Lobi Sana Sini untuk Tutupi "Bangkai Gajah"

KALAU memang benar SBY bersih mestinya jalan lurus saja memberantas siapa pun pelaku korupsi, tidak usah lobi-lobi sana-sini ke politisi. Kalau Partai Demokrat tidak terlibat dugaan korupsi, harusnya ikuti saja jalannya Pansus DPR dalam mengungkap tuntas kasus aliran dana bailoput Bank Century. Tidak usah mencegah, menganggu dan bahkan mengancam anggota Pansus yang vokal mengungkap kebenaran.

Apabila Partai Demokrat ‘kebakaran jenggot’ begitu setiap kali Pansus menyebut nama yang bertanggung jawab dalam skandal Century dan SBY nampak panik sehingga mengusut ‘anak buah’-nya untuk melakukan lobi-lobi tertutup kepada para elit politik guna menutupi ‘bangkai gajah’ Century, maka pastilah SBY dengan Partai Demokratnya bermasalah. Timbul pertanyaan, ada apa sebenarnya?

Mestinya, SBY dan Partainya diam saja dan duduk baik-baik selama proses penyelidikan kasus Century hingga sidang paripurna DPR dalam pembahasan hasil kesimpulan akhir Pansus Century. Tidak perlu lobi ke tokoh kawakan semacam Syafii Maarif, lalu ke pentolan Golkar Priyo Budi Santoso, ke dedengot Golkar Akbar Tandjung, dan bahkan ke sesepuh gaek PAN Amien Rais. Tak bisa dibohongi dan sudah menjadi rahasisa umum, bahwa lobi-lobi politik tentunya tawar menawar jabatan, harta dan kekuasaan, serta tukar kasus.

Bilamana SBY nampak selalu reaktif dan Partai Demokrat terlihat terus menerus melakukan perlawanan dan ‘ancaman’ reshuffle setiap ada langkah Pansus yang berpihak kebenaran dalam mengungkap kasus Century, maka wajar kalau ada kecurigaan, dugaan ataupun dugaan bahwa memang benar kroni Istana dan Partai Demokrat terlibat dalam aliran dana Century. Sehingga, pernyataan SBY yang minta agar kasus Century dibuka selebar-lebarnya, ternyata cuma omong kosong. Dan slogan pemberantasan korupsi serta pemerintahan yang bersih hanyalah sekedar konsumsi janji-janji kampanye belaka.

Bagi siapa pun yang tidak memiliki kesalahan dan ‘dosa’, tentunya tidak akan takut menghadapi penyelidikan atas dirinya. Baginya, tidak perlu pula melakukan lobi-lobi apabila memang dirinya benar dan jujur. Sebab, tindakan lobi hanya menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Apalagi, bagi rakayat pemirsa Pansus Century, lobi adalah ‘barang’ yang haram dan memuakkan. Pasalnya, harapan rakyat ialah apapun dan siapa pun yang terlibat tindak pidana korupsi dan penyelewengan jabatan, harus diproses hukum dan diganjar sanksi berat.

Jadi, kasus para pejabat dan elit atas jangan diselesaikan melalui lobi-lobi untuk meloloskan oknum-oknum yang diduga terlibat skandal korupsi dan penyelewengan jabatan (aubse of power). Akhirnya, keputusan politik membebaskan para oknum yang bersalah dengan memberikan imbalan kepada pihak yang “mengadili” dengan bentuk jabatan, materi finansial atau tukar kasus. Artinya: ‘okelah kasus you tidak akan kami perkarakan, tetapi kasus kami juga jangan disusut alias dipetieskan atau ditutup rapat-rapat saja’.

Kalau sudah begini, rakyatlah yang dirugikan. Rakyat tetap menanggung ‘bencana’ akibat duit negara yang dijarah atau dirampok atau dimaling oleh para elit penguasa dan politisi hitam. Para elit atas yang terlibat kasus tersebut tidak pernah diusut secara hukum, karena bisa diganti dengan deal, bargaining atau ‘dagang sapi’ dengan uang dan jabatan. Padahal, di luar negeri seperti Jepang dan Korea, seorang pejabat tinggi yang baru dicurigai terlibat kasus saja, sudah mengundurkan diri atas inisiatif sendiri sebagai tanggungjawab moral dan sanksi sosial. Kalau di negeri ‘bedebah’, meski sudah diduga kuat dan digoyang sana-sini, tetap saja sang pejabat tidak mau mengakui kesalahan dan tetap memegangi kursi jabatannya erat-erat.

Dasar tingkat mental dan moral pejabat kita! Pantas Indonesia tetap berada di jajaran atas puncak tangga sebagai negeri terkorup di dunia. Jangan sampai negeri ini dicap sebagai negeri ‘penyamun’ dengan para pemimpinnya ‘maling’ duit negara di sana-sini. Jangan sampai pula ada image bahwa di negeri ini pejabat yang diduga kuat ‘maling’ tidak juga mau mundur dari jabatannya. Dan bahkan, dia melakukan perlawanan yang pada akhirnya rakyat tidak berdosa jadi korban lagi. Mengapa bangsa ini tidak bermartabat, pekajabatnya tak punya lagi harga diri dan moral, serta ‘urat malu’-nya sudah putus? Slogan berantas korupsi dan wujudkan pemerintahan bersih hanyalah omong kosong, bulsit dan kini jadi fosil yang tidak menarik untuk dikenang.

Tubagus Januar Soemawinata Universitas Nasional (Jakartapress)