Misteri Ruang Kerja Edhie Baskoro Yudhoyono

Kabar kemewahan ruang kerja putra mahkota yang duduk di parlemen mengundang pro dan kontra dikalangan anggota Dewan lainnya. Lalu seperti apa bentuk asli ruangan tersebut? SETIDAKNYA ada sekitar 560 ruang kerja yang tersebar dalam 23 lantai di gedung Nusantara I. Ruangan dengan sekat papan partisi tersebut ratarata berbentuk persegi dengan luas sekitar 4 x 4 meter ditambah ruang asisten pribadi serta staf ahli sebesar 3 x 4 meter dan biasanya di isi dua sampai tiga orang di dalamnya.

Suasananya pun mirip kamar hotel, ruangan anggota satu dengan lainnya saling berhadapan. Masingmasing nomer tertempel di pintunya. Meskipun ada beberapa anggota juga yang menaruh namanya di pintu atau bahkan stiker fotonya. Furnitur didalamnya ratarata sama. Di bilik asisten sendiri ada dua meja kayu dengan pernis coklat dan kain biru serta lemari loker.

Yang cukup menyita perhatian adalah seperangkat komputer baru beserta printernya. Seperangkat komputer Dell Studio One yang diterima anggota DPR sepertinya terlalu mewah untuk para wakil rakyat itu. Pasalnya dari spesifikasi yang ditawarkan, komputer tersebut lebih cocok untuk kebutuhan desain dan animasi ketimbang untuk menyelesaikan pekerjaan kantoran yang tidak jauh dari aplikasi Word, Power Point dan Excel.

Sedangkan di ruang utama, terdapat sofa tamu beserta meja, kursi utama anggota dan meja kerja serta dua lemari multi fungsi yang biasanya digunakan untuk menaruh buku-buku dan televisi. Praktis tidak ada kemewahan yang mencolok didalamya. Kalaupun ada televisi flat, kulkas, dan perabot lainnya, maka bisa dipastikan barang-barang tersebut adalah barang pribadi anggota Dewan.

Lalu bagaimana dengan kabar yang menyebutkan mewahnya fasilitas ruang kerja putra mahkota RI 1, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) —putra bungsu Presiden SBY yang terletak di lantai sembilan Nusantara I? Untuk memasuki ruang kerja Ibas—sapaan akrab -Edhie Baskoro Yudhoyono- memang tidak mudah. Setidaknya, harus mengantongi izin resmi terlebih dahulu. Hal itu, yang menimbulkan kabar, ruang kerja jebolan Universitas Teknologi Curtin, Australia, di Perth itu telah memiliki fasilitas khusus yang berbeda dengan anggota Dewan lainnya.

Namun, anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrat Nurhayati menepis kabar tersebut. Kepada Indonesia Monitor, ia mengatakan, tidak ada yang istimewa dari ruangan Ibas, sama dengan anggota dari Fraksi Demokrat lainnya.

“Sepertinya, biasa saja. Tidak ada yang mencolok, malah jangan-jangan lebih bagus ruangan saya,” ujarnya dengan nada santai.

Koleganya tersebut, menurutnya, merupakan sosok anak muda yang tidak manja dan sederhana. Jadi, kesannya justru aneh kalau Ibas meminta fasilitas berlebihan di ruang kerjanya.

“Saya pikir Ibas sama dengan anggota dari FPD lainnya. Kemana-mana sendiri dan kalaupun ada pengawalan pribadi itu kan sudah protap, kebetulan saya kan satu komisi dengan dia,” jelasnya.

Senada dengan Nurhayati, Wakil Ketua Komisi IV DPR asal fraksi Demokrat, Muhammad Jafar Hafsyah mengatakan, di Fraksi Demokrat sendiri, tidak ada pemberian fasilitas yang berbeda. Semua anggota mendapat fasilitas yang sama. Kalaupun berbeda, katanya, seperti barang-barang elektronik, seperti televisi flat, semuanya harus dikeluarkan dari kantong pribadi.

“Jadi, kalau urusan ukuran ruangan semuanya mendapat luas yang sama. Selebihnya tergantung kemampuan anggota masing-masing,’’ tegasnya.

Sementara politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menambahkan, tidak ada larangan dengan fasilitas mewah yang dimiliki oleh beberapa anggota Dewan di ruang kerjanya. Asal, semuanya ditanggung atas biayanya sendiri.

“Bebas saja, sepanjang dia mampu dan tidak menggangu orang lain, saya pikir sah-sah saja,” ujar anggota komis VII ini.

Lalu bagaimana dengan Puan Maharani—putri mahkota mantan Presiden Megawati? Menurut anggota DPR asal PDIP, Bambang Wuryanto, seluruh anggota DPR mendapat jatah satu ruangan saja.

“Meskipun Mbak Puan, putri mantan presiden dan kader PDIP yang mendapat suara terbanyak didapilnya, ruangannya sama seperti anggota lain. Satu ruangan saja, nggak ada penambahan,” tegasnya kepada Indonesia Monitor.

Dikatakan Bambang, jatah untuk pimpinan komisi dan fraksi di DPR memang sedikit lebih besar dan lengkap. Karena untuk memudahkan dalam koordinasi dengan anggota DPR dari PDIP lainnya. “Kita bagi dalam beberapa cluster, seperti cluster pimpinan, cluster komisi. Itu saja,” tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan anggota fraksi PDIP Honing Sani, tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama. Ukuran ruangan juga sama. “Kalau sampai ada yang bisa memiliki ruangan lebih besar, berarti dia sudah hebat itu,” ujarnya kepada Indonesia Monitor. (MONITOR)