Koalisi Pendukung Pemerintah Amburadul
Posted by KabarNet pada 25/02/2010
Jakarta – Partai pendukung pemerintah menilai ada pelanggaran hukum dalam bailout Bank Century. Bahkan, Partai Golkar dan PKS secara tegas menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani sebagai orang yang paling bertanggung jawab. “Secara real, koalisi sudah tidak efektif, partai koalisi tidak memiliki sikap yang sama, ternyata koalisi hanya perjanjian di atas kertas. Tidak efektif,” kata pengamat politik Alfan Alfian, Rabu (24/2). Menurut Alfan, pandangan akhir fraksi tidak jauh berbeda dari pandangan awal. Partai Golkar dan PKS memberikan kesan politik yang harus segera dipahami secara serius oleh Partai Demokrat sebagai lokomotif koalisi. “Golkar dan PKS memberikan kesan politik jelas, bahwa Pak Boediono dan Bu Sri Mulyani harus ditindaklanjuti secara hukum,” tegas Alfan.
Tidak sejalannya sikap Golkar dan PKS dalam Pansus Century menunjukkan pola manajeman koalisi yang tidak efektif sehingga terkesan partai koalisi tidak bisa dikendalikan. “Pak SBY harus membenahi partai koalisi,” papar Direktur Akbar Tandjung Institute ini.
Meskipun partai koalisi lain seperti PPP dan PAN tidak menyebut nama, namun kesimpulan mereka arahnya jelas yang bertanggung jawab adalah Ketua KSSK saat itu Sri Mulyani dan Gubernur BI saat itu Boediono. “Ini realitas yang harus direspons serius oleh SBY,” tandasnya.
Sikap keras Golkar dan PKS, kata Alfan, tidak bisa direspons dengan mengeluarkan keduanya dari koalisi. Paling realistis adalah SBY melakukan pembenahan dengan mendengar aspirasi mereka. “SBY harus dengar aspirasi mereka,” tandasnya.
Sementara itu Sekjen DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin mempersoalkan partai koalisi pendukung pemerintah di Pansus yang menyatakan adanya pelanggaran dalam proses bailout Century dan bahkan terang-terangan menyebut nama yang dinilai bertanggung jawab. Amir menilai kondisi ini justru memperlihatkan siapa yang menjadi lawan atau kawan mereka. “Saya kira sudah jelas apa yang mereka lakukan, posisi juga sudah diperjelas,” tukas Sekjen Partai Demokrat.
Menurutnya, Partai Demokrat kini akan mulai tegas dan tegar dalam menyikapi kondisi politik terakhir. Situasi ini juga, lanjut Amir, akan menjadi pelajaran partainya. Namun Amir enggan menjelaskan lebih detil soal sikap yang akan mereka ambil.
Ia pun menyayangkan dengan sikap yang diambil oleh partai pendukung pemerintah. Ia menilai penyelidikan yang sedang dilakukan Pansus, terutama partai pendukung, tidak tuntas. “Partai koalisi tidak pernah menjelaskan secara jujur apa akibatnya jika bailout ini tidak diambil. Akhirnya masyarakat melihat bahwa kesalahan hanya ada pada bailout,” jelas Amir.
Jika saat itu, penyelamatan Bank Century tidak dilakukan, Amir mempertanyakan apa ada yang bisa menjamin krisis perbankan tidak akan terjadi. “Jangan-jangan jika sampai terjadi krisis, saat ini akan ada pansus yang mempertanyakan kenapa bailout tidak dilakukan saat itu,” tambahnya.
Akbar Kumpulkan Pimpinan Legislator Golkar
Di pihak lawan, usai pembacaan sikap Fraksi Partai Golkar yang tetap kritis kepada pemerintah, Golkar berkonsolidasi. Salah satunya dengan mensolidkan pimpinan komisi dan fraksi Golkar di parlemen. Informasi yang dikumpulkan wartawan di Gedung DPR, pertemuan pimpinan legislator Golkar dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar (PG) Akbar Tandjung ini hanya sekadar silaturahim biasa.
“Ini hanya silaturahim biasa kok, Mas. Tidak terkait dengan apa-apa,” kata salah satu staf FPG yang tidak mau disebutkan namanya di Gedung DPR, Senanyan, Jakarta, Rabu (24/2). Pertemuan berlangsung pukul 11.00 WIB di ruang FPG DPR lantai 11.
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengumpulkan beberapa menteri dari Golkar di gedung DPR. Mereka dikumpulkan bersama pimpinan fraksi dan komisi serta gubernur dari partai beringin. Pertemuan yang disebut semata untuk silaturahim itu ternyata juga digunakan elite Golkar untuk menyamakan gerakan dan persepsi.
Sikap Golkar Tak Berubah di Paripurna
Keputusan Fraksi Partai Golkar terkait kasus Bank Century yang akan dibacakan di sidang paripurna DPR pada 2 Maret 2010 akan sama dengan kesimpulan akhir yang telah dibacakan semalam. Golkar siap bertanggung jawab atas keputusan itu.
“Insya Allah dari pandangan akhir tadi malam, itu memang pandangan akhir dari kita. Insya Allah tidak akan berubah sampai nanti paripurna,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie setelah pertemuan dengan 27 dubes asing di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (24/2).
Menurut dia, Golkar akan bertanggung jawab dengan keputusannya dan pendapat-pendapat yang dikemukakan selama ini. Ical mengatakan, keputusan di Pansus Century hanya pendapat politik. “Kalau kasus hukum ya diserahkan ke penegak hukum,” ujar eks Menko Kesra ini.
Ketika ditanya mengenai reshuffle menteri dari Golkar, Ical menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY. “Reshuffle menteri hak prerogatif presiden. Menteri bekerja untuk membangun negara. Kalau sudah bekerja baik tetapi di-reshuffle terserah presiden. Tetapi, kalau menteri kita memang tidak bekerja dengan baik mungkin kita sendiri juga akan me-recall mereka,” papar Ical.
Ical menegaskan, pandangan akhir Fraksi Partai Golkar tidak akan mengganggu koalisi. Kolisi dibangun dengan Presiden SBY, bukan dengan partai. “Intinya dalam koalisi banyak sekali isu yang dibahas dan Century hanya salah satunya. Jadi kalau dalam koalisi ada beda pendapat ya itu dibenarkan,” cetus dia.
Dalam kesimpulan akhir Pansus Century, Golkar berpendapat terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam permasalahan Bank Century. Golkar juga menyebut inisial yang bertanggungjawab dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik yakni Menkeu SMI (Sri Mulyani) selaku Ketua KSSK tidak transparan dan akuntabel. Sementara Gubernur BI BO (Boediono) tidak memberikan data mutakhir, Sekretaris KSKS RP (Raden Pardede) telah melakukan intervensi.
Ical Briefing 27 Dubes Asing Soal Century
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bertemu dengan 27 Duta Besar negara asing. Dalam format breakfast meeting, Aburizal memberikan pemaparan perihal kasus Century. “Saat ini Indonesia sedang banyak dihadapkan isu-isu besar, salah satunya Century. Masalah Century ini mendapatkan perhatian yang besar bangsa Indonesia khususnya masyarakat,” kata Ical dalam bahasa Inggris di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/2).
Ical mengaku, Golkar sebagai partai yang menjadi bagian dari pemerintahan sudah memberikan pendapat akhir, terkait kasus Century tersebut. “Lalu pendapat kami itu dibawa ke paripurna dan disampaikan ke pemerintah. Kami dari pemerintah memandang kalau memang ada masalah hukum itu tidak diputuskan oleh Pansus tetapi oleh penegak hukum,” terangnya.
Hadir dalam acara ini antara lain Duta Besar AS, Brazil, China, Korea Selatan. Sedang Ical ditemani Bendahara Golkar Setya Novanto, Ketua Golkar Priyo Budi Santoso, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung. “Dengan adanya masalah century ini, tidak akan merusak diplomatik antarbangsa,” terang Ical. Selain soal Century, ketua umum Golkar ini juga memaparkan kondisi lain di Indonesia antara lain isu politik seperti masalah Cicak-Buaya, posisi Indonesia pada AFTA, dan juga soal terorisme, serta lingkungan. (Jakartapress)
taUbat berkata
GOLKAR MEMBELI EKS BANK CENTURY
Posted on Februari 7, 2012
rusdimathari.wordpress.com – Salah satu eksekutif Yawadwipa [perusahaan yang menawar Bank Mutiara lewat akusisi 100%] adalah petinggi Golkar. Inikah politik cilukba Partai Golkar untuk kasus bail-out Bank Century?
Akuisisi tunai 100%. Itulah tawaran Yawadwipa Companies yang disampaikan kepada penasihat keuangan PT Bank Mutiara Tbk. untuk mengakuisisi bank tersebut dari Lembaga Penjamin Simpanan [LPS]. Selain menjanjikan penambahan modal langsung untuk Bank Mutiara, manajemen Yawadwipa juga menjelaskan tawaran mereka tidak memiliki agenda maupun hubungan politik dan tidak mengekspresikan pandangan tentang keputusan bail-out pemerintah ke Bank Century, yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.
Dari siaran pers yang dikeluarkan di Singapura dan Jakarta kemarin, Yawadwipa sebaliknya menyebutkan beberapa alasan ketertarikannya menawar Bank Mutiara. Antara lain karena rencana kerja Bank Mutiara yang dinilai telah membuktikan bank itu sebagai inovator yang memulihkan kepercayaan publik selama tiga tahun terakhir. “Perusahaan telah meraih hasil yang kuat menghadapi tantangan internal dan eksternal yang luar biasa, …” begitulah bunyi pernyataan siaran pers Yawadwipa yang disebarkan melalui jariangan AsiaNet.
Tentu saja tawaran dari Yawadwipa ini menarik untuk beberapa hal. Pertama Yawadwipa adalah perusahaan yang baru berdiri 10 Januari 2012. Kedua, tawaran Yawadwipa adalah tawaran pertama dari investor sejak LPS menawarkan penjualan bank itu pada akhir Januari silam. Ketiga, dengan ekuitas Rp 998,8 miliar [per 30 September 2011], tawaran Yawadwipa setara dengan 7 kali lipat nilai ekuitas itu. Keempat, bila tawaran Yawadwipa kelak benar diterima maka saham LPS di Bank Mutiara [99,99%] akan segera kempes. Lembaga itu pun akan kembali mengantongi dana yang pernah dikucurkan untuk “memperbaiki” bank tersebut sebesar Rp 6,7 triliun berikut bunganya. Masalah bail-out Bank Century pun bisa dianggap selesai, dan pemerintahan SBY bisa mengklaim kasus talangan itu tidak bisa dilanjutkan secara hukum.
Persoalannya, bagi sebagian kalangan, harga tawaran Yawadwipa bisa “mencurigakan.” Benar, Yawadwipa telah menjelaskan, harga yang mereka tawarkan sesuai dengan harga yang diminta LPS menyusul kontroversi bail-out Bank Century. Tawaran itu katanya, juga sesuai dengan kondisi Bank Mutiara yang terus membaik. Antara lain ditunjukkan dengan perolehan laba yang terus-menerus selama 2 tahun terakhir dari Rp 69,8 miliar [September 2010] menjadi Rp 285 miliar [September 2011]. Aset bank itu juga terus tumbuh hingga menjadi Rp 12,6 triliun hanya dalam waktu 9 bulan sejak Desember 2010 [Rp 10,8 triliun].
Tapi manajemen Yawadwipa niscaya juga paham, persoalan Bank Mutiara sejak awal bukan hanya menyangkut isu perbankan berikut angka-angkanya, melainkan juga masalah politik. Dengan tawaran besar [Yawadwipa menyebutnya sebagai “harga aman”] dan seolah mendadak itu, para politisi yang sejauh ini telanjur menjadikan isu Bank Century sebagai kartu politik, bisa pula menganggap tawaran Yawadwipa sebagai manuver politik dan menjadikannya sebagai isu politik baru.
Faktanya, hingga sekarang memang belum jelas benar, siapa investor di balik [pendirian] Yawadwipa, dan investor yang akan membeli Bank Mutiara. Di situs resminya http://www.yawacompanies.com hanya tercantum penjelasan nama Yawadwipa adalah nama lain untuk Jawa dan berasal dari Bahasa Sansekerta. Disebutkan di sana, perusahaan itu bergerak di bidang jasa keuangan yang terdiversifikasi dengan perusahaan konsultasi dan jasa manajemen investasi. Kantornya terebar di 4 kota [bukan 2 kota seperti banyak diberitakan media], yaitu di Jakarta, Singapura, Hongkong, dan Kuala Lumpur.
Satu-satunya penjelasan tentang Yawadwipa yang agak terang adalah perusahaan itu didirikan oleh C. Cristopher Holm. Dia adalah eks bankir dari Bank of America Merrill Lynch dan kini menjadi presiden direktur Yawadwipa. Ketika meresmikan pendirian Yawadwipa Januari silam, Holm menyebut Java Fund sebagai merek perusahaannya. Rencana pendirian perusahaan itu disebutkan pula sudah muncul sejak beberapa bulan sebelumnya dengan rencana besar menghimpun dana US$1 miliar untuk diinvestasikan [terutama] ke Indonesia.
Tapi dalam siaran persnya saat itu, Holm tidak menyebutkan siapa investor besar yang sudah atau menjadi target Java Fund. Alasannya, Yawadwipa belum mengantongi izin resmi dari regulator. Dia berjanji menjelaskan rinci pengelola inti Java Fund yang menurutnya sebagian besar adalah warga negara Indonesia, setelah izin keluar pada kuartal pertama tahun ini.
Lalu kemarin, ketika menyiarkan rencana Yawadwipa membeli Bank Mutiara, Holm sama sekali juga tidak menjelaskan siapa investor di balik rencana pembelian itu seperti yang pernah dijanjikan, dan pengelola Java Fund. Atau izin resmi untuk Yawadwipa belum keluar?
Nama lain yang muncul pada saat Yawadwipa diresmikan adalah Prasetyo P. A. Singgih. Nama yang disebut terakhir adalah kerabat Soeharto [Presiden RI 1966-1998]. Dia pernah tercatat sebagai calon anggota DPR dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan Lampung II [tapi tidak terpilih] pada musim Pemilu 2009. Kini Prasetyo menjabat sebagai ketua Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar [lihat Partai Golkar]. Vivanews.com milik Aburizal menyebut Prasetyo sebagai Chief Operating Officer atau COO Yawadwipa dan menjadi salah satu wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Tentu terlalu gegabah menyebut Prasetyo sebagai “wakil” dari Golkar [Aburizal Bakrie] di Yawadwipa. Tapi muculnya nama Prasetyo di perusahaan itu, niscaya juga tidak bisa menghindari spekulasi tentang adanya kepentingan politik, misalnya dari Golkar itu. Bila spekulasi itu kelak jadi kenyataan maka rencana pembelian Bank Mutiara oleh Yawadwipa sebetulnya juga tidak terlepas dari sebuah rencana politik.
Dan Golkar yang sejauh ini menjadi salah satu partai yang paling keras mempersoalkan bail-out Bank Century, sebetulnya sedang menjalankan politik dua muka alias politik cilukba. Bukankah begitu Pak Holm?
by rusdi mathari