SBY Lempar Bola Panas

Soal Century, Kini SBY Lempar Bola Panas

SIKAP politik Presiden SBY soal skandal Bank Century yang menentang rekomendasi DPR terutama soal penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani. Melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 22 Maret 2010, Presiden SBY menolak menon-aktifkan Boediono dan Sri Mulyani dari jabatan Wapres dan Menkeu RI sesuai imbauan DPR soal kasus Bank Century. Alasannya, sanksi bagi pejabat negara telah ada aturannya sendiri.

Selain itu, SBY juga melempar bola panas Century ke DPR dengan mempersilakan DPR membentuk tim khusus guna mengawasi tindak lanjut rekomendasi Pansus Century dan soal perlu persetujuan DPR terkait penggantian dana nasabah antaboga yang bersumber dari uang negara. Langkah politik yang cerdas atau malah sikap politik tersebut akan menjadi boomerang bagi citra SBY?

Soal penolakan SBY tentang penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani, nampaknya akan menjadi bola panas politik baru bagi SBY. Maklum, beberapa elit partai dan elemen masyarakat sudah berkali-kali menuntut agar Boediono dan Sri Mulyani mundur dari jabatannya. Sebagian anggota DPR misalnya, akan melakukan boikot terhadap Sri Mulyani dalam rapat-rapat di DPR. Hal ini tentu memicu konflik antara legislatif dan eksekutif.

Selain itu, elemen masyarakat sipil juga tak hentinya menuntut agar Sri Mulyani dan Boediono mundur dari jabatannya. Tuntutan tersebut sangat jelas karena BPK dan DPR sudah menyebut kedua nama tersebut adalah orang-orang yang bertanggungjawab dalam bailout Century yang terdapat adanya dugaan korupsi. Sebab itu, berbagai elemen dari Gerakan Indonesia Bersih (GIB) misalnya menuntut agar KPK segera memanggil Sri Mulyani dan Boediono atas dasar temuan BPK dan rekomendasi DPR. Tetapi nampaknya, lagi-lagi SBY mangkir dari rekomendasi DPR dan tuntutan elemen masyarakat sipil tersebut. Sikap SBY yang tetap ngotot mempertahankan Sri Mulyani dan Boediono ini diperkirakan akan melahirkan arah politik baru.

Sementara itu, opsi pemerintah soal perlu persetujuan DPR terkait penggantian dana nasabah antaboga yang bersumber dari uang negara nampaknya juga bukan sikap politik yang cerdas. Hal tersebut bisa ditafsir sebagai lempar tanggungjawab presiden kepada DPR. Mengapa SBY begitu ngotot membenarkan bailout Century yang merugikan negara 6,7 triliun, dan terbukti banyak masalah di segala penjuru termasuk aliran dana, tetapi untuk mengganti kerugian nasabah yang jelas-jelas dirugikan SBY menyerahkannya kepada DPR.Tentu SBY ingin melempar bola panas Century ini ke DPR, tetapi jangan-jangan bola panas tersebut akan berbalik ke arahnya.

Hal tersebut bisa dianggap sebagai lempar tanggungjawab SBY soal nasabah Century. Soal nasabah yang dirugikan tersebut, seharusnya ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini, SBY tinggal memerintahkan LPS untuk bertanggungjawab sebagai pemilik baru Century. Karena Bank Century kini masih hidup sehingga tanggung jawab manajemen dan pemilik lama semestinya berganti ke manajemen dan pemilik baru.

Tetapi nampaknya ‘niat baik’ SBY untuk menuntaskan skandal perbankkan ini mesti dipertanyakan. Ia selalu hanya bermain image (citra) dan politik tanpa tindakan nyata, termasuk menyelesaikan uang para nasabah Century. Hal ini bisa menimbulkan politik bola panas Century yang baru bagi SBY. Terutama ketidakpercayaan rakyat dan nasabah Century kepada pemerintah. (Jakartapress)