Pertahanan Indonesia: lihat tulisan Olivia Rondonuwu and Ed Davies, “Interview – Indonesia sees U.S. lifting military training ban”, Reuters, 4 Maret, 2010) dan Pentagon di bawah pemerintahan Obama telah mendorong penjualan senjata dan perlengkapan militer dan pinjaman dari Amerika yang secara keseluruhan akan memperkuat TNI.

Bisa dikatakan, Kopassus tentulah merasa yang paling penting dan memiliki potensi yang simbolis.

Saat perundingan antara Obama dan TNI dilakukan baru-baru ini, Komandan Jenderal Kopassus datang ke Washington dan disambut tim Obama. Di Indonesia, selama pembicaraan tersebut berlangsung, seroang anggota Kopassus dengan amat yakin berusaha menumpang pesawat komersial dari Aceh sambil membawa sepucuk pistol dengan peredam suara – senjata klasik yang biasa digunakan untuk membunuh. Kejadian ini menarik perhatian seorang pejabat yang menceritakan insiden tersebut, karena sseorang korban pembunuhan di Aceh diduga dibunuh dengan pistol berperedam suara. Pembunuhan dilakukan pada malam hari (teman sekamar korban sama sekali tidak terbangun).

Pihak keamanan bandara yang terkait dengan Angkatan Udara menyita pistol tersebut. Namun tak lama kemudian, serombongan anggota Kopassus datang dan memaksanya mengembalikan pistol tersebut.(E6)

Sumber: Prakarsa-Rakyat

___________________________

Breaking News:

Indonesian Army, Kopassus, Implicated in New Assassinations. Forces Chosen By Obama for Renewed US Aid Ran ’09 Activist Murders.

By Allan Nairn

According to senior Indonesian officials and police and details from government files, the US-backed Indonesian armed forces (TNI), now due for fresh American aid, assassinated a series of civilian activists during 2009.

The killings were part of a secret government program, authorized from Jakarta, and were coordinated in part by an active-duty, US-trained Kopassus special forces General who has just acknowledged on the record that his TNI men had a role in the killings.

The news comes as US President Barack Obama is reportedly due to announce that he is reversing longstanding US policy – imposed by Congress in response to grassroots pressure – of restricting categories of US assistance to TNI, a force which, during its years of US training, has killed hundreds of thousands of civilians.

The revelation could prove problematic for Obama since his rationale for restoring the aid has been the claim that TNI no longer murders civilians. Secretary of State Hillary Clinton told Congress that the issue is whether there is a “resumption” of atrocities, but, in fact, they have not stopped: TNI still practices political murder.

A senior Indonesian official who meets frequently with top commanders and with the President of Indonesia says that the assassinations were authorized by “higher ups in Jakarta.” He provided detailed accounts of certain aspects of the program, including the names of victims, the methods, and the names of some perpetrators.

The details cited in this piece were verified by other officials, including senior members of POLRI, the Indonesian national police. Some were also verified by the Kopassus General who helped run the killings.

The senior official spoke because he said he disagreed with the assassinations. He declined to be quoted by name out of fear for his position and personal safety.

Verified details that are known so far concern a series of assassinations and bombings in Aceh — on Indonesia’s western tip — where local elections were being contested by the historically pro-independence Partai Aceh (PA), a descendant of the old pro-independence GAM (Free Aceh) rebel movement.

At least eight PA activists were assassinated in the run-up to the April elections. The killings were, according to the officials with knowledge of the program an attempt to disorient PA supporters and pressure the party to not discuss independence — an act regarded as proscribed speech, not just in Aceh but across Indonesia under edicts from the country’s president, Gen. Susilo Bambang Yudhoyono.

One of the PA activists, Tumijan, age 35, a palm oil worker from Nagan Raya, was abducted and found two days later in a sewage ditch. His throat was slit, his body mutilated and bound with electrical wire. His corpse appeared near an army outpost. Some of his family blamed the security forces, and, as has happened frequently in such cases, started receiving anonymous death threats.

Another PA activist, Dedi Novandi, age 33, known as Abu Karim, was sitting in his car outside his house with the drivers’ side window cracked open when a plainclothes man strolled up with a pistol and put two bullets in his head.

A POLRI official with detailed knowledge of the crime called it a professional killing, employing lookouts and advance surveillance of the movements of Abu Karim.

As it happened, hours earlier, Karim had sat down with a member of a World Bank – sponsored delegation and expressed his worry about the pre-election killings of PA people as well as a skein of arson and grenade attacks on PA offices.

Soon after, the BBC came to the scene of the Abu Karim murder. Their correspondent, Lucy Williamson quoted one of the neighbors as saying that she “thinks it strange the police have not found the people who killed [Abu Karim]. ‘Maybe it’s because there were no witnesses,’ she said. ‘And I think it’s weird that there were no witnesses but what can I say? Everyone said they didn’t see anything.’ “

“Inside the house,” Williamson continued, “Abu Karim’s wife, Cut Dede, watches nervously over her four-year-old son. Like many people here she is in no doubt this was a political killing.”

In fact, according to the senior official and the others who confirmed him, the Tumijan and Abu Karim murders were part of the TNI assassination program coordinated on the provincial level at that time by General Sunarko, the PANGDAM Aceh (chief of TNI forces in the region).

Sunarko had recently been sent to Aceh by the President, Gen. Susilo, after having been the nationwide commander of Kopassus, the TNI Special Forces. Prior to that, Gen. Sunarko had been the chief of staff of Kostrad, the TNI army’s huge Strategic Reserve Command that operates across the archipelago and is headquartered in Jakarta near the presidential palace.

Sunarko had been elevated to these key posts after overseeing militias in occupied Timor. He was a Kopassus intelligence chief there during the 1999 TNI terror, an operation that included mass arson and assassinations and was launched while the East Timorese were preparing to — and ultimately did — vote for independence.

The ’09 PA killings occurred across Aceh. The Abu Karim murder, in Bireuen, was said by the officials to have been managed for Gen. Sunarko by Lt. Col. R. Suharto, the local TNI army commander, using troops aided by civilians from the old military-sponsored FORKAB and PETA militias.

Lt. Col. Suharto has long worked with the TNI’s BAIS intelligence unit, which played an integral role in these assassinations and others nationwide, and is famous for its killings and torture in formerly occupied Timor and, currently, in de facto occupied Papua.

When I asked knowledgeable POLRI officials about Lt. Col. Suharto and the killing of Abu Karim, they became as nervous as the neighbors cited in the BBC report.

They reluctantly discussed his role, but privately. We then went on the record and I asked whether Lt. Col. Suharto had in fact run the Abu Karim and other assassinations, and further asked whether he was among those still running “black operations.” The key POLRI official did not deny anything but instead said “I cannot comment on that,” and then insisted that his name not be attached to even that remark.

On Friday, around 10:30 pm Western Indonesia Time, I called Lt. Col. Suharto’s cell phone.

There was no answer so I sent a text message and he replied by text asking who it was. I told him and we began a text message exchange that lasted until after midnight. In the midst of the texts I tried to call him five times, but each time he merely let the phone ring.

By text, Lt. Col Suharto asked me where I was, and then, how I’d gotten his number. He asked me why I wanted to speak to him. I replied, to discuss the PA assassinations, including that of Abu Karim. Suharto wrote back that that was a police matter. I asked him if TNI did the killings. Lt. Col. Suharto replied no, so then I asked by text “So, does that mean you know who the killers are?” He said no to that too, so then I asked him “So how can you know TNI wasn’t involved?”

At that point, Lt. Col. Suharto disconnected his cell phone. I tried to call but got a phone company recording. I then sent a text message asking whether he, Lt. Col. Suharto, was “involved in the murder of Abu Karim, or the murders of other PA activists.” Phone company signaling indicates that that message was delivered, but as of now, more than 51 hours later, Lt. Col. Suharto has not replied.

Militia members have said that Lt. Col Suharto’s men also burnt and threw grenades at the PA offices.

But all this was apparently only one small part of the operation.

In Nagan Raya, in another part of Aceh, the snatching and assassination of Tumijan was carried out by another TNI team, also working under Gen. Sunarko. This is according to numerous officials, including some from POLRI, and, in part, according to Gen. Sunarko himself.

In the Tumijan murder the evidence includes not just statements by inside officials, but also a complex series of actions including the unpublicized detention of some of the low-level hit men who were subordinates of Gen.Sunarko.

The senior Indonesian official who first spoke of the assassination program said that Tumijan had been taken and finished by a group of young Kopassus and other soldiers who, as in the Abu Karim case, also used civilians from TNI’s old militias.

He gave the names of some of them, the soldiers Capt. Wahyu and Oktavianus, and the civilian TNI-run militia followers Muhyari, Supardi, Kadir, Herwan, M. Yasin, Suprayogi, Tahmid, and Suparno.

He then made the remarkable claim that though no outsider yet knew it, these lower-ranking killers of Tumijan had been secretly detained and held for many months as part of a sensitive political deal involving POLRI, TNI, and officials who had unexpectedly gotten wind of certain aspects of the still-secret TNI assassination program.

POLRI, he, said, agreed to take the militiamen, the military police handled two of the soldiers, and the officials who had stumbled upon the operation agreed to not discuss it publicly, as did the POLRI which never announced the detentions or attempted to charge the men.

Most importantly, the detentions were confined to street operatives in just one of the murders. The more senior officers were left untouched to continue the operation.

POLRI officials I spoke to confirmed the senior official’s account. But they did so with evident reluctance, even fear. They made it clear that they had no intention of going after the “higher ups in Jakarta,” or Gen. Sunarko, — or even Lt. Col. Suharto, who is a mere local commander.

POLRI also kills and tortures civilians, and mounts joint task forces with TNI, but they are fierce institutional rivals, wrestling for money, power, and extortion turf, and though POLRI has recently ascended somewhat, TNI still has more guns and cash, and they lack POLRI’s political burden of having to claim that they’re enforcing the murder laws.

On Thursday, I reached the Aceh POLRI commander, Police Gen. Aditya, on his cell phone, and though he first said he would only speak privately, face to face, and then tried to end the conversation, he did confirm — for the first time publicly — that the lower level hit men in the Tumijan assassination had indeed been detained.

When I asked him if it was true that TNI Gen. Sunarko had in fact supervised assassinations of activists, Police Gen. Aditya replied “It is not in my capacity to disclose that information,” and abruptly hung up the phone.

On Friday, I reached Gen. Sunarko on his cell phone and asked him about the assassinations, and Sunarko acknowledged that his TNI men had a role in the killings.

But he said that assassinations by TNI officers and men should not necessarily be classified as being official acts of TNI “as an institution.” Gen. Sunarko was remarkably calm.

Though it was not yet public, he knew about the detention of his subordinates for the Tumijan murder (Gen. Sunarko raised the matter before I mentioned it), but the General indicated that he was not worried about any follow-up action by POLRI or other authorities.

Gen. Sunarko seemed familiar with the Tumijan killing, and said that Capt. Wahyu and Oktavianus, two of those detained, had worked for his, Sunarko’s, then-headquarters in Aceh, the Iskandar Muda regional KODAM (the command covering all of Aceh).

When I asked specifically if he, Gen. Sunarko, was involved in the assassinations, he responded lightheartedly: “That would be the work of a crazy person,” he said, “and I am not yet crazy.”

When I asked Gen. Sunarko about his subordinate, Lt. Col. Suharto, he said that he knew him well, but when I asked him if Lt. Col. Suharto had run the killing of Abu Karim, Gen. Sunarko replied “I don’t know,” but then added: “If that had happened, I’d know.”

General Sunarko also said, before I broached the matter of the assassinations, that he was an enthusiastic supporter of President Obama’s plan to boost aid to Kopassus and to TNI generally.

Sunarko said that the US and TNI had had a long, close partnership that had “raised the capacity of TNI,” and that Obama’s restoration of aid would make for “a still more intimate (“akrab”) collaboration.”

The general said that he was himself was a longtime colleague and admirer of US forces, having received US training at various sites in Indonesia “many times” since the 1980s.

Using the English-language names of some of the courses and of the US units that gave them, he said that US Army instructors in Mobile Training Teams (MTTs) from the Pentagon’s Pacific Command (PACOM, in Hawaii) had trained him in “Jungle Warfare” and “Logistics” as well as in other subjects that he did not name. He said that his US training included special exercises in 1994 and 1998, and that his fellow TNI trainees included other Kopassus and Kostrad men. Gen. Sunarko said his most recent US training was in 2006, when he was the chief of staff of Kostrad, soon to become the Kopassus commander.

The general also suggested that the training was good for the Americans too, since it enabled TNI and the US military to “learn lessons from each other,” and best situated the US to “get what it needs” from TNI.

President Obama had been due to leave for Indonesia today, but the visit has been postponed.
Still on the table is a big aid package for TNI, negotiated over recent months, the political centerpiece of which is an apparent renewal of open aid for Kopassus.

Though most every unit of TNI (and POLRI) has been implicated in mass atrocities, those of Kopassus are the most celebrated, and, as their former commander, the US-trained Gen. Prabowo, once told me, they have historically been the unit most closely identified with Washington. It was thus especially galling to TNI when US activists — myself included — were able to successfully press Congress to interrupt US aid to Kopassus in the 1990s .

Obama’s planned give-back of aid to Kopassus is now awaited by TNI as sweet vindication, and by many of the survivors of TNI terror as America’s green light for more.

But, as with most of the other atrocities by TNI, the assassination program reported in this piece involves multiple TNI components beyond Kopassus: Kopassus, but also BAIS intelligence and the mainline regional and local commands, KODAM, KOREM, and KODIM, all of them, most importantly, reporting ultimately to the national TNI commanders and other “higher ups in Jakarta.”

And regardless of whether the US restores the aid for Kopassus, TNI as a whole already has the green light.

2,800 TNI men are now reportedly being trained in the US (this according to Indonesia’s Defense Minister; see Olivia Rondonuwu and Ed Davies, “Interview — Indonesia Sees U.S.Lifting Military Training Ban “, Reuters, March 4, 2010) and Obama’s Pentagon is pushing weapons and equipment sales and US loans that would further empower TNI overall.

That being said, Kopassus does indeed have a special swagger and symbolic potency.

During the recent Obama – TNI aid negotiations in anticipation of his trip, the Kopassus commanding general came to Washington and was welcomed by the Obama team. Back in Indonesia, also during the talks, a Kopassus man felt confident enough to attempt to board a commercial flight out of Aceh while carrying a pistol fitted with a silencer — a classic assassination weapon. This was of interest to the Indonesian official who described the incident, because one victim in Aceh had apparently been executed with a silenced pistol, at night (The victim’s roommate didn’t awaken).

An airport security man affiliated with the air force took the Kopassus man’s pistol away.

But later, a Kopassus delegation arrived and made him give it back.

NOTE TO READERS: News and Comment is looking for assistance with translating blog postings into other languages, and also with fund raising and distributing the blog content more widely. Those interested please get in touch via the e-mail link below.

NOTE TO READERS RE. TRANSLATION: Portions of News and Comment are now available in Arabic, Brazilian Portuguese, Danish, French, German, Russian and Spanish translation (click preceding links or Profile link above) but translation help is still needed — particularly with older postings, in these and all other languages.

NOTE TO READERS RE. POTENTIAL EVIDENCE: News and Comment is looking for public and private documents and first-hand information that could develop into evidence regarding war crimes or crimes against humanity by officials. Please forward material via the email link below. /allan.nairn@yahoo.com

By Allan Nairn