Tim JK-Wiranto: Batalkan Hasil Pilpres

Tim advokasi pasangan Jusuf Kalla-Wiranto melaporkan pelanggaran administrasi Pemilu Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim sukses pasangan nomor urut 3 ini meminta agar hasil penghitungan Pilpres dibatalkan.

“Karena proses yang tak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan asas-asas penyelenggaraan pemilu inilah, maka kami sampaikan permohonan agar hasil perhitungan dibatalkan,” kata ketua tim advokasi JK-Win, Chairuman Harahap di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2009.

Chairuman mengatakan, tim telah menemukan banyak penggandaan nama dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tim menemukan adanya perbedaan jumlah pemilih tetap antara soft-copy DPT yang didapat dari KPU, dengan yang ada pada rekapitulasi perolehan suara di masing-masing propinsi.

“Bisa dua, tiga, empat, dan lain sebagainya. Banyak sekali,” kata dia. Sempat juga Chairuman menyinggung soal pengurangan TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang kurang lebih sebanyak 69 ribu. “Sehingga, dengan pengurangan TPS itu banyak pemilih yang tak bisa menggunakan hak pilihnya,” kata dia.

Tim JK-Win juga menemukan adanya formulir C1 yang telah ditandatangani terlebih dahulu sebelum pemilihan dilaksanakan. Menurut dia, ini semua menunjukkan proses pemilu berjalan tak semestinya menurut asas-asas yang berlaku dalam pemilu.

Oleh karena itu, Chairuman mengadukan semua pelanggaran yang bersifat administratif tersebut kepada MK. Berharap MK dapat mengambil keputusan demi keadilan dalam demokrasi.

Tim menyertakan bukti berupa soft copy DPT dari KPU sebagai kelengkapan pengajuan gugatan. “Kita tumpukan harapan kepada MK sebagai pengawal demokrasi,” ujar Chairuman. (vivanews)